Timbun dan Naikkan Harga Obat Antibiotik Covid-19, Polri : Akan Kami Tindak Tegas

Timbun dan Naikkan Harga Obat Antibiotik Covid-19, Polri : Akan Kami Tindak Tegas

Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penjualan online obat-obatan jenis antibiotik yang biasa digunakan selama pandemi covid-19 sekarang ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, pihaknya memantau penjualan online obat-obatan tersebut guna antisipasi terjadinya kelangkaan serta permainan harga oleh sejumlah oknum penjual nakal.

“Polri lakukan pemantauan terhadap aktivitas jual-beli obat antibiotik di penjual online,” kata Irjen Argo Yuwono, Senin (5/7/2021).

Selain pengawasan secara online, Polri juga mengawasi langsung ke pabrik pembuatan obat tersebut, serta jalur distribusinya. Hal itu guna mencegah terjadinya penimbunan dan kenaikan harga jual dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Hari ini sedang berjalan pula pemantauan di pabrik-pabrik obat termasuk jalur distribusinya,” imbuh Argo.

Argo juga menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas kepada para distributor dan oknum penjual nakal, apabila kedapatan melakukan penimbunan dan menaikan harga secara tidak masuk akal.

“Siapa saja yang melanggar akan segera ditindak,” tegas Argo.

Terkait obat-obatan dan alat kesehatan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa – Bali.

Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 ini terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes di masa Pandemi Covid-19.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya:

1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

3. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4. Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi Covid-19.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.