Home / Berita Kompolnas / Simposium Hasilkan Rekomendasi untuk Pemerintah

Simposium Hasilkan Rekomendasi untuk Pemerintah

Yenti Gunarsih Jabat Ketua Mahupiki

Yenti Gunarsih Jabat Ketua Mahupiki DARI kiri ke kanan, Prof. Elwi Danil, Andrea H Poeloengan, Yenti Gunarsih, Kanaan Effendi, Prof. Nandang Sambas, dan Prof. Syaiful Bakhri, berjabat tangan usai Munas Mahupiki 2018 di Padang, Rabu (4/4). JULI ISHAQ
Yenti Gunarsih Jabat Ketua Mahupiki DARI kiri ke kanan, Prof. Elwi Danil, Andrea H Poeloengan, Yenti Gunarsih, Kanaan Effendi, Prof. Nandang Sambas, dan Prof. Syaiful Bakhri, berjabat tangan usai Munas Mahupiki 2018 di Padang, Rabu (4/4). JULI ISHAQ

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pakar hukum dari Universitas Trisaksi Yenti Gurnasih, terpilih sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) periode 2018-2022, menggantikan Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita. Dalam musyawarah mufakat peserta Munas Mahupiki, Yenti menyisihkan calon kuat lain seperti Prof. Syaiful Bakhri, Andrea H Poeloengan, dan Kana’an Effendy.

Musyawarah Nasional Mahupiki digelar usai dua hari pelaksanaan Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer di Hotel Grand Inna Padang, yang diselenggarakan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Mahupiki. Ratusan ahli hukum pidana, kriminolog, dan praktisi hukum hadir sebagai peserta dalam agenda tersebut.

Sebelum pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, beberapa bakal calon digadang-gadang sebagai pengganti Romli Atmasasmita. Sebut saja, Elwi Danil, Nandang Sambas, Yenti Ganarsih, Basir Rohmana, Kanaan Effendy, Andrea H Poeloengan, Chairul Huda, Syaiful Bakhri, Edi Warman, Mahmud Mulyadi, Pujiono, Nyoman Nurjaya, dan Soepanto.

Namun, setelah dilakukan musyawarah bersama seluruh peserta Munas, beberapa bakal calon memilih mundur dari pengusungan, sehingga menyisakan empat nama terkuat. Setelah musyawarh kembali dilanjutkan, peserta munas sepakat mengangkat Yenti Ganarsih sebagai Ketua Mahupiki Periode 2018-2023.

Dalam sambutannya selaku ketua terpilih, Yenti Gunarsih menjanjikan Mahupiki yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Meskipun, ia tidak menampik bahwa Mahupiki di bawah kepemimpinan Romli Atmasasmita sudah berjalan dengan sangat baik. “Saya tidak berniat sama sekali. Meski pun di bawah Prof Romli Mahupiki sangat baik, tentu saya harus optimis dan berani bersama rekan-rekan sekalian, untuk menjadikan Mahupiki yang lebih baik ke depan. Semoga kita dapat semakin memberikan sesuatu untuk pengembangan praktik dan kurikulim hukum pidana di Indonesia, dan membangun jaringan di dunia internasional terkait perkembangan hukum pidana dan kriminologi,” katanya dalam sambutan.

Ia juga berjanji akan menjadikan Mahupiki sebagai wadah yang sangat terbuka, bagi pemikiran-pemikiran hukum pidana dan kriminologi. Hal itu pun senada dengan harapan Romli Atmasasmita selaku ketua periode sebelumnya, yang berharap Mahupiki semakin profesional sebagai organisasi tempat bernaung para ahli pidana, kriminolog serta praktisi hukum.

Selain dipimpin oleh ketua baru, Simposium Nasional dan Munas Mahupiki juga menghasilkan rekomendasi terkait perkembangan hukum pidana dan kriminolog, yang kemudian akan diajukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Ketua Panitia Pelaksana kegiatan yang juga guru besar FH Unand Elwi Danil menyebutkan, fokus rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah adalah hal-hal yang dibahas dalam simposium yang digelar selama dua hari berturut-turut. “Pertama, mendorong pengesahan RUU KUHP yang baru di DPR, yang memberikan ruang dan tempat bagi hukum pidana adat sebagai hukum yang memperoleh pengakuan oleh negara. Sehingga pelaksanaannya dapat direalisasikan di daerah-daerah, dengan berdirinya lembaga peradilan adat yang juga diakui kekuasaannya oleh negara. Selain itu, juga akan disampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan seputar cyber crime yang ikut dibahas dalam simposium,” kata Elwi usai Munas.

Dalam pembukaan Simposium Nasional bertema Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer mengatakan, Senin (2/4) kemarin, Guru Besar Emeretus Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, mengatakan, KUHP yang ada saat ini diadopsi dari hukum peninggalan barat, sehingga pembaharuan menjadi mutlak dibutuhkan.

“Dengan hukum adat masyarakat cenderung aman dan tertib. Penerapannya berbarengan dengan hukum nasional menjadi layak dilakukan. Bersyukur pemerintah mulai melihat hukum sebagai alat pemulih keadaan, bukan untuk menghukum. Perlu ada sistem peradilan adat di setiap daerah. Keberadaannya juga akan memangkas biaya dan waktu yang banyak terbuang dalam proses peradilan negara,” katanya.

Dengan demikian, Romli menilai, sudah saatnya hukum pidana yang berlaku saat ini yang berpedoman pada peninggalan barat, diubah menjadi hukum yang lebih nasional, dengan tiang penyangga utamanya adalah hukum adat. “Saat ini RUU KUHP baru sudah dibahas DPR,” katanya lagi.

Dalam praktiknya di beberapa tempat, Romli melihat penerapan hukum pidana adat tidak menuai dukungan penuh dari negara. Masuknya negara dalam persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara adat membuat posisi hukum adat kian melemah. Sudah sepantasnya, sesuatu yang diawali dengan peradilan adat, diproses hingga akhir secara adat pula. “Nantinya, jika telah jatuh hukuman secara adat, penegak hukum tidak boleh lagi masuk ke kasus itu. Artinya keputusan hukum adat itu telah final. Dan ingat, tujuan dasar hukum adat itu terciptanya perdamaian dan wisdom,” tambahnya lagi.

Hal senada disampaikan Rektor dan Guru Besar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri. Ia menekankan, hukum pidana adat akan cenderung lebih arif dibanding hukum pidana yang telah dipraktikkan selama ini dalam peradilan di Indonesia. “Yang dikejar dan dihasilkan hukum pidana adat kemudian adalah wisdom, kearifan. Bukannya penegakan hukum saat ini, dengan doktrik meskipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan. Itu doktrin barat. Bukan identitas asli kita. Makanya ini penting didorong,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Mahupiki tersebut.

Pengajar hukum pidana FH Unand Ilhamdi Taufik, saat menjadi moderator dalam salah satu sesi diskusi dalam simposium mencontohkan, lembaga peradilan negara tidak mampu menyelesaikan sengketa adat terkait persoalan tanah. Seperti di Minangkabau, kerap kali sidang sengketa tanah dipimpin hakim yang tidak berasal dari daerah tersebut. “Hakim yang menyidangkan tidak paham apa itu penghulu, apa itu Mamak Kepala Waris. Bahkan, mereka pikir itu sama saja,” kata Ilhamdi.

Bukan saja di tataran praktisi hukum, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip) Nyoman Syarikat Putra Jaya juga menyampaikan kritik terhadap para akademikus, yang kerap menerima begitu saja penunjukan sebagai ahli dalam persidangan yang bersangkut paut dengan persoalan adat. “Seorang ahli pidana, jika menjadi ahli dalam persoalan adat, juga mesti duduk olehnya masalah adat itu. Jangan mentang-mentang ahli pidana, bisa saja memberikan keterangan dengan keahlian hukum pidana konvensional. Seharusnya, untuk kasus seputar adat, yang jadi ahli, ya, yang mengerti persoalan adat. Bisa saja itu penghulu dan lain-lain,” kata Nyoman.

Jika memang sistem peradilan adat kemudian akan diterapkan penuh di Indonesia, Nyoman menegaskan prinsip yang harus dijalankan. Salah satunya, hukum pidana adat tidak boleh menjatuhkan hukuman pengurungan terhadap orang yang berkasus dan dinyatakan bersalah. Sebab, untuk hukuman mengurung atau memenjarakan, menjadi bagian dari peradilan negara.

Guru Besar Hukum Unand Elwi Danil yang juga Ketua Panitia Simposium dari Bagian Hukum Pidana Unand menambahkan, RUU KUHP merupakan buah pegulatan pemikiran para ahli sejak puluhan tahun lalu. Terdapat beberapa perdebatan seputar hukum pidana adat dalam RUU KUHP tersebut, di antaranya; apa yang dimaksud dengan konsep hukum yang hidup di tengah masyarakat; dan rumusan pasal yang secara substansi bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku di Indonesia. (h/isq)

Reporter : Tim Redaksi

Sumber: harianhaluan.com – Kamis, 05 April 2018 – 08:46:00 WIB
https://www.harianhaluan.com/news/detail/69381/yenti-gunarsih-jabat-ketua-mahupiki/1