Soal Kasus Haris VS Luhut, Kompolnas: Penyidik Harus Profesional

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara soal penyidikan kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti berpesan, penyidik harus mengedepankan sikap profesional, transparan, dan akuntabel dalam menyidik kasus tersebut.

"Kompolnas berpesan kepada penyidik untuk melakukan lidik sidik secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel," ujar Poengky, Minggu (20/3/2022).

Poengky melanjutkan, dalam kasus tersebut, Haris Azhar dan Fatia bisa saja melaporkan penyidik kepada Wassidik (Pengawas Penyidikan), apabila ditemukan adanya ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus tersebut.

Bukan hanya itu, Haris Azhar juga berhak melaporkan kepada Propam, jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran

"Mereka dapat melaporkan ke Wassidik jika diduga ada ketidakprofesionalan penyidik dalam memproses perkara, dan ke Propam jika diduga ada pelanggaran yg dilakukan anggota," imbuhnya.

Selanjutnya, Poengky menyebutkan, kewenangan untuk menguji sah tidaknya status tersangka adalah pengadilan negeri dengan praperadilan. Oleh karena itu, jika merasa keberatan atas penetapan tersangka ini, maka Haris Azhar dan Fatia bisa mengajukan praperadilan.

"Kami berharap lidik sidik dilakukan secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Di lain pihak, Tim Advokasi Demokrasi, Nurkholis meminta Polda Metro Jaya untuk tidak timpang dalam kasus ini.

"Polisi tidak boleh berpihak kepada satu parti atau pelapor. Tapi kepada fakta fakta yang djasikan kedua belah pihak," katanya.

Polda Metro Jaya kata dia harus menerapkan hukum acara secara adil. Penyidik juga harus tetap teguh mengadopsi asas presumption of innocence.

Presumption of innocence berarti memberikan sepenuhnya hak-hak kepada tersangka sebagai manusia.

Nurkholis menilai kasus ini sebetulnya tidak ada unsur pencemaran nama baik. Apa yang disampaikan Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti dalam tayangan Youtube itu merupakan sebuah kritik kepada pemerintah.

"Apa yang disampakan merupakan hasil kajian bukan bagian dari kualifikasikan sebagai pencemaran nama baik," ucapnya.