Home / Berita Polri / Kapolri: Polisi Wajib Laporkan Hartanya

Kapolri: Polisi Wajib Laporkan Hartanya

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat terobosan untuk mendukung pemberantasan korupsi di internal Korps Bhayangkara. Rencananya, dalam waktu dekat akan akan dibuat peraturan kapolri (Perkap) yang mewajibkan anggota Polri untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Bila perkap itu tidak ditaati, akan ada sanksi berupa penundaan promosi jabatan dan sekolah. Tito Karnavian menjelaskan, sebenarnya ada pekerjaan rumah yang masih belum selesai di Polri untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, membuat perkap untuk mewajibkan menyerahkan LHKPN ke KPK.

”Saya sudah tagih ke Divisi Hukum soal ini,” tuturnya.

Dalam undang-undang, LHKPN ini diwajibkan untuk pemegang anggaran dan penyelenggara negara. Bagi penyidik Polri itu tidak memiliki kewajiban tersebut. ”Tapi, posisinya akan berubah setelah perkap terkait LHKPN tersebut,” jelas mantan Kapolda Papua tersebut.

Menurutnya, setiap perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi di kepolisian wajib untuk menyerahkan LHKPN. Nantinya, untuk tim khusus di indspektorat yang juga terlibat mengawasi penyerahan LHKPN tersebut. ”Inspektorat ikut mendeteksi,” paparnya.

Teknisnya, nanti setiap anggota Polri yang melaporkan LHKPN wajib menjelaskan dari mana asal muasal barang yang dimilikinya. Misalnya, ada perwira yang membeli barang mewah, seperti mobil dan properti.

”Maka dia harus mengisi formulir mendapatkan uang dari mana. Harus jelas itu semuanya,” tuturnya.

Untuk mendorong pelaporan LHKPN, maka dalam perkap tersebut akan diatur sanksi bagi perwira Polri yang tidak melaporkan LHKPN. Sanksinya tidak main-main. Yakni, berupa larangan mengikuti sekolah dan seleksi promosi jabatan.

”Ini lebih kuat dari pada yang lain. Kalau lainnya tidak ada sanksinya, di Polri ada sanksinya,” tegasnya.

Pembahasan aturan baru tersebut dilakukan Divisi Hukum, Divisi Teknologi Informasi dan Brimob. Untuk bisa mempercepatnya akan digelar rapat kerja teknis (Rakernis). ”Sehingga, produk hukumnya bisa secepatnya selesai,” papar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Dia menuturkan, dengan mewajibkan melaporkan LHKPN ini, maka ditargetkan akan mampu mengurangi tingkat korupsi di lingkungan Polri. ”Ini bisa meminimalisir pidana yang dilakukan internal. Akan memperbaiki tingkat korupsi di internal,” ujarnya.

Namun, Kebijakan Tito sebagai Kapolri tidak hanya menekan potensi korupsi internal. Seiring dengan upaya tersebut, Tito juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan personilnya. ”Saya dapat dukungan dari Ketua KPK Agus Raharjo untuk memperbaiki remunerasi Polri,” tuturnya.

Remunerasi Polri selama ini hanya mencapai 53 persen, dari yang sebelumnya 33 persen. Kondisi itu sangat timpang dengan kementerian yang remunerasinya telah mencapai 100 persen. ”Ini problema di kepolisian, dengan membaiknya tingkat kepatuhan, tentu kesejahteraan perlu diperbaiki,” jelasnya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menjelaskan, kebijakan Kapolri sangat tepat dilakukan dalam kondisi dan situasi saat ini. ”Mewajibkan LHKPN itu menunjukkan polisi sebagai warga negara dan penegak hukum yang juga taat aturan,” paparnya.

Dengan LHKPN tersebut, maka akan sangat mencegah aparat melakukan tindak pidana korupsi dan kolusi. ”Dengan begitu kepercayaan publik akan meningkat,” papar mantan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya tersebut.

Sementara Pengamat Kepolisian Moufty Makaarim menjelaskan, dalam kebijakan mewajibkan LHKPN itu ada dua hal yang sangat perlu diapresiasi yakni, itikad baik Kapolri dalam memperbaiki akuntabilitas individual Polri dan adanya potensi internal melakukan pengecekan rasionalitas kepemilikan harta.

”Pejabat Polri selama ini dipandang semi militer, sehingga belum jalan melaporkan LHKPN. Padahal, kementerian lain sudah melakukannya. Dewan mewajibkan ini Polri lebih transparan dan memiliki tanggungjawab publik,” terangnya.

Yang paling penting, justru dampak dari laporan LHKPN tersebut berupa akses mengecek rasionalitas kekayaan pribadi pejabat Polri. Selama ini rasionalitas kekayaan pejabat Polri sulit dihitung karena ketidakterbukaan. ”Berapa gajinya dan berapa hartanya,” jelasnya.

Bila, ada perwira polisi yang hartanya tidak wajar. Maka, dia harus bisa untuk menjelaskan dari mana asal muasal hartanya tersebut. ”Penjelasan ini penting untuk masyarakat,” ujarnya.

Apakah mewajibkan LHKPN ini akan mendukung pemberantasan korupsi? Dia menuturkan bahwa bila LHKPN ini menjadi alat review atas ketidakwajaran harta yang dimiliki pejabat, tentu akan mendukung pemberantasan korupsi.

”Namun, kalau hanya menjadi pajangan, misal ada yang naik nilai asetnya seribu persen tapi didiamkan, ya tidak akan berkontribusi,” tegasnya. (idr/syn/jpg/radartegal)