Putusan Praperadilan Pidana No. 3 di PN Surakarta, Kompolnas Menang Lagi

Putusan Praperadilan Pidana No. 3 di PN Surakarta, Kompolnas Menang Lagi

Surakarta - Pengadilan Negeri Surakarta dalam persidangan Persidangan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Skt, tanggal 15 Maret  2021 dengan materi Mengenai Tidak Sahnya  Penghentian Penyidikan sebagaimana perkara dalam Laporan Polisi No.LP/ B/ 1088/ XI/ 2005 / SPK.I /  tanggal 21 Nopember 2005 , LP /B/  682/XI/2014 /Jateng Resta Ska tanggal 17 Nop 2014 , LP / B/ 149/ IV/ 2018/ Jateng Resta Ska tanggal 24 April 2018  TP Penguasaan tanah dan bangunan secara tidak sah itu dimulai pukul 11.00 sampai dengan 11.30 WIB bertempat di ruang sidang Soebekti Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta pada hari Kamis (15/07/2021). 

Adapun para pihak dalam perkara a quo adalah antara Chodijah yang dikuasakan kepada Wiyono Aryo Negoro, S.H. & Rekan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta selanjutnya disebut sebagai Termohon, Irwasum (Turut Termohon I), Ketua Kompolnas (Turut Termohon II), Ketua KPK (Turut Termohon III), Ketua Komisi III DPR RI (Turut Termohon IV), Ketua Indonesia Police Watch (IPW) (Turut Termohon V), dan Ketua ICW (Turut Termohon VI).

Pelaksanaan sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Judijanto Hadi Laksana, S.H., dibantu Panitera Pengganti Sri Mulyanto, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon oleh Aiptu Wahyono, S.H. (Pa Ur Bankum Resta Ska) dan Aiptu Lilik H., SH (Paur Rapkum Subbag Hukum Polresta Ska), Turut Termohon III Kompolnas. Sedangkan Pemohon tidak menghadiri sidang tanpa keterangan.

Adapun Agenda sidang Praperadilan ini adalah Pembacaan Putusan.

Dalam eksepsi persidangan, Hakim mengabulkan eksepsi Turut Termohon III (Kompolnas RI) berkenaan dengan error in persona dan menyatakan menolak eksepsi untuk selebihnya. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. [yd/zf]