Home / Berita Kompolnas / Kompolnas Angkat Bicara Soal Pembakaran Polsek Ciracas, Ini Pernyataannya

Kompolnas Angkat Bicara Soal Pembakaran Polsek Ciracas, Ini Pernyataannya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Andrea H Poeloengan angkat bicara merespon kejadian pembakaran Polsek Ciracas pada Rabu (12/12/2018) dini hari tadi.

“Saya sebagai anggota Kompolnas memprihatinkan kejadian yang terjadi di Polsek Ciracas,” katanya melalui sambungan seluler.

“Pertama-tama, saya medoakan agar pak Kapolsek segera pulih dan diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Begitu juga dengan anggota yang luka-luka ringan,” tambahnya.

Menurut Andrea, kejadian ini mencerminkan, hukum bukan lagi sebagai panglima di negeri ini, dan ini membahayakan bagi keutuhan NKRI.

Akan tetapi penegakan hukum, harus juga diikuti dengan pemulihan hubungan interpersonal antar pelaku dan korban, yang terlibat pengerusakan Polsek Ciracas.

“Hal ini tidak dapat dibiarkan, maka bagi seluruh pelaku agar segera ditindak secara hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, walaupun kejadian ini masih diduga pelakunya adalah oknum-oknum berseragam TNI, tapi sudah merupakan sinyal mendesak bahwa TAP MPR NO VII/2000 pasal 3 ayat 4 poin a serta UU TNI NO 34 TAHUN 2004 pasal 65 ayat 2 yang menyatakan, bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

“Hal ini yang sampai sekarang salah satu amanah reformasi TNI belum pernah bisa dijalankan,” ucapnya.

Kendati ada UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, akan tetapi jika dihubungkan perintah UU 34 tahun 2004 juga harus diimbangi dengan pendewasaan personil TNI sebagai subjek hukum dan pendewasaan personil Polri sebagai penegak hukum.

Adanya aturan tentang pemberdayaan peradilan sipil bagi anggota TNI dalam hal pelanggaran pidana non militer, juga jangan sampai membuka ruang potensi konflik baru antara TNI dengan Polri, sebagai akibat dari proses penegakan hukum oleh Polri terhadap anggota TNI yang diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik pidana.

Khusus untuk kejadian di Polsek Ciracas ini, berarti baik Kapolri dan khususnya Panglima TNI, perlu lebih keras lagi membumikan sinergitas kedua lembaga hingga ke anggota yang berpangkat paling bawah,” ungkapnya.

Tak kalah pentingnya, normalisasi dan pemulihan Polsek Ciracas harus segera dilakukan. Lantaran erat kaitannya dengan pelayanan kepada publik.

“Ayo gotong royong, kita bantu pulihkan pelayanan Polsek Ciracas,” katanya. (*)
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Trinilo Umardini