Home / Berita Kompolnas / PILKADA 2018 – Polri Bentuk Tim Asistensi

PILKADA 2018 – Polri Bentuk Tim Asistensi

ILUSTRASI: Petugas memasukkan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke dalam kotak suara di Komisi Pemilihan Umum, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (10/6/2018). Keperluan Pilkada seperti surat suara, tinta, dan alat tulis dimasukkan ke dalam kotak suara per tempat pemungutan suara (TPS) guna mempermudah pendistribusian. (Sumber: KOMPAS)
ILUSTRASI: Petugas memasukkan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke dalam kotak suara di Komisi Pemilihan Umum, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (10/6/2018). Keperluan Pilkada seperti surat suara, tinta, dan alat tulis dimasukkan ke dalam kotak suara per tempat pemungutan suara (TPS) guna mempermudah pendistribusian. (Sumber: KOMPAS)

Markas Besar Polri membentuk tim asistensi dengan anggota sejumlah perwira tinggi untuk membantu kepolisian daerah mengamankan pilkada. Tim dibentuk di 17 polda yang wilayahnya menggelar pemilihan gubernur.

Jakarta, Baranews.co –  Dua pekan menjelang pemungutan suara Pilkada 2018 yang akan dilakukan pada 27 Juni, Kepolisian Negara RI membentuk tim yang terdiri atas para perwira tinggi untuk mendukung pengamanan di seluruh kepolisian daerah yang menggelar kontestasi politik tersebut. Fokus utama diberikan kepada 17 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur.

Pembentukan tim tersebut, antara lain, terlihat dalam surat perintah Nomor Sprin/1503/VI/PAM.2.4/2018. Dalam surat tertanggal 11 Juni 2018 tersebut, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menginstruksikan Asisten Kepala Polri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Deden Suhara membentuk tim khusus untuk mendukung tugas Polda Sulawesi Selatan pada Pilkada 2018.

Tim itu terdiri atas lima perwira tinggi Polri. Mereka adalah Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjen Agung Sabar Santoso, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Antam Novambar, Wakil Korps Brigade Mobil Polri Brigadir Jenderal (Pol) Abdul Rakhman Baso, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Mohammad Fadil Imran, dan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi Pengamanan Polri Brigjen (Pol) Teddy Minahasa. Tim itu bertugas sejak 11 Juni hingga batas waktu yang belum ditentukan, tergantung situasi dan kondisi setelah pemungutan suara.

Ketika dikonfirmasi, Selasa (12/6/2018), dari Jakarta, Syafruddin menjelaskan, pembentukan tim itu dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas polda dalam Pilkada 2018. Tugas tim tersebut adalah mengambil langkah-langkah khusus dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pilkada.

”(Tim) itu bukan hanya di Sulsel. Semua polda yang melaksanakan pilkada juga akan dibantu tim perwira tinggi dari Polri,” kata Syafruddin.

Pembentukan tim itu dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas polda dalam Pilkada 2018. Tugas tim tersebut adalah mengambil langkah-langkah khusus dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pilkada.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menambahkan, pembentukan tim itu dilakukan karena pimpinan Polri menganggap polda membutuhkan tim asistensi untuk menghadapi potensi kerawanan akibat pilkada. Tim seperti di Sulsel juga telah dibentuk untuk membantu polda lainnya, terutama 16 polda lain yang juga menyelenggarakan pemilihan gubernur.

”Kami sudah petakan (daerah rawan) sejak awal dan koordinasi juga telah dilakukan dengan kementerian/lembaga dan penyelenggara pemilu. Selain Sulsel, daerah lain yang berpotensi rawan ialah Sumatera Utara dan Kalimantan Barat,” kata Setyo.

Secara terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menyambut baik pembentukan tim asistensi itu. Menurut dia, tim dari Mabes Polri untuk asistensi dan pengawasan di setiap polda diperlukan untuk menjamin terlaksananya pilkada dengan aman dan lancar.

Pola asistensi itu, lanjut Poengky, juga dilakukan polda ke seluruh kepolisian resor. Polda membentuk tim pendukung yang terdiri atas sejumlah perwira menengah untuk membantu tugas pengamanan pilkada di polres.

Kewenangan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap kehadiran tim khusus dari Polri tersebut mampu mengefektifkan fungsi Polri mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Hal ini karena merujuk kinerja tim khusus Polri untuk Pilkada 2018, seperti Satuan Tugas Antipolitik Uang, menurut dia, kinerja dan perkembangan hasil kerjanya masih kurang jelas.

Ia juga mengingatkan, tim Mabes Polri yang diturunkan di seluruh polda itu untuk tidak melampaui kewenangan sebagai aparat penegak hukum dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada.

”Jangan sampai tim khusus itu menegasikan kewenangan lembaga penyelenggara pilkada,” kata Titi. (M IKHSAN MAHAR/Harian KOMPAS).

 

Sumber: baranews.co – Rabu, 13 Jun 2018 07:28 WIB

Link: http://baranews.co/blog/2018/06/13/pilkada-2018-polri-bentuk-tim-asistensi/