Prinsip Objektifitas Menjadi Dasar Pengawasan Kompolnas terhadap Polri

Prinsip Objektifitas Menjadi Dasar Pengawasan Kompolnas terhadap Polri

Jakarta - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si., menyatakan, arah Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, merujuk kepada pemikiran tentang bagaimana memperkuat Kompolnas untuk dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Dalam meminta data kepada Polri, misalnya, akses Kompolnas sangat terbatas. Padahal data tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan salah satu tugas Kompolnas, yaitu perumusan Arah Bijak Polri untuk diserahkan kepada Presiden,” ujar Benny.
Pernyataan Benny tersebut dituangkan dalam sessi pembukaan Rapat Koordinasi Kedua Pembahasan RPerpres tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, Kamis (20/5), di Jakarta, yang dipimpin Asisten I Demuti III Kemenko Polhukam Fiqi Nana Kania.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah pejabat perwakilan dari lintas kementerian, di antaranya Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kedeputian Bidang Kamtimbas Kemenko Polhukam, Kedeputian Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, serta Divisi Hukum Polri.
Keterbatasan akses Kompolnas terhadap Polri tersebut, ujar Benny, menempatkan Kompolnas pada posisi yang pasif. Karena itu, di dalam rumusan pasal-pasal perubahan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tersebut, Kompolnas mencantumkan ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada penguatan Kompolnas secara kelembagaan.
Terkandung maksud di dalamnya, terang Benny, dengan penguatan kewenangannya, Kompolnas dapat secara optimal mengkaji beragam persoalan di tubuh Polri. Kompolnas dapat memahami secara komprehensif mengapa hal itu terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana solusinya, serta aspek-aspek kajian lainnya. 
Lebih lanjut dikatakan Benny, Kompolnas berpijak kepada prinsip objektivitas dalam melaksakan pengawasan terhadap Polri. Outcome-nya kembali kepada kebaikan Polri sendiri serta bangsa dan negara secara keseluruhan.
“Kompolnas sudah menerima honor serta fasilitas lainnya. Jika karena keterbatasan akses tersebut berakibat Kompolnas tidak bisa berkontribusi optimal, rasanya tidak elok,” tutur Benny.
Menanggapi pernyataan Benny, wakil dari divisi Hukum Polri Kombes Pol Lucky Setyo A mengatakan perlunya dielaborasi lebih jauh terhadap klausul-klausul tertentu untuk memperoleh kejelasan.
“Misalnya soal data yang diminta, data apa yang dibutuhkan dari Polri. Karena saya yakin tidak semua data dapat diberikan,” ujar Lucky.
Sehubungan dengan hal tersebut, Lucky mengusulkan, agar dalam pembahasan RPerpres ini pada putaran berikutnya juga mengundang Itwasum Polri dan Bareskrim Polri.
“Sebab data yang dibutuhkan Kompolnas menyangkut aspek pengawasan Polri serta menyangkut penanganan perkara-perkara pidana,” imbuhnya.
Secara khusus, Lucky juga menyoroti substansi Pasal 8 Ayat (1) huruf a pada RPerpres tersebut yang menurutnya sangat luas cakupannya. Di dalam pasal itu disebutkan, bahwa dalam melaksanakan wewenangnya Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat Polri, masyarakat, serta lembaga negara dan instansi pemerintah yang terkait.
Khusus anggota Polri dan pejabat Polri pada pasal itu, ujar Lucky, tidak ada pembatasan yang jelas. Ketidakjelasan determinasi siapa anggota Polri maupun pejabat Polri yang dimintai data dimaksud, dikhawatirkan berimplikasi pada tidak akuratnya data yang diperoleh Kompolnas. 
“Anggota Polri itu mulai dari pangkat tamtama sampai jenderal. Pejabat Polri pun pejabat yang mana? Kalau merujuk kepada klausul ini, Kompolnas bisa saja meminta data kepada tamtama atau anggota Polri yang tidak sesuai kompetensinya,” terang Lucky.
Pada bagian lain, Asisten Deputi III Kementerian PAN RB Nanik Murwati menjelaskan, muatan RPerpres ini memang seyogyanya menjawab apa yang menjadi kendala bagi Kompolnas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Namun demikian, pihak Kementerian PAN RB juga menghendaki agar substansi RPerpres ini memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat.
“Kemen PAN RB selaku institusi yang bertanggungjawab dalam perumusan kebijakan di bidang kelembagaan negara, sangat berharap lembaga apa pun yang dibentuk memberikan manfaat bagi institusi yang lain,” ujar Nanik.
Dalam hal ini, tambah Nanik, Kemen PAN RB memandang semua lembaga memiliki mandat sesuai proporsinya masing-masing.
“Di dalam menjalankan mandatnya, Kompolnas diharapkan dapat melengkapi mandat yang diemban Polri,” kata Nanik.
Terhadap beragam masukan yang telah disampaikan di atas, Benny menyatakan terima kasih yang mendalam. Benny juga mengungkapkan amanat Ketua Kompolnas Mahfud MD agar Kompolnas secara berkesinambungan membangun sinergitas dengan Polri.
“Sedari awal Ketua Kompolnas mengamanatkan agar Kompolnas dengan Polri mengedepankan persuasi. Kedua lembaga harus selalu membangun sinergi,” kata Benny.
Pentingnya data yang Kompolnas mintakan itu, jelas Benny, agar Kompolnas tidak salah ucap ketika menyampaikan statemen baik kepada publik. Lebih penting lagi, agar Kompolnas tidak salah menyampaikan rumusan masukan tentang Polri kepada Presiden RI.
“Kami sangat berterima kasih atas semua masukan yang telah disampaikan melalui forum ini. Apa yang kami rumuskan di dalam RPerpres ini untuk kebaikan Kompolnas dan juga Polri,” ujar Benny. [hs]