Mahfud MD: Kasus Penyerangan Rumah Ibadah Ahmadiyah Selesaikan secara Hukum

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyikapi secara tegas atas kasus penyerangan dan perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Dia mengatakan, peristiwa yang terjadi di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sinteng, tersebut akan diselesaikan secara hukum.

Mahfud MD menyampaikan, dia sudah berkomunikasi dengan Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat supaya kasus tersebut segera ditangani dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga perlindungan terhadap hak azasi manusia.

“Semuanya harus ikut aturan hukum," tegas Mahfud, Jumat (3/9/2021).

Mahfud meminta semua pihak agar bisa menahan diri. Dia menilai, kasus ini merupakan  isu yang sensitif.

Untuk itu, Mahfud MD mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi atas situasi yang terjadi di Sintang, Kalbar.

“Kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara,” tegas Mahfud MD.

Mahfud memastikan negara menjamin kepada setiap orang di negeri ini untuk dapat hidup nyaman.

“Kehadiran negara ini yang pertama-tama sebenarnya adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia, maka kita merdeka,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, dengan perlindungan terhadap martabat manusia, Indonesia mendapatkan tujuan bernegara dan kesejahteraan umum.

“Ini yang harus dijaga, keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki," jelasnya.

Sebelumnya diketahui, peristiwa penyerangan dan perusakan tempat ibadah dan gedung milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kalimantan Barat berlangsung pada Jumat siang. Sekelompok orang dengan menggunakan batu dan bambu merusak bangunan masjid yang terletak di Desa Balai Gana, Kecamatan Tempunuk, Kabupaten Sintang. [zf]