Home / Berita Kompolnas / Kompolnas: Beragama Apapun Kapolrinya Tak Ada Istilah Kriminalisasi Ulama

Kompolnas: Beragama Apapun Kapolrinya Tak Ada Istilah Kriminalisasi Ulama

POJOKSATU.id, JAKARTA- Presiden Jokowi telah menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Idham Aziz.

Komjen Pol Listyo Sigit yang merupakan beragama non muslim nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri.

Komjen Pol Listyo Sigit ternyata bukan orang pertama yang beragama non muslim menjadi Kapolri. Kapolri yang beragama non muslim sudah ada sebelumnya, yakni Jenderal Widodo Budidarmo, Kapolri tahun 1974–1978.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, tak ada Undang-undang yang menyekat larangan terhadap non muslim menjadi orang nomor satu di institusi Korps Byangkara.

Bahkan, kata dia, yang terpenting dalam memimpin Korps Byangkara itu adalah prestaai dan integritas. Hal itu telah ada dalam diri Listyo Sigit.

“Konstitusi kita menghormati HAM, termasuk menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang paling penting justru prestasi, integritas, track record,” kata Poengky saat dikonfirmasi Pojoksatu.id, Kamis (14/1/2021).

Poengky lantas menanggapi perihal kabar seliwiran tidak akan mampunya Listyo Sigit menyelesaikan dugaan kasus kriminalisasi ulama, mengingat yang bersangkutan merupakan beragama non muslim.

Menurut Poengky, kriminalisasi ulama itu merupakan bahan gorengan dari kelompok- kelompok tertentu.

“Siapapun Kapolrinya, tidak ada itu kriminalisasi ulama,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Idham Azis.

Usulan nama Kapolri ini tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Pimpinan DPR, Rabu (13/1).

Surpres itu pun langsung diterima Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Hari ini surpres telah kami terima dari presiden yg mana presiden menyampaikan usulan pejabat mendatang tunggal yaitu Listyo,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Menurut Puan, DPR akan langsung memproses surpres usulan nama calon Kapolri itu sesuai mekanisme yang berlaku.

“Proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal Rapim Bamus dan kami akan tugaskan komtig untuk fit and proper, hasilnya akan dibawa ke Rapur untuk dapat persetujuan. Proses ini akan ditempuh 20 hari terhitung hari ini Rabu 13 januari,” jelas Puan.

(fir/pojoksatu)