Syukuri Capaian Hasil Kinerja, Kapolri: Kepercayaan Masyarakat Semakin Meningkat

Syukuri Capaian Hasil Kinerja, Kapolri: Kepercayaan Masyarakat Semakin Meningkat

Jakarta - Hari Bhayangkara Ke-75 pada Kamis 1 Juli 2021 menjadi momentum yang tepat untuk melihat pencapaian Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilitian sejumlah lembaga survei, kinerja Polri tahun ini mengalami peningkatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mensyukuri pencapaian tersebut. Listyo menilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri saat ini sudah semakin meningkat.

"Syukur Alhamdullilah, hasilnya sangat memberikan energi dan semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik karena terjadi peningkatan kepercayaan terhadap Polri," ungkap Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7/2021).

Kapolri mengatakan, hasil positif pencapaian tersebut berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga survei terpercaya di Indonesia selama periode 2021 ini.

Salah satunya ialah lembaga survei Alvara Startegi Indonesia menyebutkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 86,5%, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas sebesar 70,8%.

Kapolri juga menyebutkan, tingkat kepuasaan terhadap Polri juga mengalami peningkatan.

“Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Polri mencapai angka 82,3%, itu meningkat dari tahun sebelumnya yang mendapatkan 78,8%,”. Ujar Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri juga mengatakan, menurut lembaga Charta Politika Indonesia, Polri menempati peringkat ketiga berdasarkan hasil survei terhadap kinerja lembaga tinggi negara.

“Sementara hasil survei terhadap kinerja lembaga tinggi negara, tahun ini Polri menduduki peringkat ketiga. Dibandingkan tahun 2018 sampai 2019 Polri peringkat keempat,” imbuh Kapolri.

Sedangkan untuk kategori yang lebih spesifik, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga hukum berkinerja paling baik. Dimana tahun sebelumnya menduduki peringkat ketiga.

Sedangkan menurut Cyrus Network, Polri menduduki peringkat pertama sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik mendapatkan nilai sebesar 86,2% meningkat dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut berdasarkan data Litbang Polri, juga terjadi peningkatan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) terhadap Polri di tahun 2021 menjadi 83,14% yang merupakan IKM tertinggi sejak tahun 2015.

"Peningkatan kepuasan terhadap kinerja dan kepercayaan terhadap Polri ini merupakan kerja keras dari seluruh anggota Polri. Hal ini harus kita syukuri bersama dan mendorong Polri untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Kapolri.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga menegaskan capaian Polri selama ini bukan merupakan tujuan akhir, tapi pondasi awal dalam keberlanjutan program Transformasi Menuju Polri yang Presisi.

"Ke depan, kita akan terus konsisten dan meningkatkan capaian kinerja agar mampu mengubah potret Polri sesuai dengan harapan masyarakat yaitu menjadi Polri yang dekat dengan masyarakat, sekaligus untuk menjawab perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat dan tidak menentu," lanjut Kapolri.

Kapolri menambahkan, demi mewujudkan harapan tersebut Polri harus mampu meningkatkan motivasi serta memaksimalkan kinerja seluruh personelnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan ialah melakukan pemenuhan kesejahteraan personel Polri dengan memberikan perhatian besar seperti dalam program perumahan. Seperti contohnya program 100.000 rumah bagi pegawai negeri pada polri

Sebanyak 34.491 unit yang terdiri dari 17.400 unit apartemen dan 17.091 unit rumah tapak telah dibangun dan direncanakan selesai pada tahun 2024.

"Program ini akan terus kami lanjutkan hingga seluruh anggota Polri dapat memiliki rumah yang layak. Harapannya personel Polri yang bertugas di lapangan tidak lagi memikirkan keluarga karena kondisi rumah yang kurang layak," ujar Kapolri.

Melalui program Polsek sebagai basis resolusi dan realisasi Bhabinkamtibmas, diharapkan Polri dapat menjadi problem solver dan pusat informasi bagi setiap permasalahan masyarakat.

"Terdapat 1.063 Polsek (di 343 Polres dan 33 Polda) tidak lagi melakukan penyidikan, melainkan berfokus pada penanganan Harkamtibmas. Kehadiran sosok Polri ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat, tidak perlu menggunakan senjata atau penggunaan kekuatan," ucapnya.

Di masa pandemi covid-19 sekarang ini, Kapolri menegaskan pihaknya juga tidak melupakan tugas pokok Polri, yaitu menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Seperti contohnya sepanjang tahun 2021, Kapolri menyebutkan, pihaknya berhasil menggalkan peredaran narkoba 9,7 ton dan menyelamatkan 39,24 juta generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba.

"Tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini, termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya, saya ingatkan pilihannya hanya satu pecat dan pidanakan,"jelas Kapolri.

Terkait dengan tindak pidana terorisme, Polri telah berhasil menangani terorisme ditunjukkan pada kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulsel pada hari Minggu, 28 Maret 2021 pukul 10.25 WITA.

Di lain hal terkait tindak pidana terorisme, Polri sudah berhasil menangani kasus terorisme yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, terkait kasus bom bunuh diri, pada hari Minggu 28 Maret 2021, sekitar pukul 10.25 WITA.

Pasca kejadian tersebut, Polri secara cepat merespon dengan melakukan penegakan hukum terhadap 108 tersangka di 8 Provinsi Sulsel, Sulteng, DKI Jakarta, Jabar, NTB, Jatim, Jateng, dan DIY.

"Selama periode Januari sampai Mei 2021, jumlah tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia sebanyak 6 kejadian dengan 217 tersangka, sebanyak 209 tersangka dalam proses penyidikan dan 8 tersangka dilakukan tindakan tegas terukur (6 meninggal dunia dan 2 bom bunuh diri)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolri juga memaparkan penerapan Restorative Justice dikedepankan dalam penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum berkeadilan.

Lebih lanjut, Kapolri juga mengatakan akan mengedepankan penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian prekara demi terciptanya penegakan hukum berkeadilan.

Kapolri menilai penyelesaian perkara dengan Restorative Justice 64% lebih banyak dibangding tahun sebelumnya.

Hal ini juga diikuti dengan percepatan penyelesaian penanganan berbagai sasus yang menjadi perhatian publik antara lain pungli yang meresahkan masyarakat di Jakarta Utara, kebocoran data BPJS, dan kasus pinjaman online PT. Southeast Century Asia.

"Profesionalisme Penyidik Polri harus dijaga dan dipertahankan dengan tampilan yang tegas namun tetap humanis serta menghormati nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia," pungkas Kapolri. [hs/kp]