Kunjungi Polda Jawa Barat, Kompolnas Kompulir Data Penanganan Isu Radikalisme Paham Ektrem Keagamaan

Kunjungi Polda Jawa Barat, Kompolnas Kompulir Data Penanganan Isu Radikalisme Paham Ektrem Keagamaan

BANDUNG - Anggota Kompolnas H. Mohammad Dawam, SHI., MH, menyatakan sampai saat ini belum ditemukan strategi jitu dalam upaya menangkal ideologi transnasional yang mengarah kepada gerakan radikalisme.

“Berkenaan dengan isu tersebut, pemerintah memang telah melakukan berbagai ikhtiar. Di antaranya dengan tidak memberikan izin kepada kelompok tertentu untuk eksis dan berkembang di Indonesia,” ujar Dawam.

Hal tersebut diutarakan Dawam dalam diskusi awal bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Ahmad Dofiri dan beberapa Pejabat Utama Polda Jawa Barat, Senin, 11 Oktober 2021, di Polda Jawa Barat.

Sebagai bagian dari Program Kerja Kompolnas Tahun 2021, kunjungan Anggota Kompolnas Mohammad Dawam ke wilayah hukum Polda Jawa Barat kami, memang bertujuan untuk melaksanakan tentang “Polri dan Deradikalisasi Paham Ektrem Keagamaan di Indonesia”. Sehubungan dengan agenda tersebut, kehadiran Dawam ke Polda Jawa Barat ini juga didampingi oleh tim peneliti yang terdiri dari Dr. Ali Muhtarom, M.Si, H. H. Soffa Ihsan., MA., MH, Syaiful Arif, MH, dan La Radi Eno, SH., MH., CLA., CMLC.

Menurut Dawam, berdasarkan hasil kajian Kementerian Agama RI, terdapat beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan isu-isi gerakan radikalisme, yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

“Sehubungan dengan catatan Kemenag RI tersebut, Kompolnas memandang perlu melaksanakan penelitian tentang upaya Polda Jawa Barat dalam menangkal gerakan-gerakan redikalisme di wilayah hukum Jawa Barat,” ujar Dawam.

Lebih jauh Dwam menjelaskan, hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan berbasis data kepada Presiden yang dirumuskan dalam Arah Kebijakan Polri. Sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri, salah satu tugas yang diemban Kompolnas adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah dan kebijakan Polri.

“Arah Kebijakan Polri tersebut merupakan kebijakan stategis Polri yang ditetapkan Presiden yang menjadi pedoman bagi Polri dalam penyusunan kebijakan-kebijakan teknis kepolisian di antaranya dalam upaya menangkal gerakan radikalisme,” terangnya.

Berdasarkan hasil kajian Kompolnas, jelas Dawam, Kompolnas memandang perlu memberikan rekomendasi tentang penanganan isu-isu intoleransi dan deradikalisasi sebagai salah satu aspek yang perlu ditekankan dalam kebijakan kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Ahmad Dofiri menyatakan mendukung penelitian yang dilaksanakan Kompolnas.

“Kami mendukung kelangsungan penelitian ini, karena kami juga melihat tujuan penelitian ini sangat relevan dengan pelaksanaan tugas Polri, khususnya berkenaan dengan upaya penanggulangan gerakan-gerakan radikal,” kata Dofiri memberikan tanggapan.

Menurut Dofiri, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan ummat manusia. Dofiri merujuk kemajuan teknologi tersebut yang salah satunya berupa perkembangan dunia internet yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.

Menurutnya, segi positif dari internet tentu saja membentuk trend baru yang berkaitan dengan kreativitas manusia. Namun di pihak lain kemajuan teknologi tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif, misalnya semakin masifnya penyebaran pornografi ataupun penyebaran faham-faham radikalisme.

“Saya berharap penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Polri dan komponen bangsa lainnya dalam penanggulangan persoalan radikalisme di tanah air,” ujar dofiri.

Dalam penjelasannya Dawam mengatakan, melalui penelitian ini diharapkan Kompolnas memperoleh data yang akurat dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan penanganan isu-isu intoleransi dan deradikalisasi.

Kepada Kapolda Jawa Barat dan jajaran, Dawam menyampaikan, pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 11 – 13 Oktober 2021. Selain di Polda Jawa Barat, Tim juga melakukan pengumpulan data pada instansi lain, seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Barat serta Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jawa Barat.

“Untuk memperoleh gambaran utuh tentang penanganan isu intoleransi dan deradikalisasi di wilayah Jawa Barat ini, Tim Peneliti Kompolnas juga akan mengkompulir data dari pemangku kepentingan lain, yaitu FKPT dan Binda Provinsi Jawa Barat,” terang Dawam.[hs]