Home / Berita Kompolnas / Para Penunggang UU ITE

Para Penunggang UU ITE

Sebanyak 70 persen pelaporan UU ITE ke polisi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk pejabat, pengusaha, dan polisi sendiri. Sementara itu, 29 persen lainnya dilakukan oleh masyarakat umum.

Ilustrasi : iStock

Senin, 1 Maret 2021

Di depan para pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan niatnya merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pangkalnya, belakangan ini dia melihat banyak warga saling lapor dengan menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE.

Jokowi paham bahwa semangat UU ITE adalah menjaga iklim digital agar lebih sehat dan beretika. Namun, pada praktiknya, aturan ini justru banyak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memidanakan seseorang. Dalam perjalanannya, pasal-pasal yang tertuang dalam UU ITE ini justru menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Sebab itulah, Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat pedoman interpretasi pelaksanaan UU ITE, khususnya terkait pasal-pasal yang dianggap multitafsir, yaitu Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 29. Jokowi meminta aparat lebih berhati-hati dalam menerjemahkan dan memproses kasus pidana dengan pasal-pasal tersebut.

Presiden Joko Widodo. [Foto : Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Kepresidenan]

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberi rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena di sinilah hulunya, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” jelas Jokowi di Istana Negara, Senin, 15 Februari 2021.

Selama pasalnya ada dan karena pasalnya itu membuka peluang tafsir yang sangat luas, penggunanya adalah kelompok-kelompok yang punya kuasa. Di situ rentan terhadap ketidakadilan.”

Jokowi mengatakan kasus pemidanaan menggunakan UU ITE semakin marak selama tiga tahun terakhir. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, masyarakat saling melaporkan satu sama lain menggunakan UU yang lahir pada 2008 itu. Namun data menunjukkan hal yang berbeda. Kasus pemidanaan dengan UU ITE justru lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, bukan di antara masyarakat.

Data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menunjukkan 70 persen kasus pemidanaan dengan UU ITE justru dilakukan oleh pemerintah, aparat, dan pengusaha. Sementara itu, sisanya 29 persen dilakukan oleh orang awam dan 1 persen tidak jelas. Polisi dan aparatur sipil menjadi aktor yang paling banyak melaporkan kasus-kasus pelanggaran dengan UU ITE. Catatan SAFEnet menunjukkan ada setidaknya 21 kasus pemidanaan hak berekspresi daring yang dilakukan aparat pada 2018-2019.

Jumlahnya kemudian sempat nihil pada awal 2020, sebelum diterbitkannya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber. Telegram yang diterbitkan pada April 2020 itu berisi instruksi mantan Kapolri Jenderal (Purnawirawan) Idham Azis kepada jajarannya untuk menindak siapa pun yang melakukan penghinaan terhadap penguasa dan pejabat pemerintah.

Nah, sejak terbitnya Surat Telegram Kapolri itulah, kasus-kasus pelaporan UU ITE oleh polisi pun kembali marak. Tercatat, hanya dalam tempo empat bulan, September-Desember 2020, sudah ada 11 kasus yang dilaporkan polisi atas pelanggaran UU ITE. Pasal yang banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.

Namun Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menyebut banyaknya pelaporan UU ITE atas nama polisi ini bukan hanya dipicu telegram Kapolri semata, melainkan karena memang produk hukumnya sendiri yang tidak jelas. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berisi aturan soal ujaran kebencian dan permusuhan kepada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Frasa ‘antargolongan’ inilah yang kerap dimaknai secara beragam oleh pihak-pihak tertentu, termasuk aparat dan pemerintah untuk memidanakan seseorang. Secara hukum, langkah itu tidak salah karena sudah ada dasar hukumnya. Karena itu, kata Damar, kasus-kasus pemidanaan oleh pemerintah atau aparat akan terus terjadi selama pasal-pasal karet di UU ITE tetap ada.

“Selama pasalnya ada dan karena pasalnya itu membuka peluang tafsir yang sangat luas, penggunanya adalah kelompok-kelompok yang punya kuasa. Di situ rentan terhadap ketidakadilan,” terang Damar kepada detikX, Rabu, 24 Februari 2021.

Sementara itu, mantan komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai banyaknya pelaporan oleh polisi terkait UU ITE ini terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, polisi mewakili aspirasi masyarakat. Kedua, aparat telah menjadi alat kekuasaan. Dua kemungkinan ini perlu diuji ulang untuk mengetahui bagaimana sebetulnya sikap Polri terhadap penindakan UU ITE. Jangan sampai, kata dia, yang bergulir di masyarakat justru dugaan bahwa Polri telah menjadi alat kekuasaan untuk memidanakan para pengkritik pemerintah.

Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto. [Foto : Dok Pribadi]

“Itu memang betul-betul menjalankan aspirasi publik atau aspirasi orang lain? Saya dalam hal ini berbaik sangka saja bahwa ketika ada anggota Polri yang melaporkan orang lain dengan Undang-Undang ITE, sebetulnya dia mewakili perasaan masyarakat,” tutur Adrianus kepada detikX pekan lalu.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan banyaknya penindakan dan pelaporan UU ITE oleh anggota Polri ini disebabkan oleh pola pikir penyidik yang masih menempatkan penegakan hukum sebagai premium remedium, bukan ultimum remedium. Akibatnya, banyak laporan masyarakat ataupun laporan polisi sendiri terkait UU ITE yang tetap diproses tanpa mengedepankan tindakan preventif dan pencegahan. “Sehingga memunculkan kritik kriminalisasi,” jelas Poengky kepada detikX melalui pesan tertulis pekan lalu.

detikX sudah menghubungi Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi dan Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono untuk mencari tahu bagaimana sikap Polri dalam penerapan UU ITE. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, keduanya belum menjawab pesan maupun merespons panggilan telepon detikX.

Walau demikian, Polri sebetulnya telah menunjukkan sikapnya terhadap UU ITE melalui Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam SE ini, Listyo meminta jajarannya mulai mengedepankan restorative justice dan langkah damai dalam penyelesaian perkara UU ITE. Dia juga meminta agar tidak lagi menahan tersangka UU ITE jika yang bersangkutan sudah meminta maaf. “Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium),” demikian bunyi SE tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. [Foto : Hanif Mustafad/detikcom]

Terlepas dari itu, pemerintah sebetulnya mengakui penggunaan UU ITE memang banyak digunakan oleh pihak-pihak yang punya kuasa, tapi untuk tidak menyebutnya sebagai penguasa. Ketua Subtim 1 Kajian UU ITE Henry Subiakto mengatakannya sebagai orang-orang yang berada pada struktur sosial teratas. Kalimat itu digunakan Henry untuk meyakinkan bahwa kasus pemidanaan dengan UU ITE lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Bukan masyarakat dengan penguasa atau sebaliknya. “Biasanya memang begitu, yang lebih tinggi yang melaporkan,” pungkas Henry.


Penulis: Fajar Y Rasdianto
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

Sumber: Detik.com