RAKORWAS KOMPOLNAS-POLRI TAHUN 2021

RAPAT KOORDINASI DAN PENGAWASAN TAHUN 2021

“Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas guna Menuju Polri PRESISI

untuk Mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri”

 

A.        PENDAHULUAN

1.        Latar Belakang

Sesuai dengan amanah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 37 – 40, bahwa Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, memiliki tugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri sertamemberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan serta pemberhentian Kapolri.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 pasal 3 ayat (1) ditegaskan, bahwa Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 pasal 7 huruf c, disebutkan dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk: menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Pada pasal 9, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan:

menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti;

meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat;

melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri;

meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;

merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

 

 

mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

Namun dalam implementasinya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kompolnas seperti disebutkan dalam pada Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 pasal 9 tersebut tidak semuanya dilaksanakan. Berbagai sebab menjadi alasan dengan tidak dilaksanakannya tugas Kompolnas yang merupakan tindak lanjut sebagai konsekuensi atas kewenangan pengawasan seperti diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab yang paling utama adalah kurangnya komitmen dari berbagai pihak untuk menempatkan Kompolnas sebagai lembaga pengawas dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sepertiu yang disampaikan pada saat uji kelayakan di depan anggota DPR telah menyampaikan dalam bentuk sebuah kerangka gagasan Polri PRESISI yang menjadi harapan masyarakat kepada Polri berdasarkan saran dan masukan berbagai pihak. Gagasan tersebut lahir dari pemikiran mendalam Kapolri ketika membaca dan memahami situasi yang terjadi di masa sekarang dan ke depan. Masyarakat memerlukan perwujudan nyata dari tindakan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Menindaklanjuti gagasannya, Kapolri dengan serius telah membangun program-program unggulan dan strategis dan sudah mulai direalisasikannya satu per satu. Gagasan Polri yang Presisi tidak lain guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang sempat memudar. Stigma negatif yang dijatuhkan kepada Polri agaknya sudah menjadi konsumsi publik yang ramai diperbincangkan, seperti berkaitan dengan terjadinya tindakan represif oleh pihak kepolisian dalam menangani sebuah kasus kejahatan atau juga kesewenang-wenangan yang dilakukan beberapa oknum polisi terhadap masyarakat.

Berangkat dari hal itulah, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si merealisasikan prinsip, cara berpikir, serta sistem yang terbuka, akuntabel, humanis, dan mudah untuk diawasi agar segala tindak- tanduk Polri tidak dinilai sebelah mata oleh masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, Polri sudah seharusnya mampu menjadi wadah pengayom yang memberikan rasa aman tanpa harus menimbulkan stigma negatif. Sebab, stigma negatif tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan dengan begitu pula akan dapat memengaruhi kerja sama antara Polri dan masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengawasan kinerja Polri dilakukan oleh pihak internal Polri maupun oleh pengawas eksternal. Pada organisasi Polri, fungsi pengawasan dilakukan oleh Irwasum. Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Kapolri. Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan, dan akuntabilitas serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penelahaan ulang (review) laporan keuangan Polri serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal dalam lingkungan Polri. Pada Tingkat Polda, fungsi pengawasan dilakukan oleh Itwasda. Itwasda atau Inspektorat Pengawasan Daerah merupakan unsur pengawas yang bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.

Dambaan masyarakat akan kehadiran Polri yang profesional dan mandiri juga diharapkan dilakukan oleh Peran Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah surat pengaduan oleh masyarakat ke Kompolnas pada masa tugas tahun pertama Kompolnas Periode 2020-2024. Tercatat pada periode 19 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021, surat pengaqduan yang masuk ke Kompolnas sebanyak 4.112 pengaduan. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa setiap harinya Kompolnas setidaknya menerima lebih dari 10 surat. Dari berbagai surat tersebut paling banyak adalah keluhan atau pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kompolnas memiliki legitimasi atau kepercayaan yang kuat dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terutama ketika berhadapan dengan hukum yang berhubungan dengan layanan kepolisian.

Kenyataan ini mengharuskan posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawas harus benar-benar efektif. Efektivitas pengawasan oleh Kompolnas akan mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Disamping itu, sesuai dengan program Kapolri, efektivitas pengawasan oleh Kompolnas akan juga mampu mendorong menuju Polri yang PRESISI. Lahirnya gagasan Polri PRESISI telah menjadi angin segar dan kabar baik bagi citra maupun kinerja Polri dalam mengemban peran dan fungsinya.

PRESISI yang merupakan kepanjangan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Melalui model pemolisian prediktif (predictive policing), Polri bisa lebih cepat dan tanggap dalam melakukan prediksi-prediksi dari pola kejahatan yang telah dianalisanya. Responsibilitas merupakan sebuah tanggung jawab yang dapat diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan. Tanggung jawab tersebut ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sementara transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, proaktif, responsif, humanis, dan mudah untuk diawasi. Sehingga, pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas peran pengawasan oleh Kompolnas seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, selanjutnya dibentuk dalam format Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 2021 dengan mengusung tema “Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas guna Menuju Polri PRESISI untuk Mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri”.

2.        Dasar

Dasar dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 2021 adalah:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Perpres 17 tahun 2011Tanggal 4 Maret 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

Peraturan Kompolnas Nomor 02 tanggal 29 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kepolisian Nasional;

Kesepakatan Bersama (MoU) antara Komisi Kepolisian Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/X/2017/Kompolnas dan B/80/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Kerjasama dan Hubungan Tata Kerja, Fungsi, Tugas, dan Wewenang antara Komisi Kepolisian Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Kepolisian Nasional T.A. 2021.

3.        Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 2021 adalah:

a.         Maksud:

Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan yang diikuti oleh Kompolnas dan Pengemban fungsi Pengawasan Internal Polri ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan dan harmonisasi kerjasama antara Kompolnas dan Pengemban Fungsi Pengawasan Internal Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Kompolnas guna menuju Polri PRESISI dengan tujuan utama untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

 

b.        Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pengawasan ini untuk membahas upaya dan langkah-langkah konkrit dalam peningkatan efektivitas pengawasan oleh Kompolnas guna menuju Polri PRESISI dengan tujuan utama untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

 

4.        Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 202i adalah:

a.         Pengarahan Ketua Kompolnas pada unsur pengawas kinerja Polri di tingkat Mabes dan tingkat Polda se Indonesia.

b.        Pengarahan Kapolri pada unsur pengawas kinerja Polri di tingkat Mabes dan tingkat Polda se Indonesia.

c.         Sosialisasi e-Lapor Kompolnas dan Perubahan atas Peraturan Kompolnas tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM)

d.         Pembekalan oleh nara sumber berkaitan dengan tema Rakorwas yaitu: “Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas guna Menuju Polri PRESISI untuk Mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri”.

 

5.        Keluaran yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 2021 adalah:

a.         Tergalinya ide-ide kreatif dan membangun dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan oleh Kompolnas guna menuju Polri PRESISI dengan tujuan utama untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.

b.        Terumuskannya pedoman dalam rangka implementasi reward and punishment (penghargaan dan hukuman) terhadap anggota di lingkungan pengawas internal Polri.

c.         Penguatan kerjasama antara Kompolnas sebagai pengawas eksternal dengan pengawas internal Polri dalam mendukung kinerja Polri yang lebih Profesional dan Mandiri.

d.         Pengetahuan dan kajian yang didapatkan dari kegiatan Rakorwas akan dijadikan bahan masukan dalam menentukan arah bijak penataan regulasi, sistem dan metode serta dapat mengubah kultur Polri agar lebih baik di masa yang akan datang.

 

B.        POKOK-POKOK KEGIATAN

1.        Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu dan tempat kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 2021 adalah:

Hari / tanggal     : Senin, 4 Oktober 2021.

Waktu               : 09.00 – 17.45 WIB.

Metoda             : Video Conference menggunakan Zoom Meeting.

                        

2.        Susunan Acara

PEMBUKAAN RAKORWAS
NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	08.00 – 08.45	Persiapan bergabung dalam Zoom Meeting	Para Undangan, Narasumber dan Panitia
2	08.45 – 08.50	Pembukaan oleh MC	Bripda Viona Deasy Arisandi
3	08.50 – 08.55	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Para Undangan, Narasumber dan Panitia serta Dirijen
4	08.55 – 09.00	Pembacaan Doa	Rahmat Hidayatullah, S.Kom.
5	09.00 – 09.10	Laporan oleh Ketua Panitia	Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M.
6	09.10 – 09.30	Sambutan oleh Kapolri	Jenderal Polisi Drs. Sigit Listyo Prabowo, M.Si.
7	09.30 – 10.15	Keynote Speech dan Pembukaan Rakorwas oleh Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas	Prof. Dr. Mahfud MD S.H., S.U., M.I.P.
KEGIATAN RAKORWAS
NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
PENGARAHAN
8	10.30 – 11.15	Narasumber oleh Sekretaris Kompolnas	Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si.
9	11.15 – 12.00	Narasumber oleh Irwasum Polri	Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.
10	12.00 – 13.30	ISHOMA	Seluruh Panitia
SESI I
11	13.30 – 15.00	Narasumber: 1.      Kabag Duknis Sekretariat Kompolnas Topik: Monev SKM yang masuk ke Kompolnas   2.      Kabag Dumas Rorenmin Itwasum Polri Topik: Monev Integrasi Dumas PRESISI   3.      Anggota Kompolnas Topik: Sosialisasi E-Lapor Kompolnas dan Perubahan atas Peraturan Kompolnas tentang Tata Cara Penanganan SKM   4.        Anggota Kompolnas sebagai Moderator	KBP. Edy Suryanto, S.Pd., M.Si.       KBP. Hery Sutrisman, S.H. Yusuf, S.Ag., M.H.     Yusuf, S.Ag., M.H.           Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. (tanya jawab)
12	15.00 – 15.15	ISHOMA	Seluruh Panitia
SESI II
13	15.15 – 16.45	Diskusi Panel dengan tema ”Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas” Narasumber: 1.      Kadivkum Polri Topik: ”Ketentuan Perundang – Undangan dalam mendukung Peningkatan Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas guna menuju Polri PRESISI untuk mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri”.   2.     Akademisi Pengamat Kepolisian Topik: ”Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas guna menuju Polri PRESISI untuk mewujudkan yang profesional dan mandiri dalam Konteks Posisi Kompolnas sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Polri”.   3.     Peneliti Senior Imparsial Topik: ”Kajian Kritis tentang Efektivitas Pengawasan oleh Kompolnas guna menuju Polri PRESISI untuk mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri”.   4.     Anggota Kompolnas sebagai Moderator.	Irjen Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.             Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.                 Dr. Al-Araf.             Poengky Indarti, S.H., LL.M. (tanya jawab)
14	16.45 – 16.50	Foto Bersama	Operator Zoom
15	16.50 – 17.00	Kesimpulan dan Penutupan kegiatan Rakorwas Kompolnas dan Polri Tahun 2021 oleh Sekretaris Kompolnas	Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si.
16	17.00 – 17.05	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri	Para Undangan, Narasumber dan Panitia serta Dirijen

Catatan:

1.     Para Narasumber dimohon hadir dan konfirmasi 15 menit sebelum paparan;

2.     Para Peserta diwajibkan On Camera selama kegiatan berlangsung.

 

 

3.        Peserta

Peserta dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas dan Polri Tahun 2021 adalah:

a.        Peserta Pembukaan

1)        Anggota Kompolnas                   : Sebanyak     9 orang

2)        Kapolri                                    : Sebanyak     1 orang

3)        Ketua Komnas HAM                   : Sebanyak     1 orang

4)        Ketua KPK                                : Sebanyak     1 orang

5)        Ketua Komisi Yudisial                 : Sebanyak     1 orang

6)        Ketua Komisi Kejaksaan              : Sebanyak     1 orang

7)        Ketua Ombudsman RI                : Sebanyak     1 orang

8)        Ketua LPSK                              : Sebanyak     1 orang

9)        Ketua KPAI                               : Sebanyak     1 orang

10)     Ketua KIP                                : Sebanyak     1 orang

11)     Ketua Dewan Pers                     : Sebanyak     1 orang

12)     Ketua BNSP                              : Sebanyak     1 orang

13)     Ketua PP Poli                            : Sebanyak     1 orang

14)     Irwasum Polri                           : Sebanyak     1 orang

15)     Kabareskrim Polri                      : Sebanyak     1 orang

16)     Kabarhakam Polri                      : Sebanyak.    1 orang

17)     Kabaintelkam Polri                     : Sebanyak.    1 orang

18)     Kalemdiklat Polri                        : Sebanyak.    1 orang

19)     Para Kapolda                            : Sebanyak.   34 orang

20)     As SDM Kapolri                         : Sebanyak     1 orang

21)     Asrena Kapolri                          : Sebanyak     1 orang

22)     Kadiv Propam Polri                    : Sebanyak     1 orang

23)     Kadivkum Polri                          : Sebanyak     1 orang          

24)     Perwakilan Itwasum Polri            : Sebanyak     5 orang

25)     Perwakilan Div Kum Polri             : Sebanyak    2 orang

26)     Perwakilan Div Propam Polri        : Sebanyak    3 orang

27)     Perwakilan Biro Wassidik             : Sebanyak    2 orang 

28)     Irwasda seluruh Polda                : Sebanyak   34 orang

29)     Kasubag Dumasan Itwasda         : Sebanyak   34 orang

30)     Konsultan Kompolnas                 : Sebanyak.    1 orang

31)     Kabag & Kasubag Set Kompolnas : Sebanyak   15 orang

Jumlah              : Sebanyak  160 orang

 

b.        Peserta Rakorwas

1)    Anggota Kompolnas                   : Sebanyak 6 orang

2)    Itwasum Polri                           : Sebanyak   5  orang

3)    Div Propam Polri                       : Sebanyak   3  orang

4)   Div Kum Polri                            : Sebanyak   2   orang

5)    Ro Wassidik Bareskrim Polri         : Sebanyak  2   orang

6)    Irwasda Seluruh Polda                : Sebanyak   34  orang

7)    Kasubag Dumasan Itwasda         : Sebanyak   34 orang

8)    Deputi V Polhukam                    : Sebanyak   2   orang

9)     Kabag & Kasubag Set Kompolnas: Sebanyak   15  orang

Jumlah              : Sebanyak   103  orang