Home / Berita Kompolnas / Kompolnas Sambut Baik Virtual Police di SE Kapolri Soal UU ITE

Kompolnas Sambut Baik Virtual Police di SE Kapolri Soal UU ITE

Lisye Sri Rahayu – detikNews

Selasa, 23 Feb 2021 05:51 WIB.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai penanganan perkara UU ITEKompolnas meminta agar edaran Kapolri itu dijalankan dengan baik oleh jajaran di lapangan.

Poengky Indarti (Foto: Ari Saputra)

“Kami melihat Surat Edaran Kapolri adalah pelaksanaan dari arahan Presiden agar Polri selektif dalam melaksanakan penegakan hukum terkait UU ITE. Surat edaran ini merupakan pedoman yang harus dipelajari, dipahami dan dilaksanakan penyidik Polri,” kata anggota Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Poengky mengatakan SE itu dikeluarkan guna mengedepankan tindakan preemtif dalam menangani perkara UU ITE. Selain itu, ada upaya untuk mengedepankan mediasi dalam penegakan hukum.

“Agar mengedepankan tindakan preventif preemtif dalam menangani laporan terkait UU ITE, serta mengedepankan mediasi dan restorative justice dalam penegakan hukumnya,” tutur dia.

Poengky berharap SE itu dilaksanakan dengan baik. Dia juga berharap ada edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan UU ITE.

“Kami menyambut baik adanya edukasi pada masyarakat dengan menggunakan virtual police. Kami berharap Surat Edaran Kapolri dapat dilaksanakan dengan baik,” kata dia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menerbitkan surat telegram berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian. Dalam surat telegramnya, Kapolri membagi dua jenis tindak pidana siber terkait ujaran kebencian.

Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Listyo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

“Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium), dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara,” bunyi surat itu seperti dilihat detikcom, Senin (22/2). (lir/knv)

Sumber: Detik.com