Home / Berita Kompolnas / Kompolnas Jamin Netralitas Polri dalam Politik

Kompolnas Jamin Netralitas Polri dalam Politik

Untitled-3-735x400Jakarta – Selama bulan Februari 2018, Kompolnas telah melakukan kunjungan ke Mabes Polri dan Polda di berbagai provinsi untuk melakukan supervisi pengamanan Pilkada serentak 2018. Dari hasil pemantauan dengan turun langsung ke lapangan, anggota Kompolnas, Ir. Dede Farhan Aulawi, S.E., M.M., berpendapat, sejauh ini pihaknya menjamin Polri sudah profesional dan netral dalam Politik. Anggota Polisi bisa profesional dan netral dalam bertindak, baik dalam jabatan struktural atau saat ditugaskan di tempat lain. Termasuk dalam pengamanan tahapan Pilkada serentak 2018.
Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengusulkan dua perwira tinggi (Pati) Polri sebagai pelaksana tugas ataupun pejabat sementara (Pjs) gubernur sempat menimbulkan pro-kontra dan menjadi perdebatan panjang. Silang pendapat ini menurut Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ir. Dede Farhan Aulawi, S.E., M.M., dilatarbelakangi perbedaan pendapat di tengah masyarakat yang lumrah terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. Baik yang setuju maupun yang tidak, sama-sama memiliki tafsir atas dasar hukum penunjukan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengusulkan dua jenderal Kepolisian berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut). Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan diusulkan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan purnatugas pada 13 Juni 2018, dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si., akan menggantikan Tengku Erry yang masa kepemimpinannya habis pada 17 Juni 2018.
Usulan tersebut, lanjutnya, sesuai pernyataan Mendagri yang mengacu pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Pasal 201 UU Pilkada berbunyi, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, sementara Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 mengatakan, “Pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi”.
“Ini sebetulnya bukan penunjukan, tapi baru usulan dari Mendagri kepada Presiden. Dikatakan usulan karena belum ada keputusan atau persetujuan dari Presiden. Di sisi lain, kebijakan Mendagri yang meng usulkan dua perwira tinggi Polri tentu mempunyai landasan hokum yang menurut tafsir beliau dibolehkan,” kata Dede Farhan Aulawi, kepada Majalah Bhayangkara STIK-PTIK belum lama ini.
Mendagri kata anggota Kompolnas kelahiran Tasikmalaya, 27 Apri 1970 ini, menyatakan kalimat “jabatan pimpinan tinggi madya” setara dengan jabatan dua perwira tinggi Polri yang diusulkan Mendagri, yakni setara dengan Dirjen, sehingga Mendagri berpendapat bahwa usulan itu sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Begitu juga juga dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Bahwa merupakan kewenangan Mendagri untuk mengusulkan dengan memilih nama atas pertimbanganpertimbangan tertentu sesuai kebutuhan sepanjang pejabat tersebut memenuhi syarat kedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat termasuk dimungkinan memilih dari Polri.
Hal serupa ungkapnya, sebetulnya sudah pernah terjadi di tahun 2016-2017 dan tidak dipermasalahkan ketika pelaksana tugas gubernur dijabat oleh perwira tinggi TNI atau Polri. Perwira Tinggi TNI yang menjadi Plt di tahun 2017 itu adalah Mayjen TNI Purn Soedarmo yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur Aceh pada Kamis, (27/10/2016), dan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat pada Jumat, (30/12/2016).
Mayjen TNI Purn Soedarmo diketahaui menjadi Plt Gubernur lantaran keikutsertaan Gubernur Aceh defi nitif, dr Zaini Abdullah, sebagai calon gubernur incumbent pada Pilkada Aceh 2017. Zaini Abdullah berpasangan dengan Bupati Aceh Tengah, Ir Nasaruddin MM. Seharusnya saat Zaini cuti kampanye, posisinya akan digantikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Namun, sebagaimana diketahui, Muzakir pun mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur Aceh periode 2017-2022 berpasangan dengan TA Khalid.
Sedangkan Irjen Pol Carlo Brix Tewu dilantik menjadi penjabat gubernur Sulawesi Barat menggantikan Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin yang menjadi pelaksana harian (plh) Gubernur Sulbar. Diketahui, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan wakil Aladin Mengakhiri masa jabatannya telah pada 14 Desember 2017.
Di sisi lain, terhadap yang menolak usulan Mendagri itu, kata anggota Kompolnas masa bakti 2016-2020 ini, juga bisa dibenarkan karena beralasan khawatir akan terjadinya confl ict of interest atau konfl ik kepentingan atas kemungkinan ketidaknetralan Polri, khususnya di Jawa Barat. Sebab Anton Charliyan yang mantan Kapolda Jawa Barat, saat ini menjadi salah satu calon wakil gubernur dari kandidat yang akan berkompetisi di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat pada Juni 2018.
“Sebagian masyarakat kan khawatir Plt Gubernur Jabar yang berasal dari Polri akan tidak netral, tapi inikan masalah persepsi atau masalah pandangan yang belum tentu kebenarannya,” jelasnya.

Namun persepsi itu menurut Dede Farhan Aulawi, sah-sah saja dan tidak bisa dikekang. Sebab selain persepsi, mereka yang menolak juga mempunyai dasar hukum. Selain diatur oleh UUD 1945 dan TAP MPR, netralitas Polri dalam Pilkada juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Pasal ini menegaskan beberapa hal, yakni Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas Kepolisian.
Selain UU Kepolisian, netralitas Polri juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 71 UU Pilkada tersebut, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Penolakan itu juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khusunya Pasal 1 angka 7 dan 8. Angka 7 mengatakan, “Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah”, dan angka 8 berbunyi, “Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”.
“Tidak menutup mata, ada juga teman-teman yang berpendapat berbeda dengan dasar hukum yang dipergunakan Pak Mendagri, yaitu terkait batasan tugas dari otoritas institusi Polri dan TNI. Bahwa polisi di bidang keamanan dan TNI di bidang pertahanan,” tuturnya.
Dengan garis tugas seperti itu, lanjut anggota Kompolnas yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/5/2016) ini, ketika polisi atau TNI aktif ditempatkan di jabatan posisi lain, maka menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan.
“Sekali lagi, perbedaan pendapat demikian sangat lumrah, tapi harus diingat, sampai saat ini kan belum ada penunjukannya. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden, tinggal bagaimana pemerintah merespon perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini sehingga hasilnya dapat diterima kedua belah pihak,” tegasnya.
Polri Sudah Profesional Namun demikian, Dede Farhan Aulawi, berpendapat, netralitas Polisi dalam politik sejuh ini sebenarnya sudah profesional. Polisi bisa netral dalam bertindak, baik dalam jabatan struktural atau saat ditugaskan di tempat lain. Termasuk dalam menjalankan tugas pengamanan Pilkada serentak 2018. Pendapat ini sangat berdasar.
Bahwa selama bulan Februari 2018, Komisioner Kompolnas telah melakukan kunjungan ke Mabes Polri dan Polda di berbagai provinsi untuk melakukan supervisi pengamanan Pilkada serentak 2018. Dari hasil pemantauan para Komisioner Kompolnas dengan turun langsung ke lapangan, Kompolnas menilai Polisi bisa profesional dan netral menjalankan tugas dalam pengamanan Pilkada serentak 2018. “Secara institusional, netralitas Polri bisa dijamin netral dalam menghadapi Pilkada seretak 2018 ini,” tegas anggota Kompolnas mewakili unsur tokoh masyarakat ini.

Kesimpulan seperti itu, ia mencontohkan, dapat ditarik saat Komisioner Kompolnas melakukan kunjungan ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (7/2/2018). Setelah berbincang, melihat dan mencermati, Kompolnas mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Sultra terkait persiapannya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018.
Selain persiapan Polda Sultra dalam pengamanan memang sudah seperti yang diharapkan oleh Kompolnas, Polda Sultra juga terlihat berkomitmen bisa menyeleng garakan pengamanan Operasi Mantap Praja Anoa 2018, terutama untuk Pemilihan Gubernur Sultra, Pilkada
Konawe, Kolaka, dan Baubau. Sehingga terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat yang kondusif dan damai dengan mengedepankan netralitas.
Temuan serupa juga didapat Kompolnas saat melakukan supervisi pengamanan Pilkada serentak 2018 ke Polda Kalimantan Tengah pada Selasa (30/1/2018). Saat itu, Dede Farhan Aulawi diterima langsung oleh Kapolda Kalteng Brigjen Pol Drs. Anang Revandoko yang didampingi Wakapolda Kombes Pol Dedi Prasetyo serta Pejabat Utama Polda Kalteng. Kegiatan yang dilaksanakan di Rupatama Satya Haprabu Mapolda Kalteng itu, juga dalam rangka melakukan pengawasan kinerja Polda Kalteng terkait persiapan pengaman Pilkada serentak tahun 2018.
Tidak sekedar mendengarkan paparan dari para Kabagops terkait pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2018, Kompolnas juga turun kelapangan dengan melakukan kunjungan ke Polres Palangka Raya, Polres Katingan dan Polres Kotawaringin Timur. Tujuannya, untuk memastikan kesiapan Polda Kalteng mengamankan Pilkada di Kalteng. Termasuk dalam hal mengantisipasi potensi-potensi kerawanan Pilkada serentak ini.
“Terkait potensi kerawanan, Polisi sudah memetakan dan mengatisipasi agar tidak terjadi. Hal ini saya ketahui saat melakukan supervisi ke Polda Kalteng, Jawa timur dan Jawa Barat. Begitu juga teman-teman komisioner yang lain,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, Polisi juga sudah memetakan wilayahnya masing-masing, mana yang masuk daerah aman, daerah rawan 1, daerah rawan 2. Termasuk karakteristik dari setiap potensi konfl ik tersebut sehingga antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin.
Antisipasi yang dilakukan Polri setidaknya melalui dua langkah. Pertama, mengantisipasi potensi konfl ik supaya tidak terjadi atau langkah pencegahan (preventif), yakni merupakan usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ada. Tindakan ini dilakukan pihak berwajib sebelum penyimpangan terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian preventif misalnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.
Sedangkan langkah yang kedua adalah upaya represif. Langkah kedua ini diambil Polri pada saat konfl ik terjadi agar dapat dihentikan segera mungkin. “Kalau pun itu terjadi maka Polri sudah membuat skenario-skenario sehingga eskalasi konfl ik tidak melebar atau membesar. Secara prinsip langkah yang paling dikedepankan adalah melakukan pencegahan,” jelasnya.

Promoter sebagai Pedoman
Di sisi lain, agar pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2018 berjalan secara baik, ia menyarankan agar setiap anggota Polri memegang teguh visi Kapolri Jenderal Polisi Prof H M Tito Karnavian, yakni “Terwujudnya Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter), guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”.
Saran berikutnya, setiap anggota Polri harus memegang teguh prinsif netralitas Polri dalam Politik sesuai Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal tersebut menegaskan beberapa hal, yakni (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas Kepolisian.
“Saran saya terkait pengamanan Pilkada ini ada beberapa hal yang pertama Polisi harus memegang teguh karakter yang diharapkan oleh Pak Kapolri yaitu profesional, modern, dan terpercaya,” tegasnya. Artinya, profesional dalam bertindak dan melaksanakan tugas pengamanan Pilkada, termasuk memanfaatkan IT yang dimiliki seoptimal mungkin untuk pelayanan publik lebih baik. Saran lainnya, meskipun peserta Pilkada diantaranya ada mantan petinggi Polri, Polisi harus mampu menjaga teguh amanah dan kepercayaan rakyat untuk tetap netral.
Netralitas menjadi penting bagi polisi karena mereka tidak berkepentingan terhadap siapa pun kontestan yang nantinya terpilih selama proses pemilihan berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan tidak ada pemaksaan hingga akhirnya terpilih pimpinan yang sah secara konsitusi. Termasuk di dalamnya memba ngun komunikasi dan kordinasi dengan seluruh stakeholderpenyelengaraan pemilu di satwil masing-masing.

“Profesionalitas dan netralitas Polri menjadi hal yang sangat penting yang outputnya Polisi akan semakin dipercaya oleh masyarakat,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk memastikan kesiapan jajarannya dalam mengamankan penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang. Meskipun Polri sudah kerap menggelar Simulasi Sistem Pengamanan (Sispam) Kota, Polri juga harus memastikan perlengkapan peralatan yang dimilkinya dalam kondisi baik.

“Sebelum pelaksanaan Pilkada tiba, Polisi harus terus dilatih, dilatih dan dilatih. Termasuk memperhatikan keadaan setiap peralatan yang akan digunakan nanti,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Polri melakukan dan mengikuti sosialisasi terhadap aturan-aturan yang terkait Pilkada baik Undang-Undang Pilkada, Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang terkait Pilkada. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan Pilkada sebagai dasar bertindak dalam pengamanan Pilkada. Misalnya Perkap tentang Penggunaan Kekuataan hingga Perkap tentang Pengendalian Massa.

“Saya yakin teman-teman Polisi semuanya pernah mendengar atau mengetahui hal itu, tapi ada baiknya kembali dipelajari dan diingat karena lupa sudah menjadi sifat manusia,” pesannya.

Hal ini, terangnya, masuk dalam bagian “Polisi Human Factor”. “Polisi Human Factor itu adalah bagaiman cara meminalisir kemungkinan terjadinya human error di lingkungan Kepolisian baik saat melaksanakan pendidikan maupun saat melaksanakan tugas-tugas operasi. Termasuk menghindari miskomunikasi atau miskoordinasi, agar dalam pelaksanaannya nanti benar-benar berada dalam prosedur yang diatur dalam berbagai regulasi. sudin hasibuan/AH

 

Link sumber:

Publikasi May 04, 2018 Bhayangkara

http://www.koranpublikasi.com/2018/05/04/kompolnas-jamin-netralitas-polri-dalam-politik/