Home / Berita Kompolnas / Srikandi Hukum Ini Bicara Pengawasan Aparat

Srikandi Hukum Ini Bicara Pengawasan Aparat

Memaparkan peran lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum terutama terkait penanganan pengaduan yang berhubungan dengan perkara perempuan.

Seminar Memperingati Hari Kartini bertajuk “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga atau Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” di Gedung KY Jakarta, Senin (30/4). Foto: AID
Seminar Memperingati Hari Kartini bertajuk “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga atau Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” di Gedung KY Jakarta, Senin (30/4). Foto: AID

Jakarta – Memperingati Hari Kartini pada 21 April 2018, Komisi Yudisial (KY) menggelar Seminar bertajuk “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga atau Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara”.Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari KY, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan yang pimpinan/komisionernya kebetulan dijabat oleh perempuan.

Wakil Ketua KY, Sukma Violetta menerangkan KY sebagai lembaga pengawas perilaku para hakim di Indonesia tetap memberi perhatian khusus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Misalnya, KY sering menerima pengaduan masayarakat yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Seperti, penanganan perkara yang merugikan perempuan, perselingkuhan, pernikahan tanpa perlindungan hukum, dan ketidakjelasan status anak.

“Di bagian pengawasan hakim KY terdapat 133 pegawai 51 pegawai (44,3 persen) diantaranya adalah perempuan yang bertugas menangani pengaduan yang biasanya berjumlah sekitar 1.500-an laporan masyarakat per tahunnya. Khusus penanganan perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak memiliki tantangan tersendiri,” ujar Sukma Violetta di Gedung KY, Senin (30/4/2018).

Sukma mengingatkan fungsi pengawasan KY bukan pengawasan teknis yudisial, tetapi fungsi pengawasan pelanggaran perilaku baik etik maupun dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim di semua tingkat peradilan. “Bila ada laporan pengaduan mengenai putusan hakim menyangkut perkara perempuan, KY tidak berwenang menindaklanjuti,” kata dia.

Namun, dalam praktiknya fungsi pengawasan KY dan Mahkamah Agung (MA) sering berbeda pandangan dalam menyikapi sebuah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Haki (KEPPH). Sering dalam beberapa kasus, menurut KY hakim tersebut terbukti melanggar KEPPH sebagai perilaku tidak profesional (unprofessional conduct) dalam memutus perkara, tetapi rekomendasi penjatuhan sanksi KY itu tidak ditindaklanjuti oleh MA dengan alasan sudah memasuki wilayah teknis yudisial.

“Makanya, kita perlu persamaan persepsi antara KY dan MA tentang definisi pelanggaran teknis yudisial ini,” kata Sukma.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, Erna Ratnaningsih mengatakan sama halnya dengan KY, hasil penanganan pengaduan Komisi Kejaksaan hanya memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap aparatur kejaksaan yang diduga melanggar kepada Kejaksaan termasuk perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misalnya, jaksa yang melakukan mediasi korban dan pelaku, jaksa mengabaikan hak-hak perempuan korban kekerasan, jaksa tidak memandang serius KTP dan belum berperspektif perempuan. Hanya saja, hingga saat ini Kejaksaan belum memiliki pedoman standar penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

“Komisi Kejaksaan mendorong lahirnya Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Nantinya, Komisi Kejaksaan akan menyesuaikan terkait tupoksi pengawasan terhadap penanganan (pengaduan) kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujar Erna.

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan kompolnas berperan mengawasi tugas fungsional kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai ketentuan yang berlaku. Kompolnas juga membantu presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

“Hubungannya dengan pengawasan terhadap kekerasan perempuan dan anak, peran Kompolnas mengawasi para Polwan yang mendampingi para korban kekerasan perempuan dan anak,” kata Poengky dalam kesempatan yang sama.

Misalnya, triwulan pertama tahun 2018, Kompolnas menerima 716 pengaduan yang dengan perempuan pengadu sebanyak 108 orang. Sedangkan tahun 2017 sebanyak 2.135 pengaduan dengan perempuan pengadu sebanyak 287 orang, dan tahun 2016 sebanyak 2.485 pengaduan dengan perempuan pengadu sebanyak 327 orang.

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, kita berupaya memperbanyak jumlah Polwan. Tahun 2017, jumlah Polwan masih sebanyak 23.303 orang, atau 5,53 persen dari total jumlah 421.259 anggota Polri.”

 

Aida Mardatillah – Senin, 30 April 2018

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae71b8df4225/srikandi-hukum-ini-bicara-pengawasan-aparat