Home / Berita Kompolnas / Kompolnas: Densus Antikorupsi Harus Didukung

Kompolnas: Densus Antikorupsi Harus Didukung

Jakarta – Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi oleh kepolisian harus didukung oleh semua pihak karena dinilai dapat memaksimalkan fungsi penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.

“Wacana pembentukan Densus Antikorupsi sangat bagus dan saya berharap dapat segera dilaksanakan serta didukung pendanaannya oleh Pemerintah dengan izin DPR,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, Senin (24/7) di Jakarta.

Menurut Poengky, selama ini aparat kepolisian mempunyai sumber daya berupa para penyidik yang sangat ahli di bidangnya. Kemampuan penyidik itu pun sebenarnya dapat dimaksimalkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi.

“Para penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kebanyakan berasal dari Polri dan terbukti mampu menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Aparat kepolisian tentunya juga sudah diberi kewenangan untuk menangani kasus korupsi. Dengan pembentukan Densus Antikorupsi akan menambah fokus kepolisian sesuai dengan bidangnya, layaknya Densus Antiteror dan lain sebagainya.

“Sehingga dengan pembentukan Densus yang diperkuat dengan dukungan pendanaan yang optimal, pasti akan mampu menyentuh kasus-kasus korupsi di seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas pokok Densus Anti Korupsi, Poengky menyarankan agar Direktorat Tipikor menjadi wadah yang bertanggung jawab mengatur operasional Densus.

“Seperti misalnya Tim Saber Pungli, itu kan tidak merekrut baru, melainkan badan baru yang dipimpin Irwasum atau Irwasda,” ucap Poengky.

Jika nanti ada Densus Antikorupsi maka Dirtipidkor akan ditiadakan, namun personelnya bisa dimasukkan ke dalam struktur Densus. Selain itu Polri juga akan berkolaborasi dengan Kejaksaan, sehingga kasus dapat ditangani cepat karena menggabungkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

“Agar tidak berbenturan dengan kerja KPK, maka besaran nilai kasus Rp 1 miliar untuk KPK dan di bawah Rp 1 miliar untuk Densus. Selain itu jika di daerah KPK kesulitan, bisa bekerja sama dengan Densus,” kata Poengky.

Dikatakan Poengky, untuk kewenangan pengawasan, Kompolnas sendiri siap untuk membantu agar Densus Antikorupsi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. “Nanti kewenangan pengawasan menjadi tanggung jawab Kompolnas dan Komjak,” tutupnya.

[Yeremia Sukoyo/JAS/beritasatu.com/Senin, 24 Juli 2017|14:05 WIB]