Kompolnas: Proses Pidana Kasus dr Lois Owien Terus Dilanjutkan Penyidik

Kompolnas: Proses Pidana Kasus dr Lois Owien Terus Dilanjutkan Penyidik

JAKARTA – Setelah dr Lois Owien ditetapkan sebagai tersangka penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat terkait Covid-19 pada Senin (12/7/2021) malam, polisi tidak melakukan penahanan terhadapnya.

Bareskrim Polri yang menangani kasus ini menegaskan, kasus dr Lois tetap akan diproses. Dengan catatan, dr Lois dapat diproses lebih lanjut oleh otoritas profesi kedokteran.

Menanggapi hal keputusan tersebut, juru bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengki Indarti menghendaki agar polisi tetap melanjutkan kasus dr Lois tanpa harus tunggu proses kode etik kedokteran terlebih dahulu.

"Saya melihat kasus ini masih diproses, tapi tersangka tidak ditahan. Untuk masalah pelanggaran kode etik (kedokteran Indonesia), memang akan menjadi kewenangan IDI selaku organisasi yang membawahi dokter," ujar Poengki saat dihubungi, Rabu (14/7).

Kompolnas menyarankan agar proses pidana kasus tersebut tetap harus jadi kewenangan penyidik Polri untuk terus melanjutkannya.

"Tetapi untuk proses pidananya tetap harus jadi kewenangan penyidik Polri untuk memprosesnya. Jadi proses pidananya tetap harus dilanjutkan. Tidak bisa menunggu proses etik dijalankan terlebih dulu," lanjutnya.

Ia berharap agar proses penanganan kasus yang menimpa Lois Owien ini dapat diproses secara profesional.

"Kompolnas berharap proses penanganan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan dr. Lois ini diproses secara profesional dan mandiri, didukung dengan scientific crime investigation, agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan," kataPoengky.

Selanjutnya, jika masalah yang menimpa dr. Lois ini akan diselesaikan atau menggunakan restorative justice. Hal ini harus dikonfirmasi atau ditanyakan terlebih dahulu terhadap pelapor.

"Untuk penyelesaian masalah pidana dengan menggunakan restorative justice, maka harus dilihat dulu apakah pelapor bersedia atau tidak? Jika pelapor tidak bersedia menggunakan penyelesaian restorative justice, ya tidak boleh 'dikesankan' seolah kasus ini akan diselesaikan dengan restorative justice," ujarnya.

Menurut Poengky, soal dr. Lois tidak dilakukan penahanan, itu merupakan kewenangan penyidik yang menangani kasus tersebut.

"Terkait penahanan tersangka, hal tersebut adalah hak penyidik berdasarkan alasan subyektif dan obyektif berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP. Jika penyidik menganggap tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi lagi tindak pidana, maka hal tersebut adalah subjektivitas penyidik yang dapat menjadi dasar untuk tidak menahan tersangka," jelas Poengky.

Namun polisi harus menyampaikan alasan tidak dilakukan penahanan kepada dr. Lois.

"Memang berdasarkan Pasal 21 KUHAP itu jadi kewenangan penyidik untuk memutuskan menahan atau tidak. Tentu alasan-alasannya perlu disampaikan kepada publik agar tidak ada tudingan tebang pilih," tutupnya. [zf]