Profesionalitas Polri: Pendidikan Pintu Masuk Perbaikan

Profesionalitas Polri: Pendidikan Pintu Masuk Perbaikan


“Kurikulum pendidikan yang masih sarat akan teori perlu dievaluasi,” Poengky Indarti.


JAKARTA - Sanksi tegas bagi pejabat dan anggota polisi yang bermasalah perlu dilanjutkan dengan langkah lain guna memastikan perbaikan kinerja dan profesionalitas kepolisian. Salah satunya, mengevaluasi kurikulum pendidikan untuk calon anggota polisi. Perbaikan dari hulu ini menjadi pintu masuk untuk membangun kultur dan cara berpikir polisi yang lebih baik.

 

Sanksi tegas telah dijatuhkan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo terhadap pejabat dan anggota polisi yang kinerjanya bermasalah hingga menuai kritik dari publik. Tujuh perwira menengah Polri, misalnya, telah dicopot dari jabatannya (Kompas, 3/11/2021).

 

Namun, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, pemberian sanksi kepada poIsi yang melanggar peraturan perlu dikuti dengan strategi perbaikan yang komprehensif, dan hulu ke hilir. Itu karena permasalahan mendasar di kepolisian adalah kultur dan cara berpikir anggota Kepolisian.

 

“Pembenahan ini harus dimulai dengan mengevaluasi sistem pendidikan Polri sebagai pintu masuk hingga bagaimana kultur yang selama ini terbangun dalam pola pikir dan pola interaksi sosial para anggota Polri, kata Taufik, Rabu (3/11/2021).

 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, sepakat bahwa pembenahan kepolisian harus dimulai dari hulu hingga hilir. Di hulu, sistem perekrutan untuk pendidikan kepolisian dinilai sudah transparan. Penindakan atas penyelewengan yang terjadi pun cenderung cepat. Akan tetap, kurikulum pendidikan yang masih sarat akan teori perlu dievaluasi.

 

Kompolnas merekomendasikan agar alokasi waktu untuk praktik ditambah. Mata pelajaran hak asasi manusia (HAM), misalnya, meski materi yang diajarkan lengkap, porsi untuk menyimulasikannya masih jauh dari harapan.

 

"Ini berakibat serius karena pada saat penugasan, anggota kebanyakan lupa dengan pendidikan HAM. Walaupun sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip HAM dalam Pelaksanaan Tugas Polri, pola pikir dan budaya anggota masih belum banyak yang sesuai dengan aturan, ujarnya.

 

Selain dari sisi pendidikan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai, pembenahan harus dilakukan secara sistematis yang meliputi elemen regulasi, kelembagaan, dan budaya kerja.

 

"Kami mengharapkan ketiga aspek tadi terus dibenahi. Karena yang sering jadi sorotan publik adalah aspek budaya kerja serta perilaku, masih terjadi kekerasan oleh poIisi, maka penindakan terhadap polisi yang berperilaku menyimpang perlu terus dilakukan, termasuk diproses hukum jika memenuhi unsur pidana," katanya.

 

Janji pembenahan

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, akan terus melakukan benahan dari berbagai aspek agar pelaksanaan tugas polisi sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini sudah terlihat dari pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar. Tak hanya pejabat dan anggota yang terlibat dalam sejumlah kasus yang disoroti publik belakangan, tetapi sepanjang 2021 sudah ada 2.644 polisi yang mendapatkan sanksi.

Selama 2021, Polri telah memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin 1.694 personel, pelanggaran kode etik 803 personel, dan 147 personel yang melakukan tindak pidana," ucap Rusdi.

 

Tak hanya penjatuhan sanksi bagi anggota yang melanggar, menurut Rusdi, pimpinan Polri juga menegaskan bahwa anggota yang berdedikasi akan diapresiasi. "Siapa pun anggota Polri akan diberikan penghargaan atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas. Hal ini dibuktikan Kapolri dengan memberikan perhargaan kepada 2.850 anggota Polri, ujarnya.

 

Dari 2.850 penghargaan itu, sebanyak 91 polisi mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB), 5 polisi mendapatkan KPLB anumerta. Adapun 603 polisi mendapatkan penghargaan berupa kesempatan mengikuti program pendidikan dan promosi jabatan untuk tujuh polisi.

 

Penghargaan secara simbolis juga diberikan, yakni piagam penghargaan untuk 234 polisi. Piagam dan pin emas kepada 23 polisi, piagam dan pin perak buat 21 polisi. Selain itu, ada 1.155 orang yang mendapatkan pin emas, 277 orang mendapatkan pin perak, dan 434 orang mendapatkan pin perunggu. (NIA/BOW)


Sumber: Kompas, 4 November 2021.