Home / Berita Kompolnas / Konflik di Bima, Ini Rekomendasi Kompolnas kepada Polda NTB

Konflik di Bima, Ini Rekomendasi Kompolnas kepada Polda NTB

Mataram – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan mendukung seluruh langkah yang ditempuh Polda NTB dan Polres Bima dalam meredam konflik. Beberapa catatan dan rekomendasi diberikan Kompolnas kepada Polda NTB.

Komisioner Kompolnas, Andrea H. Poeloengan mengatakan pihaknya mendukung seluruh langkah yang dilakukan Polda NTB dan Polres Bima khususnya dalam meredam konflik beberapa waktu lalu. Ia berharap kedepan Polda NTB melakukan langkah preventif dalam mengantisipasi terjadinya potensi konflik.

“Secara keseluruhan Kompolnas berterima kasih atas cepat tanggapnya Polda NTB dalam menangani konflik sosial sehingga bisa segera reda kondisinya,” kata Andrea kepada wartawan, Sabtu, 17 Juni 2017.

Kendati mengapresiasi langkah Polda, Kompolnas juga memberikan catatan dan rekomendasi terkait penanganan konflik itu. Maraknya peredaran obat terlarang tramadol menjadi perhatian Kompolnas.

Menurut Andrea, obat terlarang seperti tramadol menjadi salah satu problem yang harus ditangani. Pihaknya kemudian meminta Ditnarkoba Polda NTB memberikan perhatian khusus terhadap peredaran tramadol. Menurut Andrea tramadol sudah menjadi bahaya laten di Bima. Bahkan tramadol sudah dikonsumsi oleh anak-anak.

Kasus berita hoax, penyebaran kebencian fitnah, dan hal-hal yang memprovokasi melalui media sosial juga tidak luput dari perhatian. Kompolnas merekomendasikan agar Polda NTB segera menindaklanjuti perkara itu. Andrea meminta Polda NTB mengumpulkan barang bukti yang cukup dan meningkatkannya ke tahap penyidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kompolnas menduga ada beberapa pelaku yang perlu dijerat dengan UU ITE. “Untuk hoax ini biar jangan menjadi penyakit memang penegakan hukum harus segera dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, terhadap tersangka kerusuhan, Kompolnas menginginkan agar tersangka yang terlibat khususnya yang menggunakan senjata api rakitan dan panah segera diproses di Polda NTB. Terkait senjata rakitan, Kompolnas menghimbau untuk menghentikan produksi dan menyerahkan senjata rakitan yang ada kepada Polres. Menyikapi maraknya senjata api rakitan, Kompolnas merekomendasikan Polda NTB untuk melakukan operasi besar-besaran.

Jika ada oknum perangkat pemerintahan yang terlibat dalam konflik, perlu dilakukan penegakan hukum berdasarkan hukum administrasi negara maupun pertanggungjawaban pidana.

“Pidana misalnya kenakan pasal 53 percobaan, pasal 55, 56, pasal 87, 88 KUHP itu pemufakatan jahat,” ungkapnya.

Kompolnas mengaku akan sangat bahagia bila oknum perangkat pemerintahan yang terbukti terlibat dalam konflik dapat ditindak dan diproses secara hukum.

(bur/suarantb.com)