Home / Berita Kompolnas / Kebebasan Berpendapat: Polisi Diyakini Bersikap Profesional

Kebebasan Berpendapat: Polisi Diyakini Bersikap Profesional

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia diyakini mampu mengusut kasus teror dan intimidasi yang dialami panitia dan calon pembicara diskusi ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Polisi akan menyelidiki dan menyidik laporan korban dan saksi secara profesional.

Keyakinan tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

”Saya berharap korban dan saksi-saksi dapat memberikan bantuan dengan memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti pendukung sehingga dapat membantu polisi segera mengungkap terduga pelaku kasus teror dan intimidasi tersebut,” kata Poengky.

Ia juga mengatakan, peristiwa tersebut mesti diusut tuntas. Sebab, dalam ruang demokrasi, kebebasan akademik dijamin Undang-Undang Dasar1945. Di sisi lain, diharapkan para akademisi tidak takut atau trauma menyelenggarakan diskusi ilmiah akibat adanya peristiwa tersebut.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Abdul Jamil mendampingi Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII Ni’matul Huda melaporkan kepada polisi kasus teror serta pencemaran nama baik yang dialaminya. Laporan kepada polisi tercatat dengan nomor LP-B/0309/VI/2020/DIY/SPKT, sedangkan pengaduannya tertuang dalam surat pengaduan REG/0270/VI/2020/DIY/SPKT (Kompas, 3/6/2020).

Ni’matul adalah calon pembicara diskusi ilmiah ”Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi, Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Diskusi yang diselenggarakan Constitutional Law Society, FH UGM, Yogyakarta, dibatalkan dengan alasan keamanan.

Panitia diskusi sebelumnya mendapat teror via telepon dan pesan singkat bahkan ancaman ke rumah salah seorang anggota panitia. Peneror menganggap diskusi tersebut sebagai upaya makar.

Bekerja cepat

Dalam kesempatan terpisah, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, menambahkan, pengusutan hingga tuntas mesti dilakukan agar peristiwa serupa tak terulang pada masa datang.

Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, kepolisian ditantang bekerja secara cepat dan profesional. Untuk itu, laporan adanya teror dan intimidasi mesti segera ditindaklanjuti Polri.

”Sudah seharusnya aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku-pelaku kasus intimidasi dan kekerasan seperti yang banyak diberitakan. Apalagi, korban telah melapor (kepada polisi),” kata Ninik.

Menurut dia, kecepatan dan profesionalitas kepolisian diperlukan untuk menangani kasus tersebut. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan transparan sekaligus dapat meredam isu-isu ikutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, isu ikutan tersebut justru memperkeruh situasi, termasuk dengan menunggangi kegiatan ilmiah perguruan tinggi. (NAD)

Sumber: Kompas, 04 Juni 2020