Home / Berita Kompolnas / Singgung Citra Polri, Pesan Kompolnas Soal Kasus Novel Baswedan ke Calon Tunggal Kapolri Idham Azis

Singgung Citra Polri, Pesan Kompolnas Soal Kasus Novel Baswedan ke Calon Tunggal Kapolri Idham Azis

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz (Tribunnews.com/Dennis Destriyawan)
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz (Tribunnews.com/Dennis Destriyawan)

TRIBUNKALTIM.CO – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti menyatakan, tantangan bagi Komjen Idham Aziz selaku calon tunggal Kapolri yakni meningkatkan profesionalitas Polri, khususnya dalam langkah penegakkan hukum.

“Kapolri baru diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas Polri agar makin dipercaya masyarakat. Tindakan preventif Polri lebih banyak dibutuhkan sehingga jangan mengedepankan penegakkan hukum yang lebih bersifat represif,” ujar Poengky kepada Kompas.com, Senin (28/10/2019).

Menurut dia, citra Polri hingga saat ini sudah baik, terutama di masa kepemimpinan Tito Karnavian periode 2016-2019.

Namun, profesionalitas dalam upaya penegakkan hukum masih perlu ditingkatkan.

“Contohnya kasus Novel Baswedan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri agar terungkap pelaku dan motifnya,” ucap Poengky kemudian.

Selain itu, ia menekankan sejumlah tantangan lain yang perlu ditangani dengan baik oleh Idham Aziz, seperti menangani kejahatan kelompok-kelompok radikal dan jaringan teroris, kejahatan siber, narkoba, dan kejahatan konvensional.

Rencananya, pekan ini Idham Aziz akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri.

Berdasarkan mekanisme di DPR, uji tersebut akan dilaksanakan akan dilakukan usai DPR membentuk Komisi III.

Setelah itu, barulah Komjen Idham Aziz dapat dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kapolri.

Idham Aziz ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Tito Karnavian.

Sebagai informasi, Tito telah mundur dari keanggotaan Polri.

Ia telah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024.

 

Penyidik Senior KPK Novel Baswedan di kediamannya, Kamis (11/4/2019) (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino)

 

Tanggapan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi positif ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut ada perkembangan signifikan dalam pengusutan kasus Novel Baswedan.

Sebelumnya banyak pihak yang menyangsikan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK itu mandek.

Hal itu disebabkan karena Jenderal (Purn) Tito Karnavian mendapatkan tugas baru menjadi Menteri Dalam Negeri.

Kasus tersebut pun akan diteruskan oleh Kapolri baru, yang digadang-gadang akan dijabat oleh Komjen Idham Azis.

Menanggapi itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi apabila ada perkembangan baik dalam kasus Novel.

Dia juga sepakat apabila kasus Novel terus berlanjut meski Kapolri berganti.

Sebab, tugas tersebut diberikan kepada institusi Polri, bukan personal Kapolri.

“Saya kira bagus ya kalau memang ada perkembangan yang signifikan atau spesifik ya. Tugas yang diberikan oleh presiden itu kan pada institusi Polri. Jadi meskipun kapolri sekarang jadi mendagri tentu tugasnya tetap di institusi Polri dan tim yang ditugaskan kan sudah ada,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2019).

Febri juga mengajak kembali mengawal kasus tersebut yang kini ditangani Polri.

Ia mengajak publik untuk menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri dalam kurun waktu tiga bulan yang diberikan Presiden Jokowi.

“Kita tunggu saja karena kan presiden berikan waktu 3 bulan. 3 bulan itu apakah terhitung sejak Presiden bicara atau sejak tim dibentuk oleh Polri kita tunggu hasilnya,” ujar dia.

Ia berharap kasus Novel ini mendapatkan titik terang dengan terungkapnya pelaku penyiraman atau aktor intelektual di belakangnya.

“Harapan dari Polri tentu pelaku penyerangan Novel ditemukan karena dari berbagai pemeriksaan sebelumnya termasuk paparan tim Polri ke KPK sebelumnya itu sudah ada beberapa fakta yang terjadi pada subuh itu yang ditelusuri lebih lanjut,” ujar Febri.

“Jadi kita tunggu tentu pelaku penyerangannya siapa dan pelaku penyerangannya bergerak sendiri, berdua, atau ada pihak lain yang nyuruh, atau ada aktor intelektualnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kasus penyerangan Novel Baswedan pada 2017 hingga kini belum terungkap.

Penyelidikan oleh polisi yang dimulai pada hari penyerangan hingga pejabat Kapolri berganti belum membuahkan hasil.

Mengenai kasus itu, Presiden Jokowi meminta kepada Kapolri baru yang nanti akan diisi oleh Kabareskrim Komjen Idham Azis untuk menuntaskan ini. Sejauh ini, laporan perkembangan dari kasus ini sangat baik.

“Mengenai kasus (Novel) yang ditanyakan tadi, saya kira nanti akan saya kejar kepada Kapolri yang baru agar bisa segera diselesaikan. Saya sudah melihat laporan kemarin sebelum saya angkat menjadi Mendagri, Pak Tito, saya kira ada perkembangan yang sangat baik. Yang nanti akan segera diteruskan oleh Kapolri yang baru,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Jokowi memang telah memberikan waktu kepada Polri selama 3 bulan untuk menyelesaikan kasus Novel usai Polri membentuk satgas khusus Novel pada Juli 2019.

Polri bahkan sudah menerima hasil investigasi dari satgas khusus. Tapi sampai saat ini belum ada perkembangan lanjutan dari pengungkapan penyerangan Novel.

 

Perjalanan kasus Novel Baswedan

Perjalanan kasus Novel Baswedan belum menemui titik temu hingga saat ini.

Bahkan, perbincangan tentang kasusnya masih ramai diperbincangkan terutama akhir-akhir ini.

Penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan, membuat publik begitu geram.

Tidak hanya itu, fotonya yang tengah mengantre di sebuah bandar udara beredar luas di media sosial Twitter.

Fotonya tersebut diunggah salah satu akun di Twitter dengan diikuti narasi bahwa Novel disebut mau jalan-jalan.

Dilansir dari Tribun Batam, namun hal tersebut dibantah pihak KPK, dan dijelaskan Novel berangkat ke Singapura untuk melakukan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatannya.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menilai terpaan isu miring di media sosial, terutama terkiat Novel mencerminkan jalan pemberantasan korupsi tidak mudah.

Yudi memandang terpaan isu miring itu tak lepas dari peran Novel dalam menangani kasus-kasus besar.

Novel diketahui menangani sejumlah kasus besar, mulai dari kasus e-KTP, suap hakim MK Akil Mochtar, suap wisma atlet SEA Games, kasus Simulator SIM hingga kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti.

Puncaknya adalah saat Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam.

Namun hingga kini pengusutan kasusnya masih gelap.

Belum ada satu pun pelaku lapangan yang terungkap.

Berikut catatan panjang kasus Novel Baswedan dilansir dari Tribun Batam:

 

Kasus sarang burung walet

Melansir pemberitaan Kompas.com (23/01/2015), pada 5 Oktober 2012, petugas Kepolisian Daerah Bengkulu dan jajaran perwira Polda Metro Jaya menggeruduk Kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Kepolisian menangkap Novel dengan status tersangka atas penganiayaan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet ketika bertugas di Polrestra Bengkulu pada 2004.

Saat masih menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu, anak buah Novel dituduh menganiaya pencuri sarang burung walet. Saat itu, Novel tidak ada di tempat kejadian perkara. Akan tetapi, ia disalahkan karena dianggap bertanggungjawab atas tindakan anak buahnya.

Novel pernah menjalani pemeriksaan kode etik oleh Mapolres Bengkulu dan Polda Bengkulu atas kasus ini. Ia pun telah memperoleh sanksi berupa teguran.

Novel kemudian bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik pada 2006.

Namun kasus sarang burung walet ini kembali mencuat pada tahun 2012.

Penetapan tersangka atas Novel di tahun 2012 tidak lama jaraknya dengan penetapan Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka oleh KPK.

Djoko dijadikan tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Sejumlah dugaan muncul terkait tindakan polisi yang mengusut kembali kasus Novel telah tuntas pada 2004.

Penetapan Novel dan Djoko sebagai tersangka menimbulkan ketegangan antara Kepolisian dan KPK.

Ketegangan tersebut mereda dengan turun tangannya SBY kala itu selaku Presiden.

Dalam pidatonya, SBY menyatakan bahwa penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan cara.

Namun demikian, kasus tersebut masih berlanjut hingga Novel ditangkap di kediamannya di Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2015.

Penangkapan Novel dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan dengan nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum.

Dalam penangkapan ini, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri untuk melepaskan Novel.

Jokowi meminta agar KPK dan Polri bersinergi.

Kasus Novel ini akhirnya berakhir setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Langkah ini diambil karena dinilai tidak cukup bukti serta durasi penanganan waktu yang telah kadaluarsa.

 

Disiram air keras

Pada 11 April 2017, wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai shalat subuh di masjid dekat kediamannya.

Kasus ini mencuri perhatian publik.

Pasalnya, Novel tengah menjadi Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK.

Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, melansir pemberitaan Kompas.com (27/07/2017), Novel juga terlibat persoalan internal KPK.

Ia mewakili Wadah Pegawai KPK menolak secara tegas rencana agar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) diangkat langsung dari Polri yang belum pernah bertugas di KPK sebelumnya.

Polri pun membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras tersebut dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM menjelang dua tahun kasus Novel.

Tim gabungan tersebut memiliki masa kerja mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Di akhir masa jabatan, TGPF mengungkapkan enam kasus yang diduga berkaitan dengan penyerangan Novel.

Enam kasus tersebut terdiri atas kasus korupsi e-KTP, kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar, kasus mantan Sekjen MA Nurhadi, kasus mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, kasus korupsi wisma atlet, dan kasus sarang burung walet.

Ada pula kasus yang diduga terlupa, yaitu korupsi suap impor daging dengan tersangka Basuki Hariman.

Akan tetapi, kasus ini menjadi “buku merah” karena ada catatan yang ditemukan berisi daftar penerima suap.

Namun, hingga masa tugas berakhir, tim tersebut belum menemukan titik terang pelaku penyerang Novel.

Polri kemudian mendapat rekomendasi dari TGPF untuk menindaklanjuti sejumlah temuan dan membentuk tim teknis.

Melansir pemberitaan Kompas.com (1/08/2019), tim teknis berjumlah 120 anggota.

Tim tersebut terbagi atas penyelidik, penyidik, interogator, surveillance, siber, inafis, laboratorium forensik, serta analisis dan evaluasi.

Untuk tahap pertama, tim bekerja selama tiga bulan, yaitu 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019. Masa kerja tersebut dapat diperpanjang selama tiga bulan berikutnya dan dievaluasi.

 

Menerima berbagai tudingan miring

Dengan kasus penyiraman air keras atas dirinya yang belum terungkap, Novel juga menerima berbagai tudingan miring di media sosial hingga saat ini.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com (4/10/2019), menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ada tiga informasi yang patut diklarifikasi:

 

Foto Novel dan Anies Baswedan

Beredarnya foto hitam putih Novel dan Anies Baswedan yang duduk bersama usai shalat di sebuah masjid dikaitkan dengan implikasi terhadap sebuah lembaran yang tertulis “Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan TPK”.

Setelah pengecekan, peristiwa di dalam foto tersebut terjadi di awal Juni 2017. Novel masih dalam proses perawatan mata setelah operasi di Singapura kala itu.

Adanya foto hitam putih dan foto laporan pengaduan masyarakat, muncul kesan hubungan saudara antara Novel dan Anies yang mempengaruhi penanganan perkara di KPK.

Febri pun memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di KPK lantaran ada aturan tegas soal konflik kepentingan.

 

Foto Novel di Bandara

Kemudian, foto Novel yang berada di bandara.

Dalam narasi yang beredar, Novel disebut mau jalan-jalan.

Faktanya, Novel sedang mengantre di bandara untuk berobat ke Singapura.

Novel disebut tukar guling perkara

Narasi lain yang baru-baru ini muncul adalah saat Pansus Angket KPK berjalan yang kembali muncul di media sosial.

Kata Febri dalam pemberitaan Kompas.com (4/10/2019), ada keterangan tersangka di KPK yang terkait kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa seolah-olah ada orang yang menyerahkan indekos 50 kamar di Bandung sebagai tukar guling perkara.

KPK pun sudah menepis narasi tersebut.

##

Sebelumnya, TPF Polri gagal mengungkap pelaku maupun dalang di balik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017 silam.

Sepanjang pemaparan hasil laporan di Mabes Polri, kemarin, tim sama sekali tidak menyebut nama pelaku atau dalang penyerangan.

Anggota TPF Polri Nur Kholis, dalam paparannya hanya merekomendasikan pada Polri untuk menyelidiki lebih lanjut tiga orang tak dikenal yang diduga kuat terlibat kasus itu.

Tiga orang tersebut adalah satu orang yang mendatangi kediaman Novel Baswedan pada April 2017, dan dua orang yang ada di Masjid Al Ikhsan dekat kediaman Novel Baswedan pada 10 April 2017.

“TPF rekomendasikan kepada Polri untuk mendalami fakta keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi kediaman korban pada tanggal 5 April 2017.”

“Dan dua orang tidak dikenal yang duduk di dekat masjid,” ujar Nur Kholis di Mabes Polri, Rabu (17/7/2019).

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, tim gabungan ini dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian lewat Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019.

Tim yang beranggotakan 65 orang itu memiliki masa tugas selama enam bulan dan sudah habis pada 7 Juli 2019.

Tim pakar gabungan investigasi kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, bakal mengumumkan hasil rekomendasi pada Rabu (17/7/2019) hari ini.

“Akan menyampaikan hasilnya secara komprehensif. Nanti akan didampingi dari Divisi Humas dan Bareskrim,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Hasil rekomendasi tersebut akan dipakai tim teknis yang khusus dibentuk oleh Bareskrim Polri.

Meski begitu, hasil rekomendasi itu belum akan mengumumkan sosok tersangka.

Namun, kata Dedi Prasetyo, hasil investigasi selama enam bulan itu akan berguna bagi langkah lanjut penyidikan di Polri.

“Tentunya masih belum (ada tersangka), masih dalam proses penyidikan yang lebih mendalam lagi,” tutur Dedi Prasetyo.

Menurut Dedi Prasetyo, hasil tim gabungan pakar hanya bersifat rekomendasi yang sifatnya terbuka.

Sebelumnya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri, telah selesai melakukan tugasnya.

Hasil investigasi TGPF selama enam bulan, diserahkan ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa (9/7/2019) malam.

Anggota TGPF Hermawan Kiki Sulistyo menyebut, ada tiga jenderal aktif yang turut diperiksa selama masa investigasi pihaknya.

Namun, ia tak membeberkan siapa jenderal tersebut serta asal institusinya, apakah Polri atau TNI.

Menurutnya, semua hasil investigasi akan dibeberkan pihaknya pekan depan, setelah hasil dibaca dan diterima Kapolri, Selasa malam.

“Pada kasus ini, ada tiga jenderal aktif yang diperiksa. Juga ada jenderal bintang tiga,” kata Hermawan di Mabes Polri, Selasa (9/7/2019).

Hermawan mengatakan, tiga jenderal tersebut diperiksa merujuk pada penyelidikan yang telah dilakukan.

Ia memastikan TGPF bekerja secara independen.

“Semua kami periksa lagi sesuai dari hasil penyelidikan yang lama. Kami bekerja independen. Berdasar penyelidikan yang dilakukan tim dahulu.”

“Kami ada dari Polri, Polda Metro, Ombudsman, Komnas HAM, kan ada laporannya,” ujarnya.

Sementara, anggota TGPF Nurcholis mengatakan, hasil investigasi pihaknya akan disampaikan ke publik pekan depan.

Ia memastikan laporan investigasi yang disusun telah lengkap.

“Saya pastikan laporan sudah lengkap. Tim teknis akan menyiapkan,” ucap Nurkholis di Mabes Polri, Selasa (9/7/2019).

Nurkholis menyebut, laporan tersebut telah disampaikan pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Karena setelah diskusi hari ini tentu kami sangat menghargai masukan dari Pak Kapolri.”

“Dan juga walaupun secara substansi menurut kami tidak banyak berubah, tetapi layaknya sebagai sebuah laporan, tentu harus ada perbaikan di sana-sini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Hendardi yang juga anggota TGPF menyebut hasil investigasi tersebut merujuk pada sebagian penyelidikan Polri sebelumnya.

Tim kemudian melakukan pengembangan seperti memeriksa saksi, dan reka ulang tempat kejadian perkara.

“Itu yang kami coba uji kembali, termasuk adalah kegiatan reka ulang TKP, penjelajahan saksi-saksi terhadap alibi-alibi, termasuk mengembangkan saksi-saksi.”

“Kenapa kami ke Ambon, ke Malang, dan lainnya, itu dalam rangka pengembangan saksi-saksi, bukan pelesiran,” ungkap Hendardi. (*)
Editor: Doan Pardede

Sumber: Tribunkaltim.co – Senin, 28 Oktober 2019 10:59
https://kaltim.tribunnews.com/2019/10/28/singgung-citra-polri-pesan-kompolnas-soal-kasus-novel-baswedan-ke-calon-tunggal-kapolri-idham-azis.