Home / Berita Kompolnas / Kompolnas Soal Rencana Komjen Sigit Tilang ETLE: Harus Diterapkan hingga Pelosok

Kompolnas Soal Rencana Komjen Sigit Tilang ETLE: Harus Diterapkan hingga Pelosok

PERISTIWA | 20 Januari 2021 18:31

Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti mengatakan, baik rencana Komjen Listyo Sigit Prabowo yang akan menghilangkan sistem penilangan polisi lalu lintas (Polantas) terhadap pengendara yang melanggar. Sebagai gantinya penegakan hukum berbasis elektronik seperti tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan dimaksimalkan

“Itu sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan e-tilang (ETLE), maka potensi suap atau pungli kepada oknum anggota akan hilang. Modernisasi Kepolisian harus bisa diterapkan hingga ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/1).

Namun demikian, dia mengingatkan, rencana tersebut memiliki tantangan ketika memasuki daerah yang masih minim teknologi, termasuk jaringan internet. Oleh sebab itu, Poengky menyarankan, agar penerapan tilang ETLE dilakukan secara bertahap dimulai dari kota-kota besar.

“Tantangannya di daerah-daerah yang teknologi internetnya masih belum bagus. Untuk itu bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah yang teknologi internetnya bagus, misalnya di kota-kota besar dan ibukota provinsi,” jelasnya.

Agar memudahkan realisasi tilang ETLE, Poengky menyarankan agar Polri saling bekerjasama baik dengan Pemda maupun masyarakat untuk mengintegrasikan CCTV yang terpasang ke jaringan Command Center Polri dapat memantau pelanggaran lalu lintas.

“Sehingga diharapkan ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Polda agar CCTV Pemerintah Daerah dan CCTV milik masyarakat dapat diintegrasikan dengan Command Center. Hal ini tidak saja dapat membantu memonitor lalu lintas, tetapi juga dapat digunakan untuk memantau kamtibmas di wilayah,” jelasnya.

Akan tetapi, Poengky memandang jika rencana penerapan tilang ETLE baru bisa diterapkan secara bertahap dan belum bisa menggantikan secara keseluruhan tilang langsung dalam waktu dekat, apabila di terapkan dengan skala nasional.

“Boleh dilakukan (tilang langsung) di daerah yang sulit jaringan internetnya. Tapi Di daerah-daerah metropolitan yang jaringan internetnya bagus, ya pakai e-tilang,” ujarnya.

Rencana Pemaksimalan ETLE

Sebelumnya, Calon kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri mendukung inovasi dan industri kreatif yang memberikan kontribusi kepada perubahan dan kemajuan kemajuan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, secara bertahap Kepolisian RI akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

Sigit mengatakan, tujuan lain dari mengoptimalkan ETLE yaitu untuk mengantisipasi penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan anggota saat proses penilangan secara langsung.

“Mekanisme ETLE itu untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan, menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan penilangan,” kata Sigit saat Fit and Proper Test di hadapan komisi III DPR RI, Rabu (20/1).

Nantinya, lanjut Sigit, Polantas yang bertugas di lapangan hanya perlu mengatur lalu lintas saja tanpa melakukan penilangan jika ada pengendara yang melanggar aturan. Sebab, para pelanggar tersebut sudah otomatis tertilang dengan ETLE. Dia pun berharap, hal itu bisa mengubah ikon atau wajah Polri menjadi lebih baik lagi khususnya bagian lalu lintas.

“Saya harap kedepannya anggota lalu lintas turun di lapangan untuk mengatur lalu lintas, tidak perlu menilang,” ujarnya.

“Kita harapkan hal ini menjadi ikon perubahan perilaku Polri. Khususnya di sektor pelayanan lini terdepan yaitu di lalu lintas,” ujarnya.

Untuk mengurangi adanya penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan anggota Polri itu, dia juga bertekad untuk menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 ini, dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri. Namun, kata dia, yang pertama kali harus dilakukan yaitu meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM Polri, dan pengelolaan SDM yang humanis.

“Bukan hanya itu, peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja serta perluasan kerjasama pendidikan dengan negara luar juga perlu,” ujarnya.

(mdk/fik)