Home / Berita Kompolnas / Kompolnas Menilai Kapolda Metro Jaya Pantas Dicopot

Kompolnas Menilai Kapolda Metro Jaya Pantas Dicopot

Oleh: Rido Lingga, S.Kom Editor: Miechell Octovy Koagouw  18 Nov 2020 20:10

KBRN, Jakarta: Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI, Poengky Indarti menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, sudah tepat.

Karena Nana dianggap tidak mampu mengantisipasi kerumunan massa pendukung Rizieq Sihab saat kedatangannya ke Indonesia, 10 November 2020 lalu. 

“Sudah tepat itu langkah Kapolri yang mencopot Kapolda karena tidak menindak kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) dimana mereka telah melanggar protokol kesehatan Covid-19 hingga berulang-ulang,” kata Poengky kepada RRI melalui telepon seluler di Jakarta, Rabu (18/11/2020). 

Karena, kata Poengky, informasi mengenai kepulangan HRS ini sudah diketahui oleh pihak Kepolisian.

Tetapi kemudian lalai dalam melakukan tindakan preventive, preemtive dengan cara berkoodinasi dengan pemerintah daerah atau bahkan dengan panitia. 

Kan ada analisa inteijen, koordinasi apa yang dilakukan oleh Kapolda kepada Gubernur ini harus dilihat, harus dievaluasi. Terus kemudian, kalau ini sudah terjadi terus, sanksinya apa? Karena kita melihat para pelanggar, massa yang menjemput itu bebas saja melenggang? Bahkan terjadi beberapa kali peristiwa keruman setelahnya,” katanya 

Ada sanksi yang menanti bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan untuk ditindak oleh Kepolisian.

Sesuai UU No 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di pasal 93 disebutkan pelanggar protokol kesehatan dikenai denda maksimal Rp100 juta dan hukuman penjara 1 tahun. 

“Oleh karena itu, kepada semua pihak itu mesti harus melaksanakan aturan tersebut, termasuk juga Kapolri menegaskan kepada bawahannya. Jadi kepada para kapolda misalnya diwajibkan untuk menaati aturan ini dan kemudian juga kepada anggota-anggota yang lain di internal Polri harus menaati,” ucapnya.

Selain kerumunan massa saat penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta, ada peristiwa-peristiwa yang melibatkan banyak kerumunan lainnya.

Yaitu kerumunan saat, HRS menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Agrokultural, Megaendung, Bogor, Jumat (13/11), disusul acara Maulid Nabi dan hajatan pernikanan putri HRS di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11). 

Dampaknya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriad pun ikut dicopot bersama beberapa Kapolres di Jakarta dan Bogor yang dinilai ikut bertanggungjawab atas sikap pembiaran tersebut. 

“Karena sejak masa pandemi Covid-19, bapak Presiden Joko Widodo sudah menegaskan seluruh jajaran pemerintah. Bahwa kita semua harus mengupayakan pencegahan Covid-19 terutama terhadap publik agar tidak berdampak meluas kepada masyarakat,” sambung Poengky. 

“Ada aturan-aturan hukum mulai dari undang-undang sampai peraturan gubernur dan aturan-aturan pendukung yang lain. Di Polri sendiri sejak Maret 2020 Kapolri sudah mengeluarkan Maklumat. Nah, di sini ditegaskan bahwa Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi,” ujarnya. 

Poengky berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Mohammad Fadil Imran. 

“Dari kejadian ini, ke depannya, jangan sampai mereka (Polisi) ada lagi keragu-raguan dalam melaksanakan tugas. Kalau mereka ragu-ragu di lapangan, otomatis rakyat nanti yang jadi korban,” tandasnya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyesalkan kegiatan Rizieq yang kerap menimbulkan kerumunan massa.

Kondisi itu dikhawatirkan bisa berdampak pada semakin bertambahnya kasus Covid-19. 

Rizieq Shihab diminta menahan diri dari keinginan yang mengundang banyak orang yang berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19. 

“Ini suasana dan masa pandemi sangat berbahaya dan masih jauh dari kita bisa kendalikan Covid-19,” kata Rahmad di Jakarta, Jumat (13/11) kemarin.