Polisi Panggil BEM Unmul soal Poster Ma'ruf 'Patung Istana', Kompolnas: Sebaiknya Polisi Edukasi Masyarakat untuk Bermedsos secara Bijak

Polisi Panggil BEM Unmul soal Poster Ma'ruf 'Patung Istana', Kompolnas: Sebaiknya Polisi Edukasi Masyarakat untuk Bermedsos secara Bijak

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kritisi langkah Polresta Samarinda yang memanggil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul) Abdul Muhammad Rachim. Abdul dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi terkait postingan berisi poster yang menyebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai 'patung Istana'.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, sebaiknya kepolisian mengajarkan masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bijak, daripada melakukan pemanggilan untuk klarifikasi.

"Daripada melakukan pemanggilan untuk klarifikasi, sebaiknya polisi melakukan edukasi kepada masyarakat tentang adab bijak bermedsos. Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat perlu disampaikan secara baik, dan kritik yang diberikan sebaiknya kritik membangun," ujar Poengky Indarti saat dihubungi, Kamis (11/11/2021).

Lebih lanjut, Poengky menghimbau polisi tidak terlalu bersikap reaktif terhadap kritikan ‘patung istana’ tersebut. Pasalnya, Wakil Presiden sendiri yang menjadi objek kritikan tidak membuat aduan secara langsung. 

"Dalam hal ini, jika Bapak Wakil Presiden tidak mengadukan secara langsung kepada polisi, polisi jangan bertindak terlalu aktif. Apalagi mulai melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Saya berharap pimpinan kepolisian setempat memberikan arahan agar anggota tidak salah dalam melaksanakan tugas," jelas Poengky.

Poengky menambahkan, polisi sebaiknya lebih mengutamakan pendekatan preventif dan pre-emtif dalam penanganan berbagai kasus, terlebih terkait masalah UU ITE. Menurutnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan UU ITE itu sangat sensitif, salah penanganan sedikit saja bisa mencoreng nama baik Polri.

"Saya berharap Polresta Samarinda lebih mengedepankan pendekatan preventif dan pre-emtif. Tidak harus selalu mengedepankan tindakan penegakan hukum dalam menangani masalah-masalah terkait penerapan UU ITE. Apalagi sudah ada SKB Pedoman Implementasi," ungkap Poengky. 

"Sudah ada pedomannya, jadi harus dipelajari dan dilaksanakan. UU ITE ini sangat sensitif, jangan sampai penyidik kepolisian salah menerapkan aturan, karena akan mencoreng citra penegak hukum," imbuhnya.

Diketahui, Presiden BEM Unmul Abdul Muhammad Rachim dipanggil penyidik Polresta Samarinda terkait postingan Instagram BEM Unmul, @bemkmunmul.

Seruan aksi dari BEM Unmul tersebut diposting pada Selasa (2/11). Pada hari itu, Ma'ruf juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Samarinda.

Dalam postingan tersebut, ditampilkan foto Ma'ruf Amin dengan kalimat 'Kaltim Berduka Patung Istana Merdeka Datang ke Samarinda'.

Seseorang melaporkan postingan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik ke Polresta Samarinda.

Kemudian, pihak Polresta Samarinda  menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengirim surat panggilan klarifikasi kepada Presiden BEM Unmul pada Senin (8/11/2021). [kp/zf]