Kunjungi Polda NTT, Kompolnas Dalami Penanganan Empat Kasus Menonjol

Kunjungi Polda NTT, Kompolnas Dalami Penanganan Empat Kasus Menonjol

Kupang - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melaksanakan kegiatan klarifikasi dan monitoring sebanyak 4 (empat) kasus menonjol di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda utama kunjungan dinas Anggota Kompolnas Mohammad Dawam ke Polda NTT yang berlangsung pada tanggal 23-25 Juni 2021.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Tim Kompolnas diterima Irwasda Polda NTT Kombes Pol. Zulkifli, Karo SDM Kombes Pol Wisnu, dan Dir Intelkam Kombes Pol. Jody selaku yang mewakili Kapolda yang tengah melaksanakan kegiatan bakti sosial menjelang HUT Bhayangkara 2021.

Kepada para Pejabat Utama Polda NTT tersebut, Dawam menjelaskan maksud kedatangannya ke Polda NTT, yang salah satunya dalam rangka melaksanakan klarifikasi dan monitoring penanganan kasus-kasus menonjol yang mendapat perhatian masyarakat.

“Tujuan kedatangan kami salah satunya dalam rangka klarifikasi dan monitoring penanganan saran dan keluhan masyarakat (SKM). Menurut perspektif Kompolnas, empat SKM yang kami klarifikasikan ini memenuhi kriteria kasus menonjol dan mendapat perhatian masyarakat luas,” ujar Dawam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Irwasda Polda NTT, Kombes Pol. Zulkifli mengatakan bahwa Polda NTT terbuka dan mendukung kegiatan Kompolnas tersebut.

Pihaknya juga meminta jajaran Polda NTT yang hadir terdiri dari Kabag Pengawas Penyidik (Wassidik) Dit Reskrimum Polda NTT, Kapolres Timor Tengah Selatan, Kapolres Kupang Kota, Kapolres Timor Tengah Utara dan para sejumlah penyidik dit Reskrimum Polda NTT lainnya, untuk memberikan penjelasan tanpa menutup-nutupi fakta yang terjadi berkaitan dengan kasus-kasus dimaksud.

“Kami berharap melalui kegiatan klarifikasi oleh Kompolnas ini, dapat terbuka kepada publik tentang upaya serius Polda NTT dalam mengungkap kasus-kasus itu,” ujar Zulkifli.

Adapun keempat kasus menonjol tersebut adalah, kasus dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Bharatu Heru selaku Anggota Ditpolairud Baharkam Polri, kasus dugaan penyiksaan terhadap anak oleh Anggota Polres Timor Tengah Utara, dugaan tindak pidana pembunuhan oleh remaja berusia 16 tahun karena membela diri saat akan diperkosa, serta kasus kematian tahanan bernama Marianus Oki di Pos Polisi Manamas, Timor Tengah Utara, yang ditahan tanpa Surat Perintah Penahanan.

Dalam proses klarifikasi dan monitoring tersebut, Tim Kompolnas telah mencatat beberapa poin penting sebagai berikut:

Berkenaan dengan kasus dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Bharatu Heru selaku Anggota Dit Polairud Baharkam Polri, diperoleh penjelasan bahwa Penyidik Polres Kupang Kota telah menempuh tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpukan barang bukti, Penyidik Polres Kupang Kota juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka Bharatu Heru.

“Di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, Penyidik Polres Kupang Kota tidak menemui kendala. Saat ini (penanganan perkara-red) telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum” Jelas Zulkifli.

Zulkifli juga menambahkan, bahwa terhadap Bharatu Heru juga telah dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri oleh Bid Propam Polda NTT yang menghasilkan rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Memang beredar informasi yang simpang siur di media massa berkenaan dengan kasus ini. Namun yang sebenarnya Polda NTT telah menindaklanjuti laporan tentang kasus ini secara procedural dan professional,” ujarnya.

Adapun berdasarkan hasil pendalaman oleh Kompolnas terhadap kasus penyiksaan terhadap anak oleh Anggota Polres Timor Tengah Utara, diperoleh fakta bahwa berdasarkan penyelidikan oleh Penyidik Polres Timor Tengah Utara dan Polda NTT, tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengarah kepada kebenaran sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/141/IV/2020/NTT/RES TTU tanggal 27 April 2020.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses penyelidikan, yang terdiri dari keterangan pelapor, keterangan saksi, serta keterangan terlapor, diperoleh kesimpulan adanya ketidaksesuaian dengan barang bukti serta keterangan dokter yang memeriksa korban berupa visum et repertum.

Selain itu, untuk memperoleh kejelasan, penyidik juga telah melakukan proses pra rekontruksi di tempat kejadian perkara (TKP).

“Keterangan korban tentang luka-luka yang dialaminya tidak sesuai dengan bukti visum et repertum dari pihak dokter yang memeriksanya. Saksi ahli (Dokter) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban menyatakan tidak ada luka pada tubuh korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul,” kata Zulkifli.

Atas dasar temuan tersebut, penyidik akan menindaklanjuti proses hokum perakra ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, karena perkara ini tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Selain dua kasus di atas, Kompolnas juga melakukan klarifikasi tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan remaja 16 tahun untuk membela diri saat akan diperkosa. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kualin, Timor Tengah Selatan itu, teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/05/II/2021/Sek Kualin tanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan keterangan dari Penyidik Polsek Kualin, kasus tersebut telah dilakukan proses hukumnya sesuai prosedur penyelidikan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terlapor. Selain itu penyidik juga telah mengumpulkan barang bukti berupa sebilah pisau, satu unit handphone millik korban, satu pakaian korban, satu buah celana pendek korban, satu buah celana dalam korban, sepasang sendal milik pelaku, serta satu buah tas samping milik korban.

“Berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 11 Februari 2021, diperoleh rekomendasi bahwa perkara ditingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan,” ujar Zulkifli menerangkan.

Di dalam proses penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sdri Marce S. Kause pada tanggal 13 Februari 2021.

“Setelah melengkapi berkas penyidikan, selanjutnya berkas dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. Dan saat ini berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU pada tanggal 4 Maret 2021,” ujar Zulkifli.

Tim Kompolnas merekomendasikan agar Polres Timor Tengah Selatan, untuk melakukan upaya klarifikasi melalui media tentang kejadian yang sebenarnya berkenaan kasus tersebut.

Rekomendasi tersebut disampaikan Kompolnas, karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi sangat berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat.

Terhadap kasus menonjol berupa kematian tahanan atas nama Marianus Oki di Pos Polisi Manamas, Timor Tengah Utara, di antara temuan Tim Kompolnas adalah fakta berupa alat bukti visum et repertum dan hasil pemeriksaan dalam (otopsi) oleh tim kedokteran dan ahli.

“Penyidik juga telah melakukan pra rekonstruksi TKP, dan Melaksanakan pemeriksaan Toxikologi darah, kencing dan isi lambung di laboratorium forensik cabang Denpasar dengan kesimpulan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun,” jelas Zulkifli.

Dalam upaya pemetaan perkara, penyidik telah melaksanakan diskusi dan pembahasan materi keterangan saksi dan alat bukti dalam forum gelar perkara.

Berdasarkan gelar perkara tersebut, diperoleh kesimpulan peristiwa meninggalnya Marianus Oki di dalam kamar mandi sel tahanan Pos Pol Manamas, murni akibat bunuh diri dengan cara menjerat lehernya sendiri.

Ketua Tim Kompolnas, Muhammad Dawam, sangat berterima kasih serta mengapresiasi partisipasi aktif para Pejabat Utama Polda NTT, para Kapolres serta para penyidik yang telah memberikan keterangan secara komprehensif.

Seluruh keterangan yang diperoleh dalam kegiatan klarifikasi dan monitoring SKM ini, kata Dawam, akan dituangkan di dalam Berita Acara Kompolnas dan Polda NTT.

Sebagai tindak lanjutnya, Kompolnas akan menginformasikan hasil klarifikasi dan monitoring ini kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduannya kepada Kompolnas.

“Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kompolnas dan Polda NTT, hasil kegiatan klarifikasi dan monitoring SKM ini akan kami sampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduannya kepada Kompolnas,” ujar Dawam [rapuj]