Pos Penyekatan Banyak, Para Pemudik Nekat

Pos Penyekatan Banyak, Para Pemudik Nekat

Kompolnas.go.id, Jakarta — Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan sebanyak 1,2 juta warga Jakarta mudik meskipun ada larangan dari pemerintah. Meski polisi telah mendirikan 381 pos penyekatan pemudik di seluruh wilayah, masyarakat tetap nekat melakukan tradisi mudik bahkan hingga menjebol penyekatan seperti yang terjadi di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Apa yang bikin penyekatan ini tidak efektif membendung jumlah warga yang mudik?

“Yang pasti ini menunjukkan masyarakat itu bandel. Karena pemerintah sudah selalu mengingatkan setiap terjadi libur agak panjang, pasti terjadi kenaikan COVID. Larangan mudik kan dalam rangka mencegah terjadinya penularan covid, tapi kan masyarakat nekat tetep pengen mudik. Kesimpulannya masyarakat bandel,” kata Pakar Transportasi Darmaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Menurut Darmaningtyas, penyekatan tak efektif karena warga yang ngotot mudik tak memiliki kedewasaan dan tak memiliki empati pada dokter serta tenaga kesehatan (nakes).

“Jadi ini semua tergantung kedewasaan masyarakat. Saya sendiri karena saya tidak mau kena covid, saya memilih tidak mudik. Efektif tidaknya ini tergantung pola pikir masyarakatnya, kedewasaannya. Mestinya masyarakat harus punya empati terhadap penderitaan para dokter dan nakes lainnya,” tuturnya.

Dia mengatakan jika terjadi ledakan kasus positif covid-19, dokter dan tenaga kesehatan adalah yang paling menderita.

“Kalau terjadi ledakan, yang paling menderita dokter dan nakes lain. Kalau masyarakat punya empati terhadap penderitaan para tenaga kesehatan, maka masyarakat nggak akan bandel. Kalau masyarakat itu bandel, artinya nggak punya empati pada para dokter dan nakes,” sambung dia.

Jika pemudik bandel, lanjut Darmaningtyas, opsi pemblokiran jalan kemungkinan lebih efektif. Meski ada dampak lainnya yang harus dipikirkan juga solusinya.

“Kalau soal langkah penyekatan saya rasa memang salah satu jalannya itu. Kecuali semisal memblokir jalan sama sekali, itu mungkin malah lebih efektif. Tapi risikonya kalau blokir jalan, orang-orang yang mau berkepentingan misalnya ada keluarga sakit dan meninggal tidak bisa terakomodasi,” ungkap Darmaningtyas.

Dia mengusulkan pemerintah mengubah larangan mudik menjadi izin mudik, namun harus dengan transportasi umum. Mengapa demikian?

“Makanya saya kemarin-kemarin sebetulnya mengusulkan lebih baik diperkenankan mudik, tetapi menggunakan angkutan umum yang prokesnya dijaga ketat, benar-benar terkontrol. Misalnya kapasistas (penumpang) betul-betul cuma 50 persen,” jelas dia.

Karena warga kekeh mudik, kata Darmaningtyas, diberlakukan kenaikan tarif tiket transportasi umum hingga dua kali lipat. Dia menilai mudik menggunakan angkutan umum lebih gampang dikontrol, tak menyebabkan penumpukan kendaraan di pos-pos pemeriksaan, di samping itu juga membuat usaha transportasi berjalan.

“Konsekuensinya tarifnya dua kali lipat, kan nggak masalah kalau memang masyarakat nekat. Ngotot mau mudik, bayar dua kali lipat nggak masalah. Itu jalan tengah, yang mau mudik silakan dengan angkutan umum, bisnis angkutan umumnya juga jalan,” tutur dia.

“Dengan ini juga mengurangi penumpukan di posko penyekatan daripada pemudik naik mobil pribadi masing-masing, naik motor masing-masing, akhirnya terjadi penumpukan, pasti penumpukan itu, termasuk di rest area. Kalau pakai angkutan umum dengan dibatasi, kan lebih terkontrol,” pungkas Darmaningtyas.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melihat polisi telah berupaya menyekat pemudik lebih ketat dari dua tahun lalu. Pemerintah di daerah-daerah, kata Kompolnas, juga sudah mengupayakan pencegahan penularan COVID-19 dengan menyiapkan tes COVID-19 dan tempat karantina.

“Penyekatan yang dipasang lebih banyak lebih dari 2 kali lipat tahun lalu, diharapkan dapat mencegah pemudik2 nekat. Artinya, jika di pos A bisa meloloskan diri, nantinya akan berhadapan dengan pos B, pos C dan seterusnya. Sanksi hukuman bagi pelanggar juga ada dan seharusnya menimbulkan efek jera,” terang Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

“Selain itu ada Pemerintah Daerah di tempat-tempat tujuan mudik yang juga sudah bersiap-siap menerapkan aturan menghadapi pemudik-pemudik nekat, antara lain melakukan pemeriksaan tes COVID-19 dan menyiapkan karantina,” tutur dia.

Menurut Poengky, Polri dan para stakeholders-nya sudah berupaya maksimal dalam pencegahan dan penanganan pemudik. “Saya melihat Polri dan instansi-instansi terkait antara lain Dishub, Pol PP dan TNI sudah mengupayakan secara maksimal penyekatan mudik tersebut,” ucap Poengky.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan sebagian warga tetap mudik meskipun ada larangan dari pemerintah. Fadil menyebut setidaknya ada 1,2 juta penduduk yang mudik ke luar Jakarta.

“Berdasarkan hasil evaluasi jumlah pemudik yang melalui darat, melalui kereta, dan udara sebelum larangan mudik berlaku. Artinya sebelum tanggal 6 dan masyarakat yang tetap nekat mudik saat larangan mudik–seperti Anda ketahui bersama di Kedungwaringin maupun melalui jalan tol–diperkirakan jumlah masyarakat Jakarta yang keluar dari Jakarta sekitar 1,2 juta,” jelas Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Hal itu diungkapkan Fadil Imran setelah menggelar rapat koordinasi pengamanan arus balik Lebaran 2021. Hadir bersamanya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Fadil mengatakan, dalam rapat koordinasi ini, ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya terkait kolaborasi lintas sektoral untuk mengamankan arus balik agar tidak terjadi kerumunan.

“Dalam rakor ada beberapa poin yang harus kami kerjakan dan sepakati, seperti melaksanakan kolaborasi dengan BNPB dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat bandara, stasiun, pelabuhan dan rest area yang menjadi sarana dan prasarana untuk kembali setelah pelaksanaan mudik,” paparnya.

Seperti diketahui, kebijakan larangan mudik berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sebelum larangan mudik, pemerintah juga memperketat perjalanan dalam negeri, di mana masyarakat wajib mengantongi persyaratan di antaranya SIKM dan hasil tes negatif covid-19.

Sumber: Kronologi