Tugas Polri di Luar Institusi Bakal Bertambah Lagi

Tugas Polri di Luar Institusi Bakal Bertambah Lagi

JAKARTA, Kompas — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mendapatkan peran tambahan di luar tugas utama Korps Bhayangkara. Polri diminta menempatkan personelnya untuk membantu penegakan hukum di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tak hanya menjadi lamban, tambahan peran itu juga dikhawatirkan dan mengakibatkan tugas utama Polri terbengkalai.

Permintaan penempatan dua jenderal polisi di BPOM disampaikan Kepala BPOM Penny Lukito kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungannya ke Mabes Polri, Jakarta. Selasa (23/11/2021). Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk rencana ini lebih lanjut

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menjelaskan, rencana perekrutan itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara BPOM dan Polri yang ditandatangani pada April 2021. Kehadiran Polri dibutuhkan untuk memperkuat penegakan hukum BPOM terhadap pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran.

Berdasarkan studi banding di negara lain, salah satunya Amerika Serikat, otoritas pengawasan obat dan makanan selalu dilengkapi personel kepolisian yang bertugas dalam ranah penindakan pelanggaran hukum. Di Indonesia, penempatan polisi di BPOM pun dinilai tidak melanggar regulasi

"BPOM menyampaikan ada dua jabatan yang akan diisi oleh kepolisian, yaitu deputi penindakan dan satu jabatan lain yang masih dirumuskan," kata Dedi

Posisi deputi penindakan dijabat oleh eselon I sehingga direncanakan diisi oleh jenderal bintang dua. Jabatan lain yang masih dirumuskan setara dengan eselon II  akan diisi oleh jenderal bintang satu. Menurut rencana, jabatan tersebut adalah direktur penyidikan.

Perekrutan deputi penindakan BPOM dilakukan melalui lelang jabatan, sama dengan pengisian eselon I di institusi pemerintah lain. Hasil penilaiannya akan diteruskan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilantik. Penilaian dilakukan oleh tim gabungan yang berasal dari Polri dan BPOM. Sementara itu, untuk merekrut pejabat eselon II, ditetapkan melalui surat keputusan.

Dedi menekankan, meski merekrut anggota kepolisian penegakan hukum di BPOM akan menjadi langkah terakhir yang digunakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, BPOM tetap akan memprioritaskan pembinaan bagi para pelanggar. "Kapolri setuju, memang pembinaan adalah yang utama. Namun, jika masih ada pelanggaran, penegakan hukum baru dilakukan," ujarnya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, permintaan pada anggota Polri untuk mengisi jabatan di institusi lain sah-sah raja selama tugas pokok dan fungsinya masih terkait dengan kepolisian. Terlebih, itu merupakan permintaan dari lembaga lain, bukan inisiatif kepolisian. Rencana BPOM untuk melibatkan polisi di bidang penindakan dan penyidikan sejalan

dengan tugas.

Dikendalikan

Secara terpisah, kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, berpendapat, saat ini perekrutan polisi ke sejumlah institusi menjadi kecenderungan umum. Sebab, banyak institusi yang melihat keberadaan polisi dalam struktur organisasinya akan mempermudah mereka ketika berurusan dengan hukum. Dari perspektif kepolisian, ini juga menguntungkan karena bisa memperluas jejaring.

Akan tetapi, perluasan peran yang terus-menerus terjadi ini berisiko bagi organisasi Polri. Menurut Adrianus, organisasi yang terlalu besar akan menjadi lamban, tidak responsif, dan sulit menyesuaikan diri. Tugas utama Polri berpotensi terbengkalai jika anggotanya lebih banyak terserap untuk melaksanakan tugas di luar institusi

“Bagi Polri, menurut saya, memahami kapan harus berhenti memperbesar organisasi ini merupakan keputusan yang paling bijaksana," kata Adrianus. (NIA)


Sumber: Kompas, 24 November 2021