Home / Berita Polri / Polisi Geledah Rumah Ahmad Sukri

Polisi Geledah Rumah Ahmad Sukri

BANDUNG – Polisi kembali menggeledah rumah kontrakan Ahmad Sukri, terduga kasus bom Kampung Melayu, Jaktim, Kamis (1/6). Tim gabungan menggelar penyelidikan mendalam di rumah yang berada di Kampung Cempaka, Desa Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Diduga, Ahmad Sukri mempersiapkan bom di rumah tersebut. ”Dugaan sementara, Ahmad Sukri merakit bom di rumah kontrakannya,” ungkap Juru bicara Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus.

Pengeledahan dan penyelidikan berlangsung dalam tiga jam, sejak pukul 08.00 itu dilakukan Tim Puslabfor, Inafis Polda, dan Densus 88 Anti- Teror. Mereka mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 baut penutup panci presto, 1 dus panci, 7 ember, 10 piring pisin, 7 stoples kaca, 1 jerigen, 1 mangkok, 2 gelas, dan 1 plastik bekas es batu.

Pengeledahan itu untuk mencari kemungkinan barang bukti baru. Polisi juga mencurigai rumah kontrakan digunakan sebagai tempat mempersiapkan aksi yang menewaskan sejumlah personel Polri tersebut.

Selain itu, Densus 88 Antiteror juga menggeledah rumah adik Ahmad Sukri, yakni HS (35) dan IN (27) di Kampung Paledang, Desa Suci Kaler, Karangpawitan, Garut. “Dilanjut ke rumah HS, karena diduga ada keterkaitan antara HS dengan pelaku bom Ahmad Sukri. Masih terikat saudara dua-duanya,” kata Kapolres Garut AKBP Novri Turangga.

Adik kandung Ahmad Sukri, IN yang disebut-sebut menghilang, dihadirkan oleh anggota Densus 88. ”Ada beberapa barang bukti juga yang ditemukan oleh Densus di rumah HS. Langkah selanjutnya menunggu kepentingan penyelidikan dulu,” tandas Novri.

Paling Ideal

Sementara itu, Kompolnas menyoroti perkembangan pembahasan revisi UU Terorisme. Ada wacana untuk mengubah pendekatan penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme. ”Pendekatan penegakan hukum adalah pendekatan yang sangat ideal.” Pernyataan sikap itu disampaikan Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto, Yotje Mende, Andrea H Poeloengan, Poengky Indarti, Benedictus Bambang Nurhadi, dan Dede Farhan Aulawi, Kamis (1/6).

Terlebih, pendekatan penegakan hukum modern tidak semata-mata tindakan represif, tetapi juga pendekatan keadilan memulihkan yang Pancasilais. ”Terbukti, Polri mendapat pujian luas di tingkat internasional karena berhasil menanggulangi aksi-aksi jaringanjaringan teroris di Indonesia,” ungkap Poengky Indarti.

Perubahan pendekatan dari penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme justru menunjukkan kemunduran dan akan merusak profesionalitas aparat penegak hukum serta TNI. ”Merusak criminal justice system, merusak reformasi Polri dan TNI, berpotensi memunculkan pelanggaran HAM serius, serta merusak tatanan masyarakat Indonesia yang Pancasilais,” tambah dia.

Sebagaimana Tap MPR No VII Tahun 2000 yang masih belum seluruhnya terlaksana, maka perlu dijamin kepastian penegakan hukum, kesamaan di hadapan hukum, dan menjunjung perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam penangangan kejahatan terorisme. Kompolnas kembali mengingatkan dan mengajak segenap komponen bangsa, agar dalam bertindak, berperilaku, dan berpikir, merujuk kepada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, sumber hukum, dan dasar negara.

(dwi,di-50/suaramerdeka.com)