Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953 adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, juga sebagai anggota Kompolnas . Pada 23 Oktober 2019 Ia dipilih kembali pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf. Ia sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II pada periode 2004 – 2009. Ia merupakan politisi PDI-P, berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.

                Pendidikannya adalah sebagai berikut : SR Katolik Sibolga (1959–1965), SMP Sibolga (1965–1968), SMA Katolik Sibolga (1968–1972), Sarjana Fakultas Hukum USU (1978), Master Virginia Commonwealth University (1986), Doktor North Carolina University (1994), Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983- 1984.

         Yasonna memulai karir bekerja sebagai Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.

                Mulai aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983, Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014, Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatra Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2008).

                 Terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatra Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuknya menjadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja 2014-2019. Kariernya sebagai Menteri Hukum dan HAM resmi berakhir pada 1 Oktober 2019, setelah ia melayangkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota DPR periode 2019 - 2024. Tidak lama dilantik sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024 ia kembali mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil rakyat dikarenakan penunjukan kembali dirinya sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo periode 2019- 2024. (*)