Home / Berita Polri / Pengamanan Jadi Prioritas

Pengamanan Jadi Prioritas

Bhabinkamtibmas

Seorang perwira Polri akan menjadi koordinator pengamanan Pemilu 2019 di setiap daerah pemilihan. Kontestasi Pemilihan Legislatif DPR di daerah pemilihan menjadi perhatian Polri.

 

JAKARTA, KOMPAS — Setelah menjamin keamanan pelaksanaan tiga perhelatan internasional dan pilkada serentak selama 2018, Kepolisian Negara RI menjadikan Pemilu 2019 sebagai prioritas utama pengamanan tahun 2019. Secara khusus, Polri membentuk tim pengamanan di 80 daerah pemilihan calon anggota legislatif DPR yang dianggap memiliki potensi konflik besar.

 

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, Pemilu 2019 menjadi momen bersejarah dalam demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali, tambahnya, ada lima tahapan pemilihan serentak yang melibatkan tiga kontestan, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, serta partai politik.

 

Untuk pertarungan pemilihan presiden, lanjut Kepala Polri, pihaknya tidak melihat ada daerah berpotensi konffik signifikan. Ancaman persaingan keras dalam pertarungan pilpres kemungkinan besar terjadi di Jawa Barat Karena memiliki pemilih terbanyak se-Indonesia.

 

Tito mengemukakan, atensi Polri dalam Pemilu 2019 justru pada pertarungan calon anggota legislatif, terutama calon anggota legislatif yang memperebutkan 575 kursi DPR dari 80 daerah pemilihan (dapil). Karena itu, seorang perwira kepolisian daerah (polda) akan memimpin tim pengamanan untuk mengoordinasi semua kepolisian resor (polres) dalam satu dapil.

 

“Setiap dapil ada perwira yang memimpin rencana pengamanan karena melibatkan beberapa polres. Kami melihat hampir semua dapil berpotensi konflik. Mayoritas dapil akan keras, kecuali beberapa dapil didominasi parpol tertentu yang sudah memiliki pemilih tetap,” ujar Tito dalam pemaparan Catatan Akhir Tahun Polri 2018 di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

 

Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir, dan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti.

 

Menurut Tito, dampak dari persaingan pada Pemilu 2019 ialah hadirnya potensi penggunaan politik identitas bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan. Selain itu, Polri juga berkomitmen mengantisipasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam selama kampanye Pemilu 2019.

 

Di tingkat Mabes Polri, langkah untuk mengawal Pemilu 2019 agar berjalan aman, damai, dan kondusif dilaksanakan oleh Satuan Tugas Nusantara. Tito mengungkapkan, Satgas Nusantara menangkap 11 tersangka kasus ujaran kebencian dan berita bohong selama Pilkada 2018.

 

Dalam kesempatan itu, Kahar mengapresiasi Kinerja Polri dalam mengamankan berbagai agenda nasional dan internasional sehingga tidak ada gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat. Ia berharap Polri mampu meningkatkan kinerja pada 2019, terutama menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

 

Profesionalitas

Poengky menilai langkah pengamanan Polri harus dilakukan sejak masa kampanye, masa pemilihan, hingga proses pelantikan para pemimpin bangsa terpilih. Berbagai ancaman yang perlu diantisipasi ialah konflik sosial, aksi kekerasan yang bertujuan mengacaukan proses pemilu, dan aksi massa akibat ketidakpuasan hasil pemilu.

 

“Oleh karena itu, butuh peningkatan profesionalitas anggota kepolisian dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku hoaks, politik uang, dan konflik horizontal,” katanya.

 

Sementara itu, Tito menjelaskan, antisipasi aksi teror masih menjadi perhatian Polri pada tahun depan. Ia mengungkapkan,

pelaksanaan tiga agenda internasional, yaitu Asian Games, Asian Para Games, dan Rapat Tahunan IMF-Bank Dunia, bisa berjalan aman karena tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap sekitar 270 anggota kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah.

 

Selama 2018, tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap 396 tersangka terorisme. Jumlah itu meningkat 113 persen dari 176 teroris tahun 2017. “Peristiwa bom di Surabaya menjadi hikmah tersendiri karena menghadirkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme baru yang bisa memperkuat tindakan pencegahan,” ujar Tito. (SAN)

 

Sumber:   Kompas, Jumat, 28 Desember 2018

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20181228/281625306421686