Home / Berita Kompolnas / Waswas Napi Bebas Imbas Asimilasi Corona

Waswas Napi Bebas Imbas Asimilasi Corona

Senin, 27 April 2020 10:04

Pesan berantai beredar melalui WhatsApp bagi warga Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 4 April 2020 lalu. Isinya peringatan soal bebasnya penghuni Lapas Pondok Rajeg terkait asimilasi wabah COVID-19. Penulis pesan itu adalah Bintara Pembina Kamtibmas, Aiptu Dedi Sopandi.

Evakuasi napi asimilasi napi corona
Petugas mengevakuasi napi asimilasi corona yang ditembak di Jakarta Utara. Foto: Dok. Istimewa

“Kepada seluruh perangkat RT dan RW, sehubungan telah bebasnya para napi dengan jumlah yang besar, sekitar 210 orang dari Lapas Pondok Rajeg dari berbagai kasus yang menonjol yang didominasi kasus cruanmor, maka mohon hati-hati dan jangan lengah,” tulis pesan itu.

Lapas Kelas II A Cibinong di Pondok Rajeg, Bogor, Jawa Barat, membebaskan 212 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait upaya mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Napi itu rata-rata masuk penjara karena tindak pidana umum.

Kasubag Humas Polres Cibinong AKP Ita Puspita Lena tak bisa memberikan kepastian bahwa pesan berantai itu berasal dari jajaran kepolisian. Namun benar atau tidaknya pesan berantai itu, waswas pembebasan napi melalui proses asimilasi memang merebak di masyarakat.

Virus corona- pembebasan Napi Batang Jawa Tengah
Warga binaan menunjukkan surat kelengkapan pembebasan di Rutan Klas IIB Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Foto: ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Cibinong bukan satu-satunya wilayah yang warganya waswas. Secara nasional, Kementerian Hukum dan HAM memutuskan pembebasan sebanyak 36.641 penghuni lapas dalam program asimilasi dan integrasi. 35.738 adalah narapidana dan 903 ialah anak.

Selain itu, sebanyak 2.181 orang mendapat pembebasan melalui program hak integrasi, berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Mereka terdiri dari 2.145 napi dan 36 anak.

Keputusan pembebasan napi di tengah pandemi ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19 PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Napi dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Pembebasan ini dilakukan secara bertahap oleh seluruh lapas di Indonesia. Psikolog Forensik Reza Indragiri Amriel mengungkap reaksi masyarakat menggelar pengamanan secara lebih intensif atas kabar pembebasan ini lumrah.

“Para napi secara getir harus diakui sebagai sekumpulan individu yang telah melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum,” kata dia.

Menurutnya, keputusan untuk mengeluarkan napi dari lapas sebelum waktunya, kurang mempertimbangkan potensi residivisme. Kemenkumham seharusnya menakar risiko dengan menguji dampak program rehabilitasi.

Reza Indragiri, psikolog forensik
Reza Indragiri, psikolog forensik. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Reza pesimistis program rehabilitasi cukup mujarab, mengingat kondisi lapas yang terlampau sesak. Data Kementerian Hukum dan HAM pada akhir Desember 2019 lalu menyebutkan kapasitas lapas mencapai 130.512 penghuni yang terbagi dalam 528 lapas dan rutan.

Tetapi total jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 269.846 orang. Artinya kelebihan kapasitas yang ditanggung oleh lapas mencapai 107 persen. Over kapasitas inilah yang membuat program rehabilitasi mengalami hambatan.

“Aksi residivisme juga dapat ditafsirkan sebagai pemborosan anggaran akibat tidak efektifnya ataupun akibat terputusnya program pembinaan bagi napi,” jelas dia.

Pada Mei 2018, Biro Statistik Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengeluarkan catatan soal tren residivisme mantan napi berjudul 2018 Update on Prisoner Recidivism: A 9-Year Follow-up Period (2005-2014). Riset itu menyebutkan bahwa 44 persen dari narapidana yang dibebaskan di seluruh negara bagian AS pada 2005 melakukan kejahatan lagi di tahun pertama setelah mereka bebas.

Penelitian ini menelisik penampakan sejumlah mantan napi di antara 1,9 juta surat penangkapan yang dilakukan dalam rentang 9 tahun sejak pembebasan pada 2005. Angka 44 persen tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang sudah maju saja memiliki peluang residivisme cukup besar.

“Data-data seperti ini membuka pentingnya soal residivisme, tapi di kita nggak ada,” imbuh Reza.

Virus corona- pembebasan Napi Depok
Sejumlah warga binaan yang dibebaskan diantar dengan truk Kostrad di Rutan Kelas 1, Depok, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti menyebutkan, tantangan pemetaan keamanan di masa pandemi ini menjadi semakin rumit dengan adanya masalah residivis ini. Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar tentu akan membuat beberapa wilayah menjadi sepi dan susah diawasi.

“Makanya kepolisian perlu kerja sama dengan Kemenkumham dan Pemerintah Daerah memantau orang-orang yang dibebaskan dari tahanan atau asimilasi,” ujar Poengky.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyebutkan akan berkoordinasi dengan kapolda di seluruh daerah untuk memastikan penanganan narapidana asimilasi yang berulah lagi. Ia berharap mereka dikembalikan ke lapas dan tetap menjalani proses pidana.

Yasonna tak menduga para napi itu bakal melakukan kejahatan lagi. Padahal ia sudah meminta jajaran Kepala Lapas dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham untuk bekerja sama dengan pemda untuk pemberdayaan.

Namun, kerja sama ini tidak terjalin dengan baik karena pemda tengah sibuk melakukan penanganan wabah corona di daerah mereka masing-masing.

“Koordinasi juga harus dilakukan dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Selain itu, lengkapi administrasi warga binaan yang dibebaskan dengan baik, dan juga database pasca-asimilasi COVID-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik,” ucap Yasonna. []

Sumber: Kumparan.com

Link sumber: https://kumparan.com/kumparannews/waswas-napi-bebas-imbas-asimilasi-corona-1tImQujdits