Home / Berita Kompolnas / Kompolnas Soroti Pembubaran Seminar 65 oleh Polri

Kompolnas Soroti Pembubaran Seminar 65 oleh Polri

Jakarta – Jajaran kepolisian pada Sabtu (16/9) kemarin melakukan pembubaran terhadap Seminar 65 yang digelar di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu mengundang tanda tanya, karena polisi tak memiliki alasan jelas untuk pembubaran itu.

Kompolnas menyoroti langkah Polri itu berupaya menerobos masuk Sabtu (16/9), dan menilai bila ada kesalahan yang dilakukan oleh polisi dalam penertiban seminar itu.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyoroti tiga hal pasca insiden penundaan acara seminar 65. Yang pertama Poengky melihat polisi salah kaprah menghentikan acara seminar 65 dengan alasan tidak ada izin.

Menurut dia, acara seminar berada di dalam ruangan LBH sehingga boleh tanpa izin. “Itu bukan acara keramaian yang memerlukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian,” ucap dia, Minggu (17/9).

Dia menyebut bila acara yang digelar LBH merupakan acara yang baik. LBH merupakan organisasi yang berusaha mencerdaskan publik dan membela kaum yang tidak mendapat keadilan.

Hal itu kata dia sudah terbukti lantaran dirinya pernah berhubungan dengan YLBHI maupun LBH di Surabaya sebelum menjadi Komisioner Kompolnas.

Kemudian, Poengky menyoroti kesalahan polisi dalam menjaga ketertiban. Dia mengatakan, polisi seharusnya melindungi dan mengamankan acara Seminar 65, bukan dengan menutup acara.

Dirinya beralasan, seminar 65 merupakan acara publik dan polisi harusnya melindungi proses berjalannya seminar, apalagi hingga munculnya kelompok yang mengklaim anti-komunis yang bisa saja langsung bertindak anarkis. “Seharusnya aparat kepolisian dapat melindungi peserta seminar dari ancaman kelompok-kelompok tersebut,” tegas Poengky.

Lalu yang ketiga, polisi harus bersikap adil karena kegiatan di LBH merupakan bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan pendapat. Hal tersebut dilindungi HAM.

Apabila mereka dilarang, seharusnya kelompok yang pro-kekerasan tidak boleh memaksakan kehendak untuk membubarkan paksa aksi.

Dia takut langkah Polri akan berimplikasi pada citra pemerintahan. Dia mengingatkan, pemerintah dulu sudah menginginkan adanya rekonsiliasi dalam kasus 65. Seharusnya pemerintah mendukung program tersebut, bukan dengan menutup acaranya.

[elf/JPC/Minggu, 17 Sep 2017 15:16 | editor : Mochamad Nur] https://www.jawapos.com/read/2017/09/17/157709/kompolnas-soroti-pembubaran-seminar-65-oleh-polri