Home / Berita Polri / Masyarakat Diingatkan Tidak Gadaikan Hak Politik dengan Money Politic

Masyarakat Diingatkan Tidak Gadaikan Hak Politik dengan Money Politic

Kapolda NTB Brigjen Polisi Drs. Firli, M.Si. (foto http://rri.co.id)
Kapolda NTB Brigjen Polisi Drs. Firli, M.Si. (foto http://rri.co.id)

KBRN, Mataram : Tahapan kampanye pilkada serentak, 27 Juni 2018 dinilai beberapa kalangan sangat rawan terjadinya money politic. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan para calon peserta kontestan pilkada sangat ketat, memicu terjadinya money politic.

Mengantisipasi hal itu, Kapolda Brigjen Polisi Drs. Firli, M.Si, Selasa (13/2/2018) pagi disela-sela acara rapat pleno KPU NTB pengambilan nomor urut pasangan calon berharap seluruh pasangan calon baik pasangan calon gubernur NTB, pasangan calon bupati Lombok Barat dan pasangan calon bupati Lombok Timur serta calon walikota Bima tidak melakukan pratek money politik atau jual beli suara.

Pada saat kampanye pilkada yang akan digelar 15 Pebruari 2018, akan diawasi ketat agar tidak terjadi money politic.

“Saya minta kepada seluruh pasangan calon, seluruh tim sukses tidak ada yang jual beli suara,” harap Kapolda.

Demikian juga kepada masyarakat, agar tidak menggadaikan hak politiknya. Sebab jika ada satu suara yang menerima money politic sebesar Rp100.000,- maka dia hanya menerima Rp 54 perhari selama 5 tahun. Meski bayaran Rp200.000,- berarti hak suaranya dibeli seharga Rp114 perhari selama 5 tahun. Hal ini juga tentu masih jauh dibawah UMR.

“Saya mewanti-wanti masyarakat agar tidak mengadaikan hak politiknya,” tegasnya.

Firli menegaskan, Tim Cyber Crime yang dikomando oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dalam hal ini bekerjasama dengan pihak KPU, Bawaslu mengawasi secara khusus dugaan-dugaan terjadinya praktek money politic selama tahapan pelaksanaan pilkada serentak berlangsung.

Penanganan politik uang sesuai regulasi dapat diawasi mulai dari tahapan sampai pada pemungutan suara oleh petugas pengawas pemilih atau Bawaslu.

Sanksi berat bagi mereka yang sengaja memberikan uang kepada pemilih untuk memilih salah satu kandidat atau pasangan calon tertentu. Ganjaran pembatalan sebagai calon peserta pilkada sesuai mekanisme aturan yang ditetapkan pihak KPU.

Penanganan politik uang sesuai regulasi dapat diawasi mulai dari tahapan sampai pada pemungutan suara oleh petugas pengawas pemilih atau Bawaslu.

Keinginan Kapolda bersama semua elemen masyarakat dan bangsa, untuk menyelenggarakan pilkada yang aman, damai, lancar, sukses dan demokratis.

Para pasangan calon sudah melihat ketulusan dari pihak Polda NTB bersama aparat TNI, penyelenggara pilkada KPU dan Bawaslu serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan pilkada damai di NTB.

Menurut Kapolda Firli, daerah Nusa Tenggara Barat yang sudah sangat aman dan nyaman merupakan modal untuk mencapai kemajuan.

“Jadi jangan karena ada penyelenggaraan pilkada, kita konflik. Tentu daerah akan mengalami kemunduran lagi,” pungkas Kapolda. (ZA)

 

Sumber:
[Zainal Arifin – rri.co.id – 13 February 2018 10:31 WIB] http://rri.co.id/post/berita/490524/pilkada_serentak/masyarakat_diingatkan_tidak_gadaikan_hak_politik_dengan_money_politic.html