Home / Berita Kompolnas / Kompolnas: Pihak Mana pun Jangan Menekan Polri

Kompolnas: Pihak Mana pun Jangan Menekan Polri

Jakarta – Kompolnas angkat topi pada jajaran kepolisian yang berjaga dalam aksi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia menuntut proses pidana terhadap Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama yang diduga telah melakukan penistaan agama Jumat (4/11).

Khusus untuk aksi di Jakarta yang sebenarnya berlangsung damai, akan tetapi kemudian berubah menjadi ricuh di beberapa titik setelah Isya, maka ada beberapa hal yang digarisbawahi Kompolnas.

“Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi kepada aparat Polri yang sudah berusaha mempersiapkan dan bekerja sangat baik (Mandiri, Profesional, Modren) dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif, preemtif, preventif dan menjadikan upaya represif sebagai upaya terakhir,” kata Kompolnas dalam rilisnya Sabtu (5/11).

Kompolnas juga sangat apresiasi untuk unjuk rasa damai sampai dengan sore hari, walaupun menyayangkan terjadinya kericuhan malam hari dan adanya aksi penjarahan di Penjaringan.

“Terhadap kericuhan, penjarahan dan kerusuhan tersebut, Kompolnas mengimbau dan mendorong agar Bareskrim melakukan penyelidikan, untuk menemukan dan mengungkap pelaku-pelakunya, termasuk yang diduga menjadi provokator ataupun aktor intelektual,” lanjut rilis itu.

Terhadap pemberitaan bahwa kerusuhan diawali dengan adanya tembakan dari oknum anggota Polri, hingga pemberitaan tentang perintah berhenti menembak oleh Kapolri yang diduga tidak dipatuhi oleh anggotanya, maka Kompolnas mengimbau dan mendorong agar Div Propam Polri melakukan penyelidikan untuk mengusut hingga tuntas.

Selain itu, Kompolnas menyerahkan dan mempercayakan penuh proses penegakan hukum dugaan penistaan, sesuai dengan aturan berlaku dan profesionalitas Polri yang modern dan mandiri.

“Kompolnas mengimbau agar tidak ada pihak manapun juga yang menekan Polri dalam proses penegakan hukum, termasuk membatasi waktu penanganan kasus dugaan penistaan agama, yang sesungguhnya pembatasan waktu tersebut bertentangan dengan KUHAP dan Perkap 14 tahun 2012, dan hal tersebut dapat diduga sebagai upaya intervensi penegakan hukum,” tambah rilis itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan sudah ada kesepakatan antara perwakilan para demonstran dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh calon Gubernur DKI Petahana Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, akan diproses dalam dua minggu.