"No Viral No Justice", Indikasi Reformasi, Polri Belum Berjalan Utuh

"No Viral No Justice", Indikasi Reformasi, Polri Belum Berjalan Utuh

JAKARTA - Munculnya tagar "No Viral No Justice" di media sosial sebagai reaksi publik terhadap kinerja kepolisian mengingatkan akan masalah transformasi kultural sebagai pelayan publik yang belum berjalan secara menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara RI. Sebelumnya, lewat medsos, publik juga menyuarakan pengalaman dan penilaian mereka terkait dengan kinerja Polri yang dinilai kurang memenuhi harapan publik lewat tagar "Percuma Lapor Polisi", dan "Satu Hari Satu Oknum".

Evaluasi yang perlu dilakukan Polri dipandang tak lagi cukup pada sistem menangani laporan masyarakat dan penanganan kasus, tetapi juga pada perekrutan dan pendidikan anggota Polri.

Dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri 2021 di Yogyakarta, Jumat (17/12/2021), Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pun menyinggung fenomena kemunculan sejumlah tagar di medsos terkait dengan kinerja Polri tersebut. Listyo juga menyoroti fenomena masuknya laporan masyarakat ke akun Kapolri. Padahal, laporan tersebut semestinya ditangani di tingkat kepolisian sektor atau kepolisian resor.

"Fenomena-fenomena ini menjadi bagian tugas rekan-rekan mengevaluasi di sisi mana yang masih kurang terkait perjalanan organisasi kita, baik secara manajemen maupun secara perilaku individu sehingga kemudian ini harus kita perbaiki," kata Listyo.

Tagar "No Viral No Justice" antara lain dipicu oleh laporan pencurian yang tak memperoleh respons cukup baik dari aparat Polsek Pulogadung, Jakarta Timur. Laporan itu diajukan Meta Kusuma (32) yang mengalami pencurian sejumlah barang berharga di mobilnya. Sast melapor di Polsek Pulogadung, kata Meta, aparat yang bertugas malah menyampaikan bahwa pelaku dan barang yang dicuri sulit dicari.

Adapun aparat polisi yang melayani laporan Meta saat itu adalah Aipda Rudi Panjaitan. Seperti dikutip dari Kompas TV, Rudi telah dijatuhi sanksi etika dan administrasi oleh Propam Polda Metro Jaya.

Terkait dengan laporan masyarakat, Listyo juga mengungkapkan, setiap hari ia menerima 4-5 laporan masyarakat yang masuk ke akun medsos miliknya. Laporan itu seharusnya diselesaikan di tingkat polsek, polres, ataupun polda. Namun, lanjutnya, dengan adanya laporan masyarakat yang dikirimkan ke akun medsosnya, itu memperlihatkan adanya sumbatan komunikasi di setiap tingkat wilayah kepolisian.

"Apakah laporannya masuk ke polsek, polres, dan polda), tetapi kemudian tidak ada respons atau malah tidak ada sistem untuk kemudian mau menerima laporan-laporan seperti ini. Tolong bantu saya untuk mengecek sehingga secara jenjang kewenangan, ini bisa tertangani dengan baik," ujar Listyo.

Keprihatinan

Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, Sabtu (18/12), memandang. pernyataan Kapolri tersebut merupakan sebuah keprihatinan yang serius. Ketika masyarakat lebih memilih langsung lapor ke akun medsos Kapolri, sama saja masyarakat tidak percaya kepada aparat kepolisian di tingkat polsek dan polres. Hal ini mengindikasikan reformasi kultural bahwa polisi adalah pelayan publik belum sepenuhnya terjadi.

"Ini problem besar Polri. Hal ini menunjukkan profesionalisme anggota Polri yang rendah, baik keahlian aparat maupun pemahaman kode etik dan disiplin. Penyebabnya bisa mulai dari perekrutan (anggota polisi) hingga motivasinya masuk kepolisian untuk mencari duit, bukan untuk melayani," kata Sugeng.

Untuk kejahatan yang bersifat konvensional, menurut Sugeng, seperti pencurian ken-daraan, sudah pasti kepolisian di tingkat wilayah memiliki data dan pemetaan kerawanan kejahatan di wilayahnya. Jika kejahatan komensional yang dilaporkan masyarakat tidak ditindaklanjuti, bisa dianggap sebagai keengganan atau kemalasan aparat kepolisian.

Sugeng memandang, untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan perbaikan secara mendasar mulai dari perekrutan dan seleksi anggota Polri yang harus dilakukan secara terbuka guna menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan internal juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Adapun menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, Kapolri harus mengevaluasi kinerja tiap-tiap satuan kinerja dan satuan wilayah. Sebab, dari hal-hal yang diviralkan masyarakat, kebanyakan menyangkut kinerja di bidang penegakan hukum dan menyangkut tingkah laku anggota.

Pimpinan dan anggota Polri harus memperbaiki respons yang dianggap masyarakat

lambat dalam menangani masalah agar lebih cepat. Sistem penanganan kasus juga harus diubah, mengakomodasi keinginan masyarakat untuk memantau kemajuan dari kasus yang dilaporkan ke kepolisian. Selain itu, sistem penanganan kasus juga harus profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengusut semua laporan yang masuk. tidak hanya kasus besar atau yang menarik perhatian publik.

"Di tingkat pendidikan, setiap anggota mesti diberikan praktik bersikap humanis. memberikan pelayanan dengan baik, serta menghormati hak asasi manusia (HAM) untuk kemudian diterapkan saat penugasan. Teknologi, seperti kamera di tubuh atau kamera di mobil, juga perlu digunakan guna mengawasi anggota kepolisian yang bertugas," tuturnya.

Namun, tak semua pula warganet memberikan penilaian miring terhadap kinerja Polri lewat tagar "No Viral No Justice". Warganet dengan akun @gagumri****8 berpendapat, dirinya beberapa kali bertemu dengan sosok aparat yang lurus di institusi kepolisian. "Ga ada kata terlambat untuk berbenah," katanya.

(NOBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR)

Repost: Kompas, 19 Desember 2021