Kompolnas: Usut Tuntas Kasus Pembakaran Polsek Candipuro

Kompolnas: Usut Tuntas Kasus Pembakaran Polsek Candipuro

Jakarta – Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan mendukung upaya tegas jajaran Polda Lampung yang tengah memeriksa semua pihak berkenaan dengan kasus Pembakaran Polsek Candipuro, Selasa (18/5) lalu.

Menurutnya, perlu dilakukan pengecekan secara mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang tindakan anarkis warga. Jika dikatakan karena lambannya Polsek Candipuro dalam mengusut beberapa peristiwa pidana berupa pembegalan serta pencurian dengan kekerasan, ujar Poengky, hal itu perlu dikaji secara seksama.

“Berdasarkan data yang kami miliki, selama periode Januari hingga April Polsek Candipuro menerima tujuh laporan kasus pencurian dengan pemberatan, di anatarnya kasus begal. Dari tujuh kasus tersebut, sebanyak empat kasus sudah diserahkan ke kejaksaan atau P21. Artinya, 50 persen dari jumlah perkara telah dituntaskan Polsek Candipuro,” ungkap Poengky.

Oleh karenanya, menurut penilaian Poengky, tidak masuk akal kalau dikatakan Polsek Candipuro tidak bekerja.

Di sisi lain, Pongky juga menilai tidak proporsionalnya jumlah personel di Polsek Candipuro dibandingkan dengan demografi dan jumlah masyarakat di wilayah hukumnya. Data yang dimiliki Kompolnas, jumlah SDM di Polsek Candipuro sebanyak 19 personel yang harus melayani 55 ribu jiwa warga.

“Artinya, jumlah polisi dan masyarakat berbanding 1:2809. Ini perbandingan yang sangat jomplang,” tegas Poengky.

Di pihak lain, pasca pembakaran Polsek Candipuro, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Hendro Sugianto dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk memberantas kasus-kasus begal dalam waktu satu bulan.

"Kapolda Lampung menegaskan memberikan kesempatan satu bulan terhitung pasca kejadian, tidak ada lagi kasus pembegalan dan harus mampu mengungkap pelaku begal termasuk pencurian kendaraan bermotor termasuk narkoba," kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi, Jumat (20/5).

Pandra menegaskan Kapolda bertanggung jawab atas insiden tersebut dan tidak ingin ada aksi kriminalitas berupa begal selama menjabat.

Kapolda juga menekankan kepada jajarannya agar bertindak tegas dalam menindak tindak kriminalitas.

Pandra menambahkan, Polda Lampung tidak segan akan memberikan reward bagi polisi yang berprestasi dan dapat mencapai apa yang telah ditargetkan oleh Kapolda. Namun, ada juga sanksi bagi anggota yang tidak mampu menyelesaikan tugas.

"Kapolda bertanggung jawab. Intinya, selama kepemimpinan beliau sebagai Kapolda Lampung, tidak ada istilah begal," ujar Pandra.

Pihak kepolisian sejauh ini sedang berkoordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat dan tokoh penting lainnya untuk dapat segera menuntaskan keresahan warga. Bupati Lampung Selatan pun ikut membantu dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk mengantisipasi kurangnya jumlah personil polisi.

"Pelaku-pelaku (begal) ini kan sifatnya hit and run. Makanya di situ perlu ada tingkat kewaspadaan sesuai rumus dalam kriminal itu adanya niat pelaku itu dapat diantisipasi melalui kesempatan, kesempatan itu tidak diberikan kepada pelaku," imbuh Pandra. [knd/zf]