Home / Berita Polri / Kapolri Minta Kompolnas, DPR, dan Ombudsman Awasi Soal Netralitas Polri

Kapolri Minta Kompolnas, DPR, dan Ombudsman Awasi Soal Netralitas Polri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta jajaran Polri benar-benar netral di Pilkada Serentak 2018. Tak tanggung-tanggung, untuk masalah ini jenderal bintang bintang empat ini meminta pengawas internal dan eksternal turun tangan untuk meyakinkan bahwa Polri netral.

“Nah, soal pengawasan ada internal dan eksternal untuk meyakinkan Polri dalam posisi netral,” kata Tito saat laporan akhir tahun 2017 di Mabes Polri, Jumat (29/12/2017).

Kapolri Tito Karnavian. Foto/Dok/SINDOnews
Kapolri Tito Karnavian. Foto/Dok/SINDOnews

Menurut dia, dari sisi internal pengawasan akan dilakukan oleh Propam dan Inspektorat. Sementara dari eksternal, mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta Ombudsman, Kompolnas, DPR termasuk masyarakat melakukan pengawasan. “DPR orang politik sehingga kalau mengkritik pasti keras,” ungkapnya.

Dia menegaskan, unsur lain yang juga turut mengawasi netralitas Polri adalah media massa dan media sosial sehingga masyarakat bisa melihat. ‎”Jadi saya pikir dengan adanya pengawasan internal dan eksternal ini, kita bisa netral.  Jadi kalau tidak netral, kita ada sanksinya,” terangnya.

Sementara, pengamat hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Prof Hambali Thalib menilai, rencana pemeriksaan terhadap calon wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang akan digelar hari ini terlalu dipaksakan oleh penyidik.

Diketahui, Polda Sulsel saat ini tengah menggenjot pengusutan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Danny Pomanto. Harusnya, kata dia, pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Terlebih dahulu memeriksa pihak yang bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek pohon ketapang kencana ini.

“Pemeriksaan harusnya diawali siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal objek yang disidik. Kalau masuk kategori barang dilelang ada yang namanya pengguna anggaran (PA), ada namanya kuasa pengguna anggaran (KPA), ada yang namanya pejabat pembuat komitmen (PPK) yang lebih bertanggung jawab. Ini harusnya yang diperiksa lebih awal,” katanya menanggapi rencana pemeriksaan wali kota hari ini.

Menurutnya, kalaupun proyek ini dilaksanakan melalui penunjukan langsung (PL), pihak penyidik harus mengambil keterangan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Makassar yang kini dilebur ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Makassar. “Intinya bahwa tanpa mengurangi strategi yang dilakukan penyidik, sebaiknya pemeriksaan itu dilakukan dari awal yakni dari bawah,” kata Hambali.

Dia pun menjelaskan, proses penyidikan yang dilakukan pihak penyidik saat ini harusnya berdasar pada penyelidikan yang disertai dua alat bukti yang kuat untuk menentukan apakah perbuatan yang diselidiki tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sehingga statusnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Meski demikian, dia menganggap pemanggilan Danny Pomanto masih sebatas saksi.

“Nah untuk meningkatkan pada tahap penyelidikan minimal sudah ada indikasi dua alat bukti. Ada bukti kuat meyakinkan kalau ini masuk kategori perbuatan melawan hukum tindak pidana,” ungkap Guru Besar Fakultas Hukum UMI Makassar ini.

Melihat kondisi tersebut, Hambali berharap agar kasus ini jangan sampai menimbulkan kesan diskriminatif terhadap Wali Kota Makassar. Penyidik pun disarankan untuk berhati-hati karena pemeriksaan ini jangan sampai membuat gaduh pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak tahun ini.

Meski demikian, pihaknya meyakini Polda akan bekerja profesional. Namun, persoalan yang dihadapi sekarang, polda beserta penyidiknya harus berhati-hati karena wali kota Makassar masuk dalam salah satu peserta calon kepala daerah. “Kalau tidak salah ada aturannya, kalau masuk proses (pilkada) maka seharusnya dugaan itu dihentikan dulu untuk menghindari adanya diskriminasi atau penyebaran informasi yang dapat merugikan bagi pihak tertentu. Contoh yang terjadi waktu kasusnya Bupati Takalar dan Bupati Barru juga begitu,” pungkas Hambali.

Jika proses pemeriksaan tersebut dipaksakan, bisa saja menimbulkan kesan penyidik sudah menjadi alat politik. Harusnya penyidik berpegang pada bukti permulaan yang ada dan memeriksa pihak yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Dan penyidik juga harus menjunjung praduga tak bersalah termasuk aturan yang menentukan bahwa supaya tidak membuat kegaduhan di tingkat masyarakat terlebih menimbulkan reaksi para pendukung petahana.
[M Yamin – sindonews.com – Selasa, 2 Januari 2018 – 04:11 WIB] https://nasional.sindonews.com/read/1270262/12/kapolri-minta-kompolnas-dpr-dan-ombudsman-awasi-soal-netralitas-polri-1514832876