Sah! Perkap 'PK Sidang Etik Brotoseno', Kompolnas Minta Kapolri Segera Putuskan PK

Sah! Perkap 'PK Sidang Etik Brotoseno', Kompolnas Minta Kapolri Segera Putuskan PK

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberi saran kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno pada Oktober 2020 yang lalu. Hal tersebut diupayakan setelah diundangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Perpol 7/2022, diharapkan Kapolri dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan KKEP (Komisi Kode Etik Polri) Brotoseno tersebut," kata anggota  Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, (18/6/2022).

Selanjutnya, Poengky juga mengatakan Polri harus memiliki waktu sekitar satu tahun lagi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kasus Brotoseno yang  sesuai dengan Perpol tersebut. Dengan begitu, kasus  Brotoseno sudah tidak bisa dilakukan peninjauan kembali (PK) sidang etik setelah Oktober 2023 mendatang.

"Peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding. Dengan disahkannya Perpol ini maka akan dapat digunakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan KKEP atau putusan Banding KKEP jika dipandang ada kekeliruan dan atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa," ujar Poengky.

Selanjutnya, Poengky mengatakan Kompolnas menyambut baik atas langkah yang dilakukan Sigit ini. Perpol Nomor 7 ini disebut telah menghapus Perkap Nomor 14 dan Perkap Nomor 19 yang tidak terdapat adanya wewenang dalam melakukan PK.

"Kompolnas juga menyambut baik disahkannya Perpol No 7 Tahun 2022, yang mencabut Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap No 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pasal 83 Perpol No 7 Tahun 2022 tersebut mengatur tentang Peninjauan Kembali, yang tidak diatur di Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012," imbuhya.

"Di sini  Kapolri berwewenang melakukan pemantauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat," lanjutnya.

Sebelumnya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diundangkan. Lewat aturan ini, Polri akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno pada Oktober 2020 yang dikritik publik.

Dilansir melalui detik.com, Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumat (17/6/2022). Perkap ini diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa 14 Juni 2022.

Perkap yang tertuang dalam Berita Negara Republik Indonesia No 597, 2022 ini diundangkan di Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022 dan diteken Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Ketika dikonfirmasi, Sigit membenarkan.

"Iya, sudah," kata Sigit singkat kepada detikcom, Jumat (17/6/2022).

KKEP PK tertera dalam Bab VI Pasal 83 hingga 90. Dalam Pasal 83 ayat 1 berbunyi 'Kapolri berwenang melakukan Peninjauan Kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat'

 

BAB VI

KKEP PENINJAUAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

(1) Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:

a. dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan; dan/atau

b. ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.