PMJ Tolak Laporan Dugaan Gratifikasi Luhut, Kompolnas akan Turun Tangan

Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan lakukan pengecekan terkait penolakan Polda Metro Jaya atas laporan dugaan gratifikasi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Laporan tersebut diketahui diajukan oleh gabugan LSM yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil.

Juru bicara Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan, Kompolnas mengecek lebih lanjut apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan tata cara pengaduan masyarakat.

"Kami belum mengetahui apakah benar Polda Metro menolak pengaduan ataukah tatacara pengaduan masyarakat oleh pengacara Haris Azhar sesuai dengan tata cara pengaduan masyarakat tentang kasus korupsi? Kami akan mengeceknya," kata Poengky, Kamis (24/3/2022).

Poengky melanjutkan, setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Namun, hal yang perlu diingat adalah laporan dugaan korupsi tersebut harus disertai dengan bukti pendukung yang kuat.

"Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengaduan masyarakat. Baik kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam pelaporan kasus korupsi itu, pengaduan dilakukan secara tertulis, disertai dengan identitas lengkap pengadu. Laporan juga harus dilengkapi dengan kronologi dugaan tindak pidana korupsi, bukti-bukti permulaan pendukung.

"Misalnya bukti transfer, cek, foto2, rekaman video dan lain-lain yang mendukung, nilai kerugian dan jenis korupsinya, serta sumber informasi untuk pendalaman," imbuh Poengky.

Selanjutnya, Poengky pun berharap laporan dugaan gratifikasi Luhut yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil itu dapat diproses oleh Polda Metro Jaya.

"Agar dapat dilakukan verifikasi untuk melihat apakah tindakan yang diadukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak," kata Poengky.

Di sisi lain, kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil yang juga advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nelson Nikodemus Simamora mengatakan laporan mereka terhadap Luhut ditolak polisi. 

“Setelah berdebat selama beberapa jam akhirnya pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus menolak laporan kami dengan alasan yang tidak jelas,” kata Nelson di Polda Metro Jaya, Rabu (23/3/2022).

Nelson mengatakan sudah berdebat dengan Ditreskrimsus tentang KUHAP tentang hak masyarakat untuk membuat laporan pidana, tetapi ternyata laporan mereka terhadap Menko Luhut ditolak. Koalisi hanya bisa memasukkan surat. []