Home / Berita Kompolnas / Kompolnas: Setiap Anggota Polri Wajib Dahulukan Harkamtibmas

Kompolnas: Setiap Anggota Polri Wajib Dahulukan Harkamtibmas

JAYAPURA – Kompolnas Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto menyebutkan, setiap anggota polri jajaran Polda Papua dan Polda Papua Barat untuk tetap wajib melakukan Harkatibmas di wilayah hukumnya.

“ Harkatibmas wajib didahulukan setiap Polri dengan mengutamakan perlindungan pengayoman, dan pelayanan masyarakat,” ungkap Bekto Suprapto dalam Workshop Kompolnas tentang Hak Azasi Manusia untuk Polda Papua dan Papua Barat di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (28/11/17).

Tindakan Harkatibmas, kata Bekto, merupakan nomor satu yang harus dilakukan karena di Papua memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus tentang keberpihakan Orang Asli Papua.

“ Tindakan terakhir yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dan itu sudah tertuang dalam undang-undang dasar 1945,” katanya.

Bekto menegaskan, penegakkan hukum bisa dilakukan secara berbeda-beda. Misalnya, bila terjadi tawuran tidak bisa harus langsung ditangani atau langsung ditangani.

“Ada cara yang harus dilakukan agar situasi tawuran tidak membuat situasi tidak kondusif. Misalnya, jika situasi tidak bisa dihentikan maka pelaku diambil gambar dan setelah situasi tenang baru ditangkap. Jadi Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluar untuk bisa menghadapi masalah,” tukasnya.

Namun lanjut Bekto, tidak semua situasi yang dihadapi petugas polisi dilapangan dapat dirumuskan dalam aturan termasuk dalam Undang-Undang dan aturan. Untuk itu, di dunia manapun pun polisi memberikan kewenangan diskresi, polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

“ Itu tertuang dalam Pasal 18 UU Nomor 02 Tahun 2002. Di mana polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” paparnya.

Ia mencontohkan, dari pengalaman Komandan Brimob di wilayah Paniai, AKP Ferdinan memiliki jiwa kepolisian tergugah tapi tidak bisa buat apa-apa ketika terjadi kasus Paniai kala itu.

“ Jika saat itu AKP Ferdinan melakukan tindakan sesuai aturan maka yang terjadi HAM. Saya beritahu tindakan yang dilakukan AKP Ferdinan sudah sesuai dengan tujuan UU kepolisian di Paniai, sudah melakukan diskresi meski sudah menangis karena tidak melakukan tindakan penegakkan hukum,” katanya.

Konstitusi UU Dasar 1945 Pasal 40 tugas utama polisi adalah Harkamtibmas, yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
“nah kalau saat itu Fredinan menembak maka yang terjadi bukan melihat kamtibmas tapi membuat situasi tidak tertib dan tidak kondusif,” ujarnya.

Oleh karena itu, perlindungan pengayoman, pelayanan masyarakat merupakan tindakan yang harus lebih diutamakan. Namun penegakkan hukum adalah tugas pokok yang terakhir.“ itu sudah tertuang dalam uud 1945,” katanya.
[Ridwan – pasificpos.com – Selasa, 28 November 2017 21:36] https://www.pasificpos.com/item/21221-kompolnas-setiap-anggota-polri-wajib-dahulukan-harkamtibmas