Home / Berita Polri / Polri Tangani 28 Perkara, Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

Polri Tangani 28 Perkara, Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

Kompolnas.go.id,Jakarta– Sebanyak 28 perkara pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dilimpahkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Polri.

“ Untuk jumlah laporan dantemuan pelanggaran Pilkada tahun 2020, sebanyak 136 perkara yang diterima oleh Sentra Gakumdu. Selanjut dari 136 perkara tersebut, 28 perkara dilimpahkan Gakkumdu ke Polri dengan status penyelesaian perkara,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam rilisnya kepada Wartawan, Rabu (14/10/2020).

Awi menuturkan, dari 28 kasus yang ditangani Polri, 14 kasus masih dalam rana tahap 1, dan beberapa kasus sudah dalam tahap P-21 atau hasil penyidikan sudah lengkap.

 “Yang pertama penyidikan ada 14 perkara kemudian tahap satu (ada) satu perkara, P-19 satu perkara, P-21 satu perkara, tahap 2 (ada) 4 perkara dan yang terakhir SP3 tujuh perkara,” ungkap Karo Penmas Div Humas Polri

Menurut Awi, pelanggaran yang terbanyak ditemukan berkaitan dengan dugaan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Serta pelanggaran berkaitan dengan dugaan mahar politik, politik uang hingga kampanye berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Pemalsuan empat perkara, tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan empat perkara, mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon dua perkara, hilangkan hak seseorang menjadi calon dua perkara, mahar politik satu perkara dan money politik tiga perkara. Tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, sembilan perkara, menghalangi penyelenggaraan pemilihan melaksanakan tugas satu perkara yang terakhir kampanye dengan menghina, menghasut SARA 2 perkara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Awi mengatakan, pada tanggal 13-14 Oktober, Sentra Gakkumdu Pilkada 2020 telah melaksanakan 84 kegiatan preemtif atau imbauan. Kegiatan preemtif terbanyak berasal dari Polda Sumatera Barat dengan 14 kegiatan.

“Polda Kalsel sebanyak 12 kegiatan. Polda Kalteng sebanyak 10 kegiatan. Kemudian kegiatan preventif (pencegahan) Polda jajaran telah melaksanakan 285 kegiatan preventif,” bebernya.

Selain kegiatan preemtif dan preventif, Awi mengatakan Sentra Gakkumdu juga melakukan kegiatan represif atau penindakan terhadap pelanggaran Pilkada 2020. Per 13 Oktober 2020, hanya ada 1 kasus dari 50 Sentra Gakkumdu.

“Perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 4 laporan yaitu Sentra Gakkumdu Sula Kepulauan kemudian Sentra Gakkumdu Balikpapan, Sentra Gakkumdu Balukumbar dan Sentra Gakkumdu Kota Makassar,” Ucapnya. (FER)