Home / Berita Kompolnas / PROPOSAL KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA

PROPOSAL KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA

Oleh: H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional RI Periode 2020-2024

PENDAHULUAN

Sebelumnya terima kasih yang sangat besar, apresiasi kepada Wahid Foundation – Lokadata – Norad – Minority Rights Group Europe yang menyelenggarakan acara Webinar ini sebagai langkah terobosan Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Wahid Foundation. Mereka ini adalah pejuang yang konsen dan konsisten memperjuangkan nilai luhur martabat kemanusiaan dengan memberi kontribusi bagi bangsa ini melalui penelitian yang cukup serius sehingga menemukan 8 Temuan Utama terkait isu Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan yang meliputi berbagai aspek: Penelitian Peristiwanya, Aktor Pelanggarnya, Korbannya (semisal: Jamaah Ahmadiyah Indonesia/ JAI, Syiah Sampang, Gafatar, dan ratusan gereja) hingga komunitas lain yang dituduh sesat baik yang diduga dilakukan oleh Negara maupun Non-Negara. Hasilnya cukup mengagetkan kita semua.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia       : 188 dilakukan Aktor Non Negara: dan 166 dilakukan Negara

Syi’ah                                        : 80 dilakukan Aktor Non-Negara: dan 34 dilakukan Negara

Gafatar                                     : 20 dilakukan Aktor Non-Negara: dan 36 dilakukan Negara

Hal ini belum perlakuan pelanggaran yang diperoleh kelompok pemeluk agama tertentu, baik mayoritas terhadap minoritas maupun sebaliknya.

Termasuk mencengangkan pula hasil penelitian ini menginformasikan kita bahwa terdapat 89 Regulasi Lokal dengan tiga isu teratas aliran sesat/menyimpang (26 regulasi), pelarangan aktifitas (16 regulasi) dan keterampilan beragama (12 regulasi). Tiga provinsi teratas adalah Aceh, Jawa barat dan Kalimantan Selatan. Sebanyak 17 regulasi lahir di tingkat Provinsi dan 72 regulasi ditingkat Kabupaten/Kota. Sebanyak 58 regulasi terbit di era SBY dan 31 regulasi di era Jokowi. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Konsep Kemerdekaan Berkeyakinan dan Beragama / KBB.

Sepanjang tahun 2015 – 2018 praktik dan promosi toleransi juga sudah dipraktikkan baik oleh aktor negara maupun non-negara sebanyak 1.298 tindakan. Untuk Advokasi kebijakan 11 tindakan dan Advokasi agama dan keyakinan 44 tindakan. Dalam sejumlah praktik muncul dalam bentuk penegakan hukum dan aksi-aksi toleransi.

PEMBAHASAN

  1. Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Dalam Berbagai Dimensi
  • Riset Wahid Foundation dan Relevansinya dengan Kompolnas

KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM BERBAGAI DIMENSI

Ada baiknya kita mahamami konteks Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan ditelaah dari dimensi: Teologis, Semantik, Teori Kenegaraan dan Konstitusi.

Pertama dari dimensi Teologis

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskannya, saya mengutip Al-Qur’an Surat Yunus, Ayat 99 – 100:

Wa Lau Syaa’a Rabbuka LaAamana Man fil Ardhi Kulluhum Jamii’an; Afa Anta Tukrihun Naasa Hatta Yakuunuu Mukminiina. Wa Maa Kaana Li Nafsin An Tu’mina Ilaa Bi Idznillaahi; Wa Yaj’alur (Wa Naj’alur) Rijsa ‘Alal Ladziina Laa Ya’qiluuna (Q.S. Yunus: 99 -100)

Terjemah: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. (Q.S. Yunus: 99 – 100)

Kedua dari dimensi Semantik dan Kebahasaan

Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membiarkan dan membolehkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. (Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 1538)

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia menyebutkan bahwa toleransi adalah dapat menerima keberagamaan yang dianut dan dihayati oleh pihak atau golongan yang berbeda agama atau kepercayaan. (Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Aditya, 1991, hal. 384)

Dalam bahasa latin kata “toleransi” berasal dari kata “tolerantia” yang mempunyai makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. (Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, Jakarta, Pustaka Oasis, 2007, hal. 161)

Ketiga dari dimensi Teori Kenegaraan

Kevin Osborn dalam bukunya berjudul Tolerance mengatakan bahwa toleransi adalah salah satu pondasi penting dalam berpolitik, sebab demokrasi hanya akan dapat berjalan dengan baik manakala seseorang dapat menahan pendapatnya dan bisa menerima pendapat orang lain. (Tolerance, New  York, 1993, hal.11)

Keempat dari dimensi Konstitusi Indonesia

Toleransi diartikan sebagai kebebasan masing-masing individu/personal untuk menganut agama sesuai keyakinannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipertegas dalam Konstitusi kita, UUDNRI 1945 Pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2.

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal  diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. (Pasal 28 E ayat 1 UUDNRI 1945)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. (Pasal 29 ayat 2 UUDNRI 1945)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa Toleransi atau dalam praktiknya adalah Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan harus mencerminkan kelembutan hati dimasing-masing individu untuk saling menerima perbedaan keyakinan dan perbedaan beragama. Sebab ia adalah fitrah kehidupan manusia yang telah digariskan secara universal yang dapat diterima oleh akal sehat siapapun.

Oleh karenanya jika dalam praktiknya terdapat perlakuan kelompok masyarakat yang memaksakan kehendaknya sendiri (dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan) untuk menindas kelompok masyarakat lainnya atas dasar keyakinan keagamaan, atau perlakuan penyelenggara negara terhadap masyarakat atau sebaliknya, maka hal ini bertentangan dengan Kitab Suci, teori Kenegaraan maupun Konstitusi Indonesia.

RISET WAHID FOUNDATION DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPOLNAS

Riset yang dilakukan Wahid Foundation selama 10 tahun terkait tema Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan ini sangat relevan untuk dijadikan pintu masuk (entri point) sebagai instrumen menuju Kebijakan Negara dalam pengambilan kebijakannya kedepan. Mengapa?

Sebab riset ini menunjukkan dengan jelas: 

1. Terdapat Temuan Masalah dari Peristiwa Realitas Sosial.

2. Terdapat Rekomendasi untuk Pengambilan Kebijakan Pemerintah.

Dari dua hal diatas: Temuan Masalah dan Rekomendasi ini dikaitkan dengan Tujuan (Maqshudul A’dham) penyelenggaraan peluncuran dan seminar publik Laporan Satu Dekade Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KKB) yakni:

  1. Terdesiminasikannya laporan KBB Satu Dekade Wahid Foundation kepada kelompok sasaran strategis.
  • 2.   Terpromosikannya jaminan kemerdekaan/beragama dan berkeyakinan di Indonesia.   

Untuk itulah perlu didorong strategi capaiannya dengan koordinasi, sinergi, kolaborasi, kerjasama program antar kelembagaan dengan Lembaga-Lembaga Negara yang lebih intesif tidak cukup sebatas wacana namun kearah yang lebih konkrit secara terus menerus.

Untuk melihat peluang itu, berikut sekilas tentang KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)

DASAR HUKUM KOMPOLNAS

  1. 1.   TAP MPR RI VI dan VII Tahun 2000 Tentang Pemisahan dan Peran TNI – POLRI yang mengamanatkan adanya Lembaga Kepolisian Nasional yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.
  2. UU Nomor: 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 37:

  1. Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
  2. Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38:

  1. Komisi Kepolisian Nasional bertugas: (a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
  •  Perpres Nomor. 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

(Fungsi, Tugas, dan Wewenang)

Fungsi, di Pasal 3:

  1. Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
  2. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, di Pasal 4:

Kompolnas bertugas:

(a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri

(b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Wewenang, di Pasal 7, 8, 9, 10, 11.

Pasal 7: Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk:

  1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.
  2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, dan
  3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Jika dicermati seksama ada harmoni delegasi penugasan kepada Kompolnas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, yaitu pada Pasal 38 UU Kepolisian dan Pasal 4 Perpres Kompolnas yang prinsipnya adalah dalam hal:

  • (a)Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dengan demikian, sinergitas dan koordinasi antar Kelembagaan harus terbangun dengan baik agar capaian penetapan arah kebijakan Polri dapat terlaksana dangan baik. Meskipun terdapat fungsi pengawasan eksternal oleh Kompolnas tidak mempengaruhi profesionalitas dan kemandirian Polri.

Menelisik hasil penelitian Wahid Foundation selama kurun waktu 10 tahun dengan kejadian dan peristiwa yang cukup mencengangkan sebagai uraian diatas dimana terdapat banyak tindak kekerasan dalam pelaksanaan KKB: baik bentuk Fisik, Psikologis, baik dalam bentuk Individual maupun Kelompok, baik dari aspek Gagasan (al-Afkaar) maupun Gerakan (al-Harakaah). Permasalahan seperti ini tidak bisa didiamkan. Ia harus didialogkan dengan semua komponen bangsa dengan cara “Wa Jaadilhum Billatii Hiya Ahsan” (pendekatan dialogis yang dapat diterima oleh kelompok yang didialogkan secara efektif) keberbagai sasaran kelompok dengan tepat, sistematis, holistik sehingga dapat terukur atas tindak lanjutnya dari tahun ke tahun. Menurut saya, semua aktifitas apapun yang berfungsi sebagai penyelenggara dan penyelenggaraan negara wajib hukumnya mendukung program semacam ini sebagai bentuk: SOLUSI KEBANGSAAN.

Oleh karenanya apabila Laporan Satu Dekade KBB Wahid Foundation ini tujukan sebagai salah satu intrumen penetapan arah kebijakan Kepolisian dalam bidang Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), dapat dilakukan sinergitas yang lebih intensif dan aktif kepada—dan tidak terbatas pada—kedua Lembaga Negara, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional. Namun bisa juga dikembangkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Lembaga-Lembaga Penyelenggara Negara selainnya, termasuk Kemenag dan selainnya. Teknisnya bisa diawali dengan melakukan pemaparan hasil penelitian ini kepada Lembaga Negara diatas. Dan Kompolnas akan menyambut baik jika hal itu bisa terlaksana. Secepatnya.

PENUTUP

Bahwa Kompolnas dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal terhadap Polri memerlukan dukungan dan saran dari semua elemen masyarakat. Mari kita kawal bersama agar Polri, Profesional dan Mandiri menuju Polri yang Promoter: Profesional, Modern dan Terpercaya sebagaimana Tagline yang sering disampaikan Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian itu.

 Jakarta, 07 September 2020