Unjuk Rasa di Sulteng Telan Korban Jiwa, Kompolnas: Penggunaan Senpi Oleh Anggota Polisi Ada Aturannya

Unjuk Rasa di Sulteng Telan Korban Jiwa, Kompolnas: Penggunaan Senpi Oleh Anggota Polisi Ada Aturannya

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Komponas) menyesalkan adanya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa di Sulawesi Tengah. Unjuk rasa tersebut dilakukan masyarakat sebagia bentuk tuntutan pemerintah untuk segera menutup tambang Emas milik PT Trio Kencana.

“Kami menyesalkan jatuhnya korban jiwa, kami mendesak pemeriksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel terhadap kasus ini,” ujar juru bicara Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Minggu (13/2/2022).

Diketahui, unjuk rasa tersebut menelan korban jiwa seorang warga Desa Tanda, Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng). Korban tersebut bernama Erfandi (21) tewas diduga tertembak polisi ketika membubarkan aksi unjuk rasa, Sabtu malam (12/2/2022).

Menanggapi peristiwa tersebut, Poengky dengan tegas memperingatkan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memalukan pemeriksaan kasus tersebut sampai tuntas.

“Oleh karena itu terkait adanya seorang warga yang meninggal dunia diduga akibat senjata api petugas saat yang bersangkutan melakukan unjuk rasa menolak tambang, harus diperiksa secara tuntas oleh Propam dan Reskrim,” tegasnya.

Selain itu, Poengky juga menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota polisi telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

“Penggunaan Kekuatan dari anggota kepolisian termasuk diantaranya penggunaan senjata api sudah diatur dalam Perkap No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan,” imbuhnya.

Selain diatur dalam Perkapolri tersebut, penggunaan senpi juga harus memenuhi aturan Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Maka dari itu, soal Insiden tersebut perlu dilihat apakah penggunaan senjata api tersebut legal, proporsional, dan akuntabel? Apakah ada hal-hal yang membahayakan polisi dan masyarakat yang dilakukan sehingga polisi perlu melepaskan tembakan?,” tutupnya.

Diketahui, unjuk rasa dilakukan masyarakat setempat mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tani (Arti) Koalisi Gerak Tambang menuntut Pemerintah Sulteng menutup tambang emas milik PT Trio Kencana yang memiliki lahan konsesi di Kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo Selatan.

Masa aksi bergerak sejak pagi 09.00 WITA hingga malam pada Kamis. Karena aksi itu dianggap telah mengganggu ketertiban lalu lintas, maka kepolisian setempat membubarkan paksa demonstran hingga pukul 24.00 WITA.[kp]