Home / Berita Kompolnas / Menanggapi Polemik Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berasal dari Polri: Mari Berekspresi Positif

Menanggapi Polemik Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berasal dari Polri: Mari Berekspresi Positif

ilustrasi.
ilustrasi.

Pertama-tama perlu untuk mengingat keberlakuan Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 :

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 131 ayat (4) PP 49/2008 : Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

Kemudian aturan ini ternyata dijabarkan dalam Permendagri 74/2016 yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri 1/2018.

Dalam Permendagri 1/2008 tidak diatur bahkan disebutkan larangan bagi Polri atau TNI untuk menjadi Pjs Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati), karena yang diatur hanya secara umum pada perubahan dari Permendagri 74/2016 ini diantaranya adalah dalam pasal 4 ayat (2) yaitu :
Pjs Gubernur dapat berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah Propinsi.

Dalam hal ini yang membedakan kedudukan seorang ASN dan anggota Polri dalam pengisian Jabatan Tinggi Madya sbg Pjs Gubernur yang merupakan jabatan administrasi adalah keberlakuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 jo Pasal 109 UU 5/2014, bahwa untuk menduduki jabatan tsb anggota Polri/TNI harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Polri :
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Polri :
Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri

Pasal 109 UU 5/2014 tentang ASN :
(1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
(3) Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pertanyaan pertama apakah Pj Kepala Daerah telah melalui uji kompetensi, proses yang terbuka dan kompetitif?

Penjelasan Pasal 109 ayat (3) UU 5/2014 tentang ASN :
Yang dimaksud dengan “Instansi Pemerintah tertentu” adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah tersebut di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua pasal ini adalah kelanjutan dari jiwa reformasi Polri/TNI spt teruang pada Tap MPR 6 dan 7 tahun 2000.

Pasal 10 ayat (3) Tap MPR 7/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri :
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kedudukan aturan antara Permendagri-UU-Tap MPR jika ditinjau berdasarkan pembentukan dan penerbitan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 :
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa *Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*

Pertanyaan berikutnya, apakah Permendagri 1/2018 bertentangan dengan UU 2/2002, UU 5/2014 dan Tap MPR 7/2000 ?

Jika bertentangan dan ada pihak yang tidak setuju upaya hukumnya, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 :
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan terhadap Keputusan pengangkatan Pjs Kepala Daerah sendiri adalah produk dari Pejabat TUN yang masuk dalam ranah Peradilan TUN.

Sementara, untuk mengetahui apakah ada perbuatan Maladministrasi, maka perlu di kaji lebih lanjut, diantarnya apakah Permendagri atau Keputusan TUN tersebut menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 37/2008 tentang ORI :
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pertanyaan terkahir, apakah faktor keamanan menjadi alasan yg mendasari Pj Kepala Daerah yg merupakan Perwira Tinggi Polri aktif?

Kalau permasalahannya keamanan, atau seandainya faktor keamanan menjadi alasan, mengapa tidak Polda saja diperkuat? Kenapa harus Jawa Barat, padahal berdasarkan indeks kerawanan Pilkada yg diterbitkan Polri, Jawa Barat urutan ke empat setelah Kalbar, Papua dan Sumut?

Apakah memang Kapolda Jabar, bersama jajarannya masih dianggap kurang mampu mengamankan Pilkada? Nah bagaimana pula dengan Pangdam dan jajrannya, apakah masih tdk cukup untuk memberikan bantuan kepada Kapolda sehingga harus salah satu Perwira Tinggi Polri aktif yang menjadi Pj Kepala Daerah?

Poin terakhir, perlu dijadikan pembelajaran buat kehati-hatian bahwa walaupun pengangkatan Plt Gubernur berasal dari Perwira Tinggi Polri aktif di tahun lalu dianggap sukses menjalankan amanahnya, akan tetapi perlu disadari bersama bahwa yg sesungguhnya pengangkatan Plt tahun lalu tersebut telah bertentangan dg Pasal 4 ayat (2) Permendari 74/2016, yg dalam Permendagri tsb malah hanya mengkhususkan Plt dari lingkungan Kemendagri dan Pemprov saja. Bukan atau tidak ada dasar Plt berasal dari salah satu pejabat (Perwira Tinggi Polri aktif) dari Kemenkopolhukam.
Untung saja pd saat itu tdk ada gugatan dan konflik. Hanya saja yg mungkin masih tersisa adalah pontensi timbulnya permasalahan hukum, bagaimana dg keputusan pejabat TUN saat itu sbg dampak dari pengangkatan Plt yang tdk sesuai Permendagri 74/2016?

Ini bukan sekedar isu netralitas dan politik, ataupun suksesi kekuasaan kepala daerah, tapi ini adalah ujian bagi seluruh Bangsa Indonesia, bagaimana dengan arif, bijaksana, adil dan beradab dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dihadapan hukum pada konteks Negara Hukum Pancasila, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi marilah berbangsa dan bernegaralah yang adil dan beradab sesuai Pancasila, tidak perlu melakukan aksi-ekspresi yang tidak pantas apalagi menyebarkan Hoax, jika tidak setuju dengan pengangkatan Pj Kepala Daerah berasal dari Polri.

Indonesia, 27-Januari-2018 update 17-Juni-2018
Anak Bangsa
Andrea H Poeloengan

 

Sumber: Anas Baidowi – mv.beritacenter.com – 18/06/2018 13:00

Link: https://mv.beritacenter.com/news-171462-menanggapi-polemik-penjabat-pj-kepala-daerah-yang-berasal-dari-polri-mari-berekspresi-positif.html