Home / Berita Kompolnas / Kesejahteraan Anggota Jadi Prioritas

Kesejahteraan Anggota Jadi Prioritas

JAKARTA — Perbaikan kesejahteraan masih menjadi prioritas Kepolisian Negara RI untuk menunjang peningkatan kualitas dan profesionalitas sekaligus mengurangi perilaku koruptif anggota kepolisian. Untuk itu, berbagai inovasi dilakukan Polri untuk menyiasati keterbatasan anggaran negara guna memenuhi kebutuhan itu. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menekankan, untuk mengurangi perilaku koruptif di lingkungan Polri tidak bisa hanya dengan penindakan kepada oknum di internal Polri. Oleh karena itu, kata Tito, pimpinan Polri secara bertahap terus memperbaiki sistem manajemen operasional serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Ada tiga bidang yang menjadi perhatian terkait dengan kesejahteraan, yaitu tunjangan kinerja, perumahan, dan kesehatan. Untuk meningkatkan penghasilan bersih anggota Polri, kata Tito, peningkatan tunjangan kinerja merupakan hal yang paling realistis untuk dilakukan daripada mengajukan kenaikan gaji yang dapat menimbulkan kecemburuan kementerian/lembaga lain. Tito berharap tunjangan kinerja Polri ditingkatkan dari 53 persen dari gaji pokok menjadi 70 persen. Atas dasar itu, ia telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Dari komunikasi itu, lanjut Tito, Menkeu membuka kemungkinan untuk meningkatkan tunjangan kinerja anggota kepolisian dengan syarat Polri membantu Kementerian Keuangan meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan bea cukai. Komitmen itu, menurut Tito, akan dilakukan Polri dengan memanggil penunggak pajak hingga penegakan hukum terhadap pelanggar bea cukai. Kenaikan tunjangan kinerja pun diimplementasikan bertahap berdasarkan prestasi satuan wilayah karena jika diterapkan sekaligus membutuhkan dana Rp 29 triliun. ”Kami naikkan tunjangan kinerja di tempat-tempat yang zona integritas bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian di tempat yang berprestasi dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tito di sela peresmian Gedung Anton Sudjarwo, Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Jakarta, Kamis (28/12). Berdasarkan dua kriteria itu, tambah Tito, sudah ada sejumlah kepolisian resor (polres) yang menerima tunjangan kinerja hingga 70 persen. Tiga di antaranya berada di Jawa Timur, yaitu Polres Jombang, Jember, dan Sidoarjo. ”Kami harapkan kebijakan ini dapat mendongkrak anggota lain untuk mendapatkan penghargaan serupa. Bahkan, kalau benar-benar bagus (prestasinya), kami harapkan dinaikkan (tunjangan kinerja) hingga 100 persen,” kata Kapolri. Selain tunjangan kinerja, fasilitas perumahan juga menjadi perhatian pimpinan Polri. Tito menuturkan, hingga kini baru 14 persen anggota Polri yang mendapatkan fasilitas rumah.

poengky

Inovasi

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Polri berupaya melakukan inovasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan pemerintah daerah, untuk membangun perumahan anggota kepolisian. Polri juga telah menganggarkan sedikitnya Rp 1 triliun per tahun untuk mengembangkan kemampuan Polri di bidang kesehatan, termasuk menjamin seluruh anggota dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Secara terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, mengapresiasi inovasi pimpinan Polri untuk memberikan peningkatan tunjangan kinerja kepada satuan kewilayahan yang menunjukkan kinerja nyata bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut dia, sudah sepantasnya Polri memberikan tunjangan kinerja anggota kepolisian sesuai dengan prestasi kerja. ”Dengan meningkatkan tunjangan kinerja kepada unit kerja yang bebas KKN, Polri telah meningkatkan kesejahteraan sekaligus menunjukkan komitmen untuk memberantas perilaku koruptif,” kata Poengky.

 

Sumber:

[Kompas, 29 Dec 2017 (SAN)]

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171229/281616715743093