Polda Banten Periksa Penyidik Perkara Dugaan Pemerkosaan Gadis Difabel

Polda Banten Periksa Penyidik Perkara Dugaan Pemerkosaan Gadis Difabel

SERANG - Polda Banten menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara pemerkosan gadis keterbelakangan mental di Kota Serang.

Diketahui, penyidik Polres Serang Kota membebaskan dua tersangka pemerkosa gadis disabilitas dengan alsan keadilan restoratif (restorative justice).

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga mengatakan, Polda Banten menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

"Polda Banten menurunkan personel dari tim Bidpropam untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik yang melakukan penanganan perkara pemerkosaan gadis difabel," kata Shinto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/1/2022).

Selain itu, Polda Banten juga mengerahkan tim Wassidik Ditreskrimum untuk melakukan fungsi pengawasan terkait penerapan restoratif justice oleh Polres Serang Kota.

"Apakah sesuai dengan ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," ujar Shinto.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolndsl) merekomendasikan Wassidik dan Propam untuk turun memeriksa penyidik yang menangani perkara pemerkosa gadis keterbelakangan mental di Kota Serang, Banten.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan, perkara perkosaan adalah delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga meskipun pelaku bermaksud mencabut kasus, maka proses pidananya tetap harus jalan.

"Alasan restorative justice itu kasus-kasus pidana yang sifatnya ringan. Bukan kasus perkosaan, apalagi terhadap difabel yang wajib dilindungi. Dalam kasus ini, sensitivitas penyidik harus tinggi," ujar Poengky.

Dikatakan Poengky, polisi bertugas melakukan kontrol sosial dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Poengky, sangat disayangkan jika penyidik membebaskan dua orang pelaku perkosaan dengan alasan perkara sudah dicabut oleh pelapor.

"Alasan pencabutan laporan karena adanya perdamaian dengan cara kesediaan pelaku untuk menikahi korban yang telah hamil 6 bulan juga perlu dikritisi, mengingat pelaku sebelumnya telah tega memerkosa korban. Sehingga aneh jika kemudian menikahkan pelaku perkosaan dengan korban," jelasnya. []