Home / Berita Kompolnas / Trending #PolisiAnarki di Twitter, Ini Respons Kompolnas

Trending #PolisiAnarki di Twitter, Ini Respons Kompolnas

Kompas.com – 09/10/2020, 15:45 WIB

Penulis Ahmad Naufal Dzulfaroh | Editor Jihad Akbar.

KOMPAS.com – Media sosial Twitter diramaikan tagar #PolisiAnarki pada Kamis (9/10/2020) hingga Jumat (9/10/2020).

Dalam sejumlah unggahan warganet, tampak beberapa potongan video yang menampilkan para polisi melakukan tindak kekerasan kepada beberapa peserta aksi menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Tak sedikit warganet yang mengkritik sikap represif aparat kepolisian terhadap pendemo.

Menanggapi hal itu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan beredarnya potongan video pemukulan oleh oknum polisi terhadap pendemo harus dilihat secara komprehensif.

Pihaknya tak bisa menilai hanya melalui potongan video yang beredar di media sosial.

Menurut Poengky, polisi sebagai penegak hukum berwenang menggunakan kekerasan untuk menghentikan kejahatan.

Sementara, menurutnya merusak fasilitas umum dan menyerang polisi merupakan kejahatan.

“Jika melihat video di Pejompongan misalnya, di situ jelas tindakan penyerangan yang dilakukan demonstran dengan merusak mobil polisi dan menyerang aparat,” kata Poengky saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

“Maka berdasarkan protap anti-anarki, anggota Polri berwenang menggunakan kekerasan dalam melumpuhkan, karena dalam konteks itu polisi adalah sebagai penegak hukum,” lanjutnya.

Dalam Protap tersebut disebutkan tahapan-tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari perintah lisan, kendali tangan kosong, hingga paling maksimal menggunakan senjata api.

Kendati demikian, ia menyebut Propam Polri tetap harus memeriksa semua tindakan yang dilakukan anggota polisi di lapangan untuk memastikan apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

Berdasarkan pantauannya, Poengky menyebut pihak kepolisian sudah melaksanakan tugasnya untuk menjaga agar situasi demo tetap kondusif. Akan tetapi, ada kelompok-kelompok tertentu yang memancing keributan, sehingga demonstrasi menjadi ricuh.

“Hal tersebut terjadi di hampir semua wilayah. Coba lihat yang terjadi di Jakarta dan Surabaya, polisi dan pos polisi sengaja diserang. Bahkan di Ambon, Kapolda diserang dengan batu,” tutur dia.

Menurutnya, tindakan anarkis yang ditunjukkan beberapa demonstran yang anarkistis itu justru mencederai demokrasi.

Ia pun tidak melarang adanya aksi demo yang menjadi bentuk kebebasan berekespresi dan mengemukakan pendapat.

Dengan catatan, demo harus mematuhi hukum dan menjaga ketertiban. “Jika anarki, polisi wajib menindak tegas.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, seharusnya semua orang bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi penularan yang meluas,” jelas dia.

Poengky menduga demo serentak yang berakhir anarkistis tersebut telah disetting pihak tertentu untuk suatu tujuan.

Oleh karena itu, ia berharap agar Polri dapat mengungkap siapa aktor intelektual di belakangnya, termasuk menyelidiki beredarnya berita-berita hoaks yang meresahkan masyarakat.