Proses Hukum kepada Habib Bahar Bin Smith, Kompolnas Harap Polri Profesional dan Mandiri

Proses Hukum kepada Habib Bahar Bin Smith, Kompolnas Harap Polri Profesional dan Mandiri

JAKARTA – Proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat kepada tersangka Habib Bahar Bin Smith atas dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mendapat tanggapan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Untuk menumbuhkan kepercayaan publik, Kompolnas mengharapkan, proses penegakan hukum secara terus menerus yang dilakukan Polri dapat meningkatkan profesionalisme dan kemandiriannya.

“Diharapkan kepada Polri agar dalam proses penegakan hukum meningkatkan profesionalisme dan kemandirian,” harap Anggota Kompolnas Mohammad Dawam, Senin (3/1/2022) .

Kepada siapa pun, obyek hukumnya, Dawam berharap agar, Polri dapat memberlakukannya secara adil, profesional, dan transparan.

“Dengan demikian hukum akan berjalan menurut role-nya untuk menciptakan tertib sosial, kemanfaatan, dan keadilan. Siapa pun selama melanggar aturan hukum yang berlaku, maka perlakukan sesuai peraturan yang berlaku pula. Sebaliknya, siapa pun yang memang tidak melanggar peraturan yang berlaku tidak pula perlu dicari-cari kesalahannya. Tindakan aparat penegak hukum, saya kira sudah dengan protap, proses, dan mekanisme yang berlaku,”tutur Gus Dawam sapaan akrab Dawam.

Dawam menyampaikan, apabila memang diperlukan keahlian  khusus atas peristiwa hukum yang terjadi serta penanganannya, akan lebih baik dihadirkan juga saksi ahli yang memberikan kesaksiannya secara sungguh-sungguh dalam menentukan suatu peristiwa tersebut, apakah masuk kategori pelanggaran pidana apa bukan.

“Semaksimal mungkin pemberlakukan penanganan hukum dilakukan dengan motivasi penegakan hukum dan bukan atas dasar selainnya. Inti proses penegakan hukum adalah dengan cara yang adil, profesional, dan transparan,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, adalah bukan semata-mata menghukum personalianya tanpa melihat peristiwa hukum yang mengitarinya namun semata-mata menghukum atas tindakan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang tersebut. [fer/zf]